JAKARTA – Protes keras Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap Surat Edaran Kemendagri nomor 482.3/4439/SJ tentang peraturan prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia berbuah manis. Presiden Joko Widodo memberikan respon cepat atas kritikan jurnalis tersebut yang diikuti pula dengan pencabutan SE. AJI pun mengapresiasi langkah cepat presiden itu.
“AJI berharap dengan pencabutan ini diikuti oleh aparat di pemerintahan hingga tingkat bawah, mengingat SE sudah sampai level kabupaten/kotamadya. Masih perlu uji pelaksanaan untuk memastikan aturan tetsebut benar-benar sudah berlaku,” ujar Ketua Umum AJI, Suwarjono dalam keterangan persnya, Jumat (28/8).
AJI juga meminta Presiden untuk selalu memantau kinerja para menterinya. Tujuannya, agar jangan sampai kebijakan yang sudah disampaikan berbeda pelaksanaannya di lapangan. Suwarjono menyebut contoh konkret pernyataan Jokowi di Papua 9 Mei 2015 yang menyebutkan Papua terbuka untuk jurnalis asing yang hendak meliput di sana.
“Sudah jelas Jokowi ingin wilayahnya terbuka,” imbuh pria asal Sumatera Barat itu.
Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan Mendagri dan realisasi akses liputan ke Papua masih butuh dorongan lebih terbuka. Suwarjono menilai, pengurusan ini seharusnya bisa dipermudah. Caranya adalah dengan mengurus langsung hanya ke Kementerian Luar Negeri RI dan Kemenkumham.
“Seharusnya lembaga clearing house dibubarkan dan pengurusan visa cukup ke Kemenlu dan Kemenkumham. Dengan demikian, peningkatan kualitas kebebasan pers di Indonesia bisa dilakukan,” tegasnya.
Menurut Suwarjono, membuka akses informasi ke publik adalah sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang ingin Indonesia menjadi negara demokratis.
“Termasuk terjaganya kebebasan pers,” pungkas Pemimpin Redaksi Suara.com itu.
(msa/bti)
