Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi

0

Permasalahan yang sering terjadi di bidang perekonomian  adalah perbedaan besaran pertumbuhan ekonomi per wilayah yang diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masing-masing daerah serta kontribusinya terhadap perekonomian secara nasional. Tak terkecuali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut data Badan Pusat Statistik BPS Tahun 2021 struktur perekonomian di Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Karenanya, salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah adalah dengan memperbaiki infrastruktur di beberapa titik yang dianggap potensial. Pemerintahan Jokowi memang sangat mendorong investasi di sektor perbaikan infrastruktur yang dikenal dengan istilah induce investment. Harapannya, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini dapat menumbuhkan pengeluaran pada sektor perekonomian lainnya yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Jalan Tol atau lebih sering dikenal sebagai jalan bebas hambatan merupakan salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang seringkali dikaitan dengan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dan menjadi andalan program pembangunan ekonomi Jokowi selama periode pertama dan tentu juga periode kedua yang baru berjalan hampir dua tahun ini.

Berdasarkan data New Climate Economy tahun 2018 disebutkan bahwa membangun infrastruktur yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menginvestasikannya secara bijak akan membantu mendorong inovasi, memberikan manfaat kesehatan masyarakat, menciptakan sejumlah pekerjaan baru dan dapat mengatasi perubahan iklim yang tidak terkendali. Sebaliknya, investasi yang kurang tepat sasaran akan menyebabkan polusi tinggi, produktivitas rendah dan masa depan yang suram. Hal ini terlihat dari hasil investasi bernilai triliuan dolar Amerika terhadap pembangunan jalan berdampak signifikan dalam membentuk pertumbuhan secara berkelanjutan di lebih dari 70 negara di Asia, Afrika dan Eropa termasuk Indonesia tentunya. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi harus lebih bijaksana dalam berinvestasi di bidang ini.

Sejarah dan Manfaat Jalan Tol

Sebelum dikenal istilah jalan tol (Tax on Location) maka kita hanya mengenal jalan raya yang berfungsi memperlancar perjalanan kita. Contoh pembangunan jalan raya di masa penjajahan di Indonesia adalah dibangunnya Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg. Jalan sepanjang 1.000 km ini dibangun di pantai utara pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan oleh Gubernur Jenderal  Herman Willem Daendels. Tujuan awal dari pembangunan jalan ini adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris (manfaat militer).

Manfaat lain dari pembangunan ini adalah manfaat politik dimana memudahkan komunikasi antar daerah yang dikuasai dengan membangun pos di titik tertentu sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Pada perkembangannya, kehadiran jalan pos ini ternyata mampu mengubah kondisi perekonomian (manfaat ekonomi) secara besar besaran di Pulau Jawa terutama di daerah pantai utara hingga saat ini.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Poin penting di dalam rencana tersebut adalah pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur menjadi sub bab yang dibahas di dalamnya dimana konektivitas antar wilayah menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

Sebagai wujud realisasi dari perencanaan tersebut pemerintah terus meningkatkan anggaran infrastruktur selama 5 tahun terakhir dimana di tahun 2020 pengeluarannya mencapai Rp 423 Triliun. Pembangunan ini meliputi pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan dan bandara. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang.

Meskipun perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh pulau Jawa, pembangunan infrastruktur ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan potensi seluruh wilayah (land development) di Indonesia sesuai dengan prinsip pengelolaan pertanahan dan penataan ruang melalui Land Management Paradigm yang dilaksanakan melalui kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tol Cipali: Sebuah Pencapaian Penting

Salah satu program yang telah terealisasi dalam RPJPN 2005 – 2025 adalah pembangunan Jalan Tol Cipali. Jalan tol ini digagas sejak Orde Baru dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Jalan ini membentang dari Cikopo (Purwakarta) sampai Palimanan (Cirebon) sepanjang 116 km.

Berdasarkan data BPS Tahun 2011-2019 terdapat beberapa variasi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) riil pada sekitar daerah yang dilewati tol ini. Terdapat 2 daerah yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Subang dan Kota Cirebon. Pada Kabupaten Subang LPE riil tahun 2011-2014 bergerak antara 0,60% – 5,02% dan tahun 2016-2019 bergerak antara 4,27% – 5,40%, semenetara itu pada Kota Cirebon LPE  riil tahun 2011-2014 bergerak antara 4,90% – 5,92% dan tahun 2016-2019 bergerak antara 5,80% – 6,29%.

Selain itu, terjadi penurunan pada 3 daerah yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Laju pertumbuhan ekonomi riil Purwakarta tahun 2011-2014 bergerak antara 5,72% – 7,15% dan tahun 2016-2019 bergerak antara 4,38% – 5,99%.  Kemudian Kabupaten Majalengka LPE riil tahun 2011-2014 bergerak antara 9,04% – 11,80% dan tahun 2016-2019 bergerak antara 6,03% – 7,71%. Di Kabupaten Cirebon LPE riil tahun 2011 – 2014 bergerak antara 4,96% – 5,46% dan tahun 2016-2019 bergerak antara 4,86% – 5,63%.

Hasil data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tol terutama tol Cipali tidak memberikan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara eksponensial (leap frog) seperti yang dijanjikan oleh pemerintah pada 4 tahun pertama setelah diresmikannya. Kenyataannya, pembangunan jalan tol tersebut hanya mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di angka 5% bahkan bisa menjadi turun apabila memasukkan tahun pandemi di tahun 2020 sebagai indikatornya.

Rekomendasi

Sebagai bentuk kesempurnaan dalam proses perencanaan di dalam manajemen strategik adalah adanya kontrol atau evaluasi atas pelaksanaan program. Hal ini dilakukan agar pihak manajemen (kementerian dalam pemerintahan) dapat mengetahui efektifitas dari setiap program yang dijalankan. Pada beberapa laporan publikasi kementerian terkait pembangunan infrastruktur hanyalah mencantumkan realisasi secara kuantitas saja. Misalnya berapa panjang jalan tol, panjang jalur kereta api, unit pelabuhan dan bandara yang selesai dibangun. Ini menandakan bahwa pemerintah hanya fokus pada realisasi pembangunan secara fisik tetapi kurang memperhatikan dampak positif maupun negatif (impact analysis) dari aktivitas tersebut.

Pemerintah ke depan dalam membangun jalan (tol) juga harus memperhatikan jalan existing atau fasilitas sejenis lainnya. Sebagai contoh kasus, misalnya pembangunan jalan tol (awalnya) Suramadu yang ternyata justru berdampak pada sepinya pelabuhan Tanjung Perak, di Jawa Timur. Bahkan untuk pencapaian pembangunan Jal Tol Cipali justru berdampak pada sepinya jalanan Pantura Jawa seperti yang terjadi di Cirebon dan Purwakarta dimana aktifvitas ekonomi di jalan existing-nya (misal warung dan kafe pinggir jalan) menjadi lesu.

Ke depan sebagai langkah perbaikan pemerintah seharusnya dapat memberikan pelaporan yang lebih terperinci atas aktivitas yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk konsistensi pemerintah terhadap pencapaian kinerja pertumbuhan ekonominya. Terlebih lagi dana yang digunakan untuk membiayai program ini sangat besar bahkan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena bersumber dari hutang.

 

TOFAN TRI  NUGROHO

Dosen Manajemen Strategik dan Pemasaran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Leave A Reply

Your email address will not be published.