JAKARTA – Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federasi Papua Barat (NFRPB) yang diselenggarakan di areal kampus Universitas Cendrawasih Abepura-Jayapura, ibukota Provinsi Papua pada Selasa (31/7/2018) lalu oleh Yoab Stafle beserta 50 pendukungnya, dinilai sebagai bentuk “kebobolan”nya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian disampaikan pengamat politik dan keamanan senior Dr. Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Jumat (3/8/2018) malam.
Rahman mempertanyakan, kenapa bisa begitu leluasanya proklamasi disintegrasi bangsa itu digelar yang notabene di wilayah almamater perguruan tinggi, tanpa terdeteksi sebelumnya oleh intelijen negara.
“Ini benar-benar keterlaluan. Fungsi intelijen negara kita lemah, kurang berfungsi maksimal dan sungguh mengecewakan. Lalu, dimana Badan Intelijen Negara itu?” tanya Rahman dengan nada kesal.
Kebobolannya intelijen semacam itu, menurut Rahman, punya dampak politik serius.
“Kita tidak ingin, kejadian berdimensi intelijen negara juga berdampak politik bagi Presiden Joko Widodo. Baik politik di dalam maupun luar negeri,” ujar alumnus Lemhanas RI itu.
Rahman menjelaskan, peristiwa seperti proklamasi NRFPB oleh hanya segelintir orang itu kerap kali dieksploitasi oleh kelompok teroris dan separatis untuk menarik perhatian dunia internasional untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Ia mengatakan bahwa pada April 2015, menjelang 52 tahun lahirnya Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang jatuh pada 1 Mei 2015 di Merauke, ada yang memanfaatkan momentum ini.
“Ketika itu saya beri masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk meredam keinginan merdeka sekelompok orang Papua dan tetap berada dalam pangkuan NKRI, maka semua tahanan politik orang Papua yang seringkali dicap sebagai separatis, dapat dibebaskan,” kisahnya.
Karena itu, untuk membangun Papua dengan memahami keinginan dasar secara kejiwaan dan rasa dari suku bangsa Papua, Rahman pernah mengusulkan kepada Presiden agar dibentuk Staf Khusus Presiden Urusan Papua.
‘Alhamdulilah usulan-usulan itu diterima dan diwujudkan oleh Presiden Jokowi,” paparnya.
Rahman mengatakan perhatian Presiden Jokowi terhadap Papua sangat spesial. Baik terkait dengan pembangunan fisik maupun kemanusiaannya. Ini yang membuat masyarakst Papua merasa dekat dengan Presiden ketujuh ini.
Itu sebabnya, Rahman menduga kejadian Proklamasi NRFPB, ada elite Jakarta ikut bermain.
“Kejadian ini ada hubungannya dengan rivalitas cawapres pendamping Jokowi. Saya menduga ada yang mendesain dan memanfaatkan kejadian itu menjelang pendaftaran capres dan cawapres Agustus ini. Ini politik penyanderaan,” tegas Rahman.
Sosok pemerhati khusus masalah Papua ini mengatakan bahwa kelompok yang bergabung dalam NRFPB punya relasi dengan kelompok bersenjata di Papua. Menurutnya, persekongkolan makar dan pemberontakan itu dapat diketahui. Mereka berasal dari kelompok 19 Oktober 2011 yaitu Yabosembut dan Edison Waromi.
“Mereka itu juga bagian dari kelompok yang menyandera warga Mimika Nopember 2017 lalu yaitu Sabinus Waker kelompok bersenjata dari Tembagapura dan Tony Kwalik,” beber pria kelahiran NTT ini.
Mencermati situasi Polhukam terkini di Papua dan daerah perbatasan lainnya, Rahman mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo fokus menangani seperatis Papua dengan menjadikan BAIS TNI berperan ganda di samping sebagai intelijen perang.
“Bila perlu Bainstranas (Badan Instalasi Strategi Nasional) Kemenhan dapat difungsikan menjadi Badan Intelijen Pertahanan untuk fokus pada daerah rawan konflik seperti Papua, Aceh dan daerah pinggiran perbatasan Kalimantan, Maluku dan NTT yang menjadi incaran imigran gelap asal RRC,” usul Rahman.
Langkah tersebut dapat dilakukan apabila Presiden enggan mengganti Kepala BIN, walau menurutnya, BIN tidak berfungsi maksimal, efektif, mengamankan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan kepentingan negara, bangsa dan rakyat.
Rahman membeberkan bahwa informasi yang dia peroleh, menyebutkan landasan pemicu adanya proklamasi NRFPB diluar dugaan adanya manuver oleh politik elit Jakarta yaitu Konvensi Montevideo 26 Desember 1933; Piagam PBB 1 Januari 1942; aturan dan Prosedur Majelis Umum PBB; Kongres Rakyat Papua Pertama 1961; Kongres Rakyat Papua Kedua 2000; Kongres Rakyat Papua Ketiga 2011 dan Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama.
Apalagi segelintir kelompok proklamator itu mengklaim bahwa mereka mendapat mandat dari rakyat Papua melalui Kongres Rakyat Ketiga 19 Oktober 2011 hingga 31 Juli 2018.
Terhadap kejadian yang menggangu kedaulatan itu, Rahman Sabon mengatakan, Presiden, melalui Menkopolhukam Jend (Pur.) Wiranto sebaiknya segera mengusut tuntas dan mengungkap siapa dalang dan aktor intelektual dibaliknya.
“Pengusutan dan pengungkapan itu perlu, bahkan harus dilakukan, agar kejadian itu tidak digoreng-goreng oleh elit domestik maupun organisasi internasional yang senantiasa usil terhadap masalah Papua,” saran Rahman.
Ia juga mendesak pemerintah mengambil tindakan hukum terutama terhadap elit kelompok proklamasi NRFPB.
(bm/bti)
