JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah sulit mengatasi stabilisasi harga gabah dimana pernyataan itu disampaikan Jokowi di tengah melakukan Panen Raya bersama petani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Sabtu (11/3/2023).
Atas pernyataan presiden Jokowi itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI)Dr. Rahman Sabon Nama, mengatakan bahwa sebetulnya tidak sulit untuk mengatasi stabilisasi harga gabah.
“Tidak sulit kok. Asal ada kemauan serius dari pemerintah untuk menolong para petani dari anjloknya harga gabah mereka dibawah harga ongkos produksi,” ujar Rahman Sabon Nama pada media ini, Minggu (12/3/2023) saat ditanya mengenai responnya terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal kesulitan mengatasi harga gabah.
Rahman menambahkan bahwa untuk mengatasi anjloknya harga gabah pemerintah dapat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menetapkan Harga Dasar (HD) di musim panen raya Februari-Mei 2023 .
Menurutnya, musim panen raya (MPR) saat ini di daerah sentra produksi beras Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogjakarta, Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatera Selatan terancam kesulitan menjual gabahnya karena harga yang ditetapkan pemerintah Rp 4.200/kg terlalu rendah.
“Harga tersebut tidak menolong petani. Justru seperti hendak memiskinkan para petani karena harga pupuk, sewa alsintan dan ongkos transportasi mahal. Sementara, harga gabah anjok jauh dibawah biaya ongkos produksi dan harga beras saat ini masih stabil di harga tinggi,” papar pria asal Adonara Nusa Tenggara Timur tersebut.
Untuk mengatasi stabilisasi harga gabah yang dikeluhkan Presiden Jokowi, maka Rahman meminta agar mantan Walikota Solo itu dapat menggunakan Harga Dasar (HD) gabah yang wajar yang telah dikalkulasi dan dianalisis secara akademik dan ditetapkan APT2PHI untuk musim panen raya dan musim gadu tahun 2023.
“Harganya dapat ditentukan berdasarkan rumusan hitungan dengan memperhatikan komponen biaya produksi dan tingkat inflasi dengan mengacu pada forcasting pergerakan harga beras medium International FOB Bangkok dan CIF dengan kurs Rp 15.000/$USD sebagai rumusan patokan biaya oportunity dan ukuran efisiensi yang biasa digunakan di era pemerintahan Presiden Soeharto yang berdampak positif untuk menolong petani dan tidak merugikan konsumen,” saran alumnus Lemhanas RI itu.
Oleh karena itu, pihak APT2PHI meminta agar Presiden Jokowi dapat menerbitkan Inpres dengan menetapkan HD dengan dua jenis Harga Dasar Gabah, pertama, Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar, butir hampa/kuning/merah ditetapkan sebesar Rp 5.720/kg. Kedua, Gabah Kering Panen (GKP) dengan kualitas apa adanya/rafaksi harga ditetapkan sebesar Rp 4.750/kg.
Harga gabah kering di atas dapat digunakan pemerintah sebagai harga patokan untuk menetapkan dan menentukan harga beras agar dapat melindungi petani dimusim panen raya tahun 2023 ini dan harga ini tidak berlaku untuk musim paceklik.
“Kebijakan penetapan harga itu agar efektif berjalan, maka pemerintah harus memperketat pengawasan importir beras swasta dan menghentikan kebijakan impor beras oleh pemerintah di tengah musim panen raya,” tegasnya.
Rahman menilai, dalam situasi ekonomi terbuka seperti sekarang ini, apabila menetapkan HD dalam bentuk beras, akan sangat tidak menolong petani padi.
“Karena akan lebih banyak dinikmati para mafia pedagang pencari rente,” jelasnya meyakinkan.
Alumnus Lemhanas RI ini, memperkirakan musim panen raya Februari-Maei 2023 tahun ini, akan ada penurunan produksi karena faktor cuaca hujan yg tidak menentu sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan juga akibat dari berkurangnya lahan sawah.
“Perkirakan produksi dari hasil monitoring APT2PHI di berbagai daerah diperkirakan luas panen total 57,2% dari 10,7 HA areal panen total rata-rata. Dan panen berikutnya yaitu musim panen gadu (MPG) dengan perkiraan porsi sekitar 30% dan sisanya berlangsung pada periode musim paceklik (MP),” tukasnya.
Rahman melanjutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan peramalan harga gabah dan produksi (RAM) seharusnya mengikuti pola panen bukan berdasarkan catur wulan seperti yamg dipraktekkan BPS saat ini yaitu Januari-Mei, Mei-Agustus dan September-Desember.
“Cara hitung berdasar sistem Catur Wulan sesungguhnya kurang tepat. Karena data ramalan BPS akan jauh menyimpang dengan fakta dan data asli hasil produksi dan ramalan harga gabah,” tandas Rahman.
Karena itu, Rahman meminta Presiden Jokowi agar di akhir masa jabatan pemerintahannya, bisa membuktikan keberpihakannya pada petani dan rakyat kecil dengan memerintahkan Bulog agar bisa bekerja sama dengan APT2PHI.
“Jika Presiden Jokowi memerintahkan Bulog untuk bekerjasama dengan kami di APT2PHI untuk fokus menyerap pembelian gabah petani sebanyak 1,9 juta ton setara beras dan 22 prosen berupa GKG, maka stok ini cukup untuk kebutuhan cadangan nasional selama sebelas bulan hingga paska Pemilu 2024,” pungkas Rahman yang juga Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu.
(BM/bus/BTI)
