BANDUNG, CAKRAWARTA.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai persatuan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menentukan arah perjalanan republik, terutama dalam memastikan agenda pembangunan nasional berjalan adil dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Dasco saat memberikan pidato penutup dalam seminar nasional dan peluncuran buku “Menggugat Republik” karya Syahganda Nainggolan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (5/3/2026).
“Buku ini sangat kritis. Ia lahir dari kegelisahan bahwa demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tetapi belum tentu manfaat pembangunan terdistribusi secara adil,” ujar Dasco di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, aktivis, hingga tokoh politik.
Menurut Dasco, demokrasi tidak cukup hanya berhenti pada prosedur politik, tetapi harus menghasilkan keadilan, terutama dalam bidang ekonomi.
“Demokrasi juga meniscayakan keadilan, terutama keadilan ekonomi. Tanpa itu, kohesi sosial bisa tergerus,” katanya.
Dalam pidatonya, Dasco juga menyinggung pertanyaan publik mengenai waktu yang dibutuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan berbagai agenda pemerintahannya. Menurut dia, selain memberi ruang bagi pemerintah bekerja, masyarakat sipil juga perlu memperkuat persatuan nasional.
“Banyak yang bertanya berapa lama waktu yang diperlukan Presiden Prabowo untuk menunaikan janji-janjinya. Tetapi pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah: berapa lama masyarakat sipil bisa bersatu untuk menguatkan persatuan nasional agar agenda itu bisa dijalankan,” ujarnya.
Dasco juga menyinggung sejumlah persoalan struktural yang masih dihadapi pemerintah, termasuk pengelolaan izin pertambangan.
“Kalau ada izin usaha pertambangan yang tidak memberi manfaat bagi negara, tentu pemerintah harus mengevaluasi, bahkan mencabutnya,” kata Dasco.
Menggugat Arah Republik
Seminar tersebut digelar bersamaan dengan peluncuran buku terbaru Syahganda Nainggolan berjudul “Menggugat Republik”, yang mencoba mengulas arah demokrasi Indonesia sekaligus memperkenalkan gagasan ekonomi politik yang disebut penulisnya sebagai Prabowonomics.
Dalam pemaparannya, Syahganda mengaitkan gagasan dalam buku tersebut dengan tradisi intelektual kampus ITB yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam gerakan pemikiran kritis.
“Kami digodok di kampus ini. Para aktivis yang lahir dari sini terbiasa mempertahankan gagasan dan memperjuangkan kebenaran,” kata Syahganda.
Ia menilai gagasan ekonomi kerakyatan menjadi landasan penting dalam perjalanan republik, yang menurutnya kembali muncul dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam buku tersebut, Syahganda menulis bahwa republik perlu terus “digugat” agar tidak kehilangan jiwanya, yakni cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diskusi dalam seminar itu menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Rocky Gerung dalam paparannya menilai kebijakan negara selalu membutuhkan kritik agar tidak berkembang secara tertutup. “Kebijakan harus selalu diinterupsi agar tidak menjadi monolitik,” kata Rocky.
Ia menilai istilah Prabowonomics telah menjadi bagian dari perdebatan baru dalam ekonomi politik Indonesia. “Tugas intelektual adalah membedahnya, bahkan mempertengkarkannya,” ujarnya.
Sementara itu, Jumhur Hidayat menyoroti tantangan industrialisasi nasional. Ia menyebut kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto Indonesia yang sebelumnya sekitar 30% kini turun menjadi sekitar 18%.
Menurut Jumhur, gagasan pembangunan ekonomi yang menekankan industrialisasi perlu kembali diperkuat. “Indonesia perlu menghidupkan kembali industrialisasi nasional,” katanya.
Ferry Juliantono menambahkan bahwa gagasan ekonomi Presiden Prabowo tidak dapat dilepaskan dari tradisi ekonomi kerakyatan.
Salah satu implementasinya, menurut dia, adalah pengembangan koperasi desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. “Koperasi desa diharapkan menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan warga,” kata Ferry.
Suara Mahasiswa
Diskusi tersebut juga diwarnai interupsi mahasiswa. Beberapa mahasiswa ITB diberi kesempatan menyampaikan pandangan mereka, termasuk Presiden Mahasiswa ITB Farel Faiz Firmansyah.
Ia menilai sejumlah persoalan ekonomi dan lingkungan masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. “Rakyat merasakan tekanan ekonomi, sementara kebijakan lingkungan juga menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Seminar yang berlangsung sejak siang itu akhirnya ditutup menjelang waktu berbuka puasa. Ketika azan magrib berkumandang dari Masjid Salman ITB, para peserta kemudian melanjutkan diskusi secara informal di berbagai sudut aula.
Meski acara telah usai, perdebatan tentang masa depan demokrasi Indonesia, termasuk gagasan Prabowonomics, tampaknya masih akan terus berlanjut di ruang publik.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
