Saya membaca kabar gagalnya perundingan Iran versus Amerika Serikat di Islamabad. Saya membacanya sambil duduk di beranda penginapan sederhana di Pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Dari sini, ombak Selatan bergulung keras, memecah karang, memutih di kejauhan. Namun jauh di sana, di Selat Hormuz, gelombangnya jauh lebih ganas. Bukan gelombang laut, melainkan gelombang kekuasaan.
Saya pernah diberi amanah sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 2017 sampai 2019. Saya duduk di Dewan Keamanan dan mendengar langsung bagaimana negara-negara besar memainkan perannya. Satu hal yang saya pegang hingga kini bahwa setiap kali diplomasi gagal di Timur Tengah, yang membayar mahal bukanlah Amerika, bukan pula Iran.
Yang membayar mahal adalah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan kali ini, pola permainannya berbeda. Ini bukan perang konvensional. Tidak ada tank bergerak di padang pasir, tidak ada jet tempur yang membombardir kota setiap malam.
Ini adalah blokade total tanpa deklarasi perang. Dan menurut saya, justru itu yang lebih berbahaya.
Mengapa perundingan Islamabad gagal? Sebabnya klasik, sesuatu yang telah berulang kali saya saksikan ketika bertugas di PBB.
Pertama, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak percaya kepada Iran. Mereka menuntut Iran menghentikan seluruh program nuklirnya secara permanen, tanpa kompromi. Wakil Presiden Vance menyebutnya sebagai “tawaran final dan terbaik”.
Kedua, Iran pun tidak percaya kepada Amerika. Selama 45 tahun hidup di bawah sanksi, mereka melihat tuntutan tersebut sebagai kuda Troya atau kedok untuk melemahkan rezim. Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, bahkan menyebut mereka sudah “hanya beberapa inci lagi” dari kesepakatan. Namun Amerika terus mengubah parameter.
Hasilnya dapat diduga. Meja negosiasi ditutup. Amerika Serikat memilih jalannya sendiri yaitu blokade angkatan laut di Selat Hormuz, yang dimulai 13 April 2026. Dari sudut hukum internasional, langkah ini berada di wilayah abu-abu. Namun dari sudut pandang rakyat kecil, dampaknya sangat nyata yaitu ancaman krisis.
Iran tidak bisa diremehkan. Mereka memahami bahwa kekuatan militer konvensionalnya tidak sebanding dengan Amerika Serikat. Karena itu, mereka mengandalkan strategi perang asimetris.
Pertama, konsep Mosaic Defence atau pertahanan mozaik. Komando militer tidak terpusat, melainkan tersebar di 31 provinsi. Jika satu wilayah dihancurkan, wilayah lain tetap berfungsi. Pola ini pernah saya lihat di Afghanistan dan Somalia. Perang melawan jaringan selalu lebih panjang dan lebih melelahkan.
Kedua, penggunaan ranjau cerdas di Selat Hormuz. Ini bukan ranjau konvensional, melainkan sistem modern yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dari jarak jauh. Masalahnya, penempatannya tidak selalu terkontrol. Bahkan pihak Amerika sendiri mengakui keterbatasan dalam kemampuan pembersihan ranjau di wilayah sempit seperti Hormuz. Artinya, gangguan bisa berlangsung lama, sementara harga energi terus melonjak.
Ketiga, Iran tidak berdiri sendiri. Mereka memiliki sekutu di Yaman, yaitu Houthi. Jika Hormuz terganggu, Bab el-Mandeb berpotensi menjadi sasaran berikutnya. Dua jalur utama energi dunia bisa tersumbat secara bersamaan. Sekitar 20% aliran minyak dan gas dunia terancam berhenti. Ini bukan lagi persoalan regional, melainkan krisis global.
Dampaknya mulai terasa. Harga minyak mentah dunia menembus 103 dolar Amerika per barel, naik sekitar delapan persen dalam satu hari. Sebelumnya bahkan sempat menyentuh 120 dolar.
Harga gas alam di Eropa melonjak hingga 17%-18% dalam hitungan jam. Negara-negara di Eropa dan Asia kini bersaing memperebutkan pasokan yang tersisa.
Harga pupuk urea naik 44%, melampaui 680 dolar per metrik ton, tepat ketika musim tanam berlangsung. Ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi semakin nyata.
Direktur IMF Kristalina Georgieva telah memperingatkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah pengimpor energi akan menjadi pihak paling terdampak. Sekitar 85% anggota IMF berada dalam kategori ini. Indonesia termasuk di dalamnya.
Dari Ujung Genteng, saya melihat nelayan melaut setiap pagi. Mereka mungkin belum menyadari bahwa harga solar bisa melonjak sewaktu-waktu. Biaya melaut bisa meningkat drastis.
Saya juga melihat petani padi di sawah. Mereka belum tentu mengetahui bahwa harga pupuk bulan depan bisa berlipat ganda.
Di warung-warung kecil, keluhan tentang harga cabai mulai terdengar. Banyak yang tidak menyadari bahwa semua ini terhubung dengan rantai pasok global yang terganggu di Selat Hormuz.
Jarak geografis antara Hormuz dan Ujung Genteng memang ribuan kilometer. Namun secara ekonomi, jaraknya sangat dekat, sedekat pompa bensin di SPBU terdekat.
Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Saya memang tidak lagi memiliki kewenangan, tetapi sebagai purnawirawan, saya merasa perlu menyampaikan pandangan.
Pertama, pemerintah perlu menyiapkan skenario darurat. Cadangan minyak nasional yang hanya cukup untuk 21-30 hari menunjukkan kerentanan yang serius.
Kedua, diplomasi harus diperkuat, termasuk dengan negara-negara non blok seperti India, China, Rusia, dan Brasil. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton.
Ketiga, masyarakat perlu dipersiapkan secara terbuka. Potensi kenaikan harga BBM dan pangan harus disampaikan dengan jujur. Ketergantungan impor mulai dari kedelai, gandum, hingga susu, menjadi faktor risiko yang nyata. Transparansi adalah bagian dari kepemimpinan.
Keempat, ketahanan pangan dan energi harus diperkuat secara konkret, bukan sekadar wacana.
Saya telah puluhan tahun berseragam, bertugas di berbagai wilayah konflik, dan mengikuti dinamika di ruang-ruang diplomasi internasional. Satu pelajaran yang tidak pernah berubah yaitu perang tidak pernah benar-benar dimenangkan oleh para jenderal. Ia ditentukan oleh keputusan politik, dan yang menanggung akibatnya selalu rakyat.
Hari ini tidak ada perang terbuka. Namun blokade adalah bentuk lain dari perang-perang yang secara langsung menyasar kehidupan sipil.
Semoga akal sehat masih menjadi pijakan di Washington dan Teheran. Sebab jika tidak, bukan hanya ombak di Ujung Genteng yang akan bergulung keras, melainkan juga harga kebutuhan pokok di warung-warung kecil di sekitar kita.(*)
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB (2017-2019)
