Wednesday, February 21, 2024
HomeGagasanPembangunan Infrastruktur: Sebuah Pembacaan Berbeda

Pembangunan Infrastruktur: Sebuah Pembacaan Berbeda

 

Kemarin saya menemani dua (2) anak saya dan keluarganya ke sebuah destinasi wisata terkenal di Prigen, Jawa Timur. Kami dibuat takjub oleh dua hal, pertama, kemajuan infrastruktur jalan tol yang dikebut penyelesaiannya menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2019, kedua, keramaian kawasan-kawasan wisata di masa liburan akhir tahun ini.

Soal infrastruktur jalan tol. Pengguna jalan tol boleh dikatakan adalah mobil pribadi, sementara bus umum hampir tidak saya lihat, kecuali bus-bus wisata. Jika dilihat dari fakta ini maka penikmat jalan tol adalah warga negara pemilik mobil pribadi dan wisatawan, namun kurang bermanfaat bagi warga negara umumnya. Bahkan kota-kota kecil seperti Porong yang dulu cukup hidup ekonominya -seperti warung-warung makan-, kini relatif terkucil karena tidak dilewati oleh arus warga negara penikmat jalan tol.

Antrean panjang juga terjadi di ruas toll exit and entrance karena pengguna toll harus membayar melalui kartu e-toll. Kelancaran yang dinikmati pengguna tol harus dikompensasi oleh antrian panjang di gerbang tol.

Saat layanan angkutan umum bagi wong cilik terpuruk alias hidup segan mati tak mau selama 20 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur jalan tol justru mendorong ketimpangan atau ketidakadilan konsumsi energi per kapita masyarakat. Mobilitas wong cilik justru makin terpuruk jika tidak mandeg. Ini menjelaskan angka kemiskinan yang relatif stagnan atau turun perlahan, sementara warga pemilik mobil pribadi justru makin kaya karena mobilitasnya makin tinggi.

Tingkat konsumsi energi per kapita nasional kita sekitar 700 liter setara minyak per tahun. Ini hanya sekitar 15% dibanding Jepang dan Eropa, atau cuma 10% dibanding Amerika Serikat (AS). Namun di Indonesia, konsumsi energi per kapita yang rendah ini diperburuk oleh sebaran yang buruk. Warga pemilik mobil (dan tinggal di apartemen kota-kota besar di Jawa) boleh jadi telah mencapai tingkat konsumsi energi seperti orang Jepang (5 ribu liter setara minyak per tahun), tapi warga wong cilik yang tidak mampu memiliki mobil pribadi di Jawa (apalagi di desa dan pulau-pulau kecil di luar Jawa) mungkin hanya mengkonsumsi energi sekitar 200 liter setara minyak per tahun. Daerah-daerah terbelakang ini bukan daerah tertinggal, tapi daerah yang ditinggalkan.

Pada saat pemerintah terobsesi oleh infrastruktur angkutan darat melalui pembangunan jalan tol, kurang memperhatikan infrastruktur perhubungan laut seperti kapal, maka sistem logistik nasional di negara kepulauan ini juga semakin tidak efisien. Kita makin terperosok kedalam angkutan moda jalan (pribadi) tunggal (single mode trap) yang tidak efisien, polutif, tidak berkelanjutan serta tidak adil.

Jalan sejatinya adalah ruang publik. Seharusnya tidak diprivatisasi. Jadi harus dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dibangun melalui hutang lalu diswastakan, maka manfaatnya bagi publik makin tidak signifikan, mungkin hanya trickling down seperti mantra neoliberalisme itu.

Sebagai catatan penutup, perlu disadari bahwa pertama, untuk negara kepulauan, kapal harus dipandang sebagai infrastruktur, bukan hanya pelabuhan. Membangun kapal sama dengan membangun jalan. Kedua, setiap investasi publik hanya akan value for money bagi masyarakat luas jika memenuhi dua (2) syarat, pertama, birokrasi yang bertanggung jawab atas investasi publik tersebut bersih tidak koruptif. Kedua, operatornya kompeten dan profesional. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka investasi publik ini hanya value for monkey saja.

SURABAYA, 25 Desember 2018

 

DANIEL MOHAMMAD ROSYID

Guru Besar, tinggal di Surabaya

RELATED ARTICLES

Most Popular