JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global memunculkan kekhawatiran terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat tetap terjaga, terutama bagi pasien yang bergantung pada konsumsi obat secara rutin.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan masyarakat, khususnya penderita penyakit kronis, tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi maupun gangguan rantai pasok global.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat. Kondisi tersebut dipengaruhi masih tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor, sementara nilai tukar rupiah menghadapi tekanan di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Netty, situasi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar. Ketergantungan terhadap impor bahan baku dinilai membuat sistem kesehatan nasional rentan terhadap fluktuasi kurs maupun gangguan distribusi internasional.
“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah mitigasi yang telah disiapkan pemerintah dan BPOM, antara lain melalui diversifikasi sumber bahan baku, optimalisasi produksi dalam negeri, penguatan pengawasan, serta percepatan akses terhadap obat-obatan.
Namun, Netty menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut harus berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.
“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga didorong memperkuat industri bahan baku farmasi dalam negeri melalui dukungan riset, insentif bagi pelaku industri, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Netty, ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin pasokan obat strategis secara mandiri.
“Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap harga obat di tingkat distribusi maupun ritel untuk mencegah lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu,” kata Netty.
Menurut dia, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh obat yang aman, tersedia, dan terjangkau meskipun menghadapi tekanan akibat situasi global.
“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
