JAKARTA – Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Dr. Poempida Hidayatulloh mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengganti Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof. Dr. M. Nashir sehubungan dengan pernyataan mantan Rektor Universitad Diponegoro (Undip) tersebut yang menyebut jika insinyur yang menjadi politikus berarti kesasar.
Menurut Poempida, dirinya sangat menyayangkan jika seorang menteri mengalami gagal paham akan definisi politik. Menurutnya, politik adalah hak bagi semua insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Bahkan politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri. Bagi politikus muda Partai Golkar ini, politik adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan dimana siapapun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya.
“Sudah banyak insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik. Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Jokowi. Jadi kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri,” ujar Poempida kepada awak media, Minggu (19/3/2017) sore.
Bagi politikus yang juga seorang insinyur ini, banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di mancanegara, termasuk negara maju sekalipun. Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acapkali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.
“Seyogianya Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan,” paparnya.
Poempida menambahkan bahwa Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademiknya. Malah, menurutnya, seharusnya Menristekdikti dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana atau insinyur ini. Jika tidak bisa itu artinya yang bersangkutan tidak layak jadi Menteri sehingga patut diganti.
“Sudah selayaknya Menristekdikti diganti oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya.
(bm/bti)
