JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengajak gerakan buruh menjadi garda depan dalam pemulihan lingkungan. Persoalan ekologis dinilai berkaitan erat dengan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja.
Ajakan itu disampaikan Jumhur saat membuka Kongres II Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) di Kantor Pusat SBNI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).
Menurut Jumhur, perjuangan buruh tidak semestinya berhenti pada isu upah dan hak ketenagakerjaan. Serikat pekerja juga dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat serta kawasan industri yang lebih ramah lingkungan.
”Saya melihat ada korelasi yang sangat kuat antara gerakan buruh dan agenda pelestarian lingkungan. Kawasan industri harus menjadi kawasan hijau dan seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan lingkungan agar tidak lagi menimbulkan pencemaran udara ataupun limbah,” kata Jumhur.
Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong kepatuhan dunia usaha terhadap ketentuan lingkungan. Dalam upaya tersebut, organisasi buruh dapat berperan mengidentifikasi persoalan lingkungan di tempat kerja sekaligus ikut mencari jalan keluar.
Jumhur juga menyoroti penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) yang dinilainya masih kerap diabaikan. Padahal, kualitas lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan produktivitas pekerja.
”Kita sering mengabaikan K3L. Padahal, lingkungan kerja yang baik akan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Kesadaran ini harus dibangun bersama, baik oleh pengusaha maupun buruh,” ujarnya.
”Pertobatan Ekologis”
Dalam kesempatan itu, Jumhur mengungkapkan rencana pemerintah mendorong gerakan nasional pemulihan lingkungan. Gerakan yang disebut sebagai ”pertobatan ekologis” tersebut direncanakan mulai dicanangkan pada Agustus 2026.
Menurut dia, istilah itu menggambarkan perlunya kesadaran dan tanggung jawab bersama atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini.
”Kita semua memiliki tanggung jawab. Ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, ada perusahaan yang mencemari lingkungan, bahkan pemerintah pun harus terus memperkuat pengawasan,” kata Jumhur.
”Karena itu, kita ingin membangun gerakan pertobatan ekologis secara nasional yang rencananya mulai dicanangkan pada Agustus mendatang,” lanjutnya.
Jumhur menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memulihkan lingkungan. Organisasi kemasyarakatan, serikat buruh, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal perlu bergerak dalam satu agenda bersama.
Sumber pembiayaan program pemulihan lingkungan, menurut dia, juga dapat berasal dari berbagai skema, antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lembaga filantropi, dan anggaran pemerintah.
”Tugas kami adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada agar cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, bersih, dan indah dapat tercapai,” ujarnya.
Evaluasi Lima Tahun SBNI
Ketua Umum SBNI Wagimun mengatakan, Kongres II SBNI menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama lima tahun sejak berdiri pada 9 Juli 2021.
Kongres yang dihadiri sekitar 300 peserta dari kepengurusan SBNI pusat dan daerah itu juga digunakan untuk merumuskan arah organisasi selama lima tahun mendatang.
Salah satu agenda yang akan diperkuat ialah keterlibatan buruh dalam mendukung program pembangunan, termasuk upaya pelestarian lingkungan.
”Kami berkomitmen mendukung program-program Presiden Prabowo, termasuk agenda pelestarian lingkungan hidup. Kami meyakini kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan lestari,” kata Wagimun.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
