FASNU Luncurkan Manifesto Tambakberas, Minta Muktamar NU Bebas Politik Transaksional

Sudarsono Rahman saat di Jombang beberapa waktu lalu. (foto: dokumen pribadi)

SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Forum Aktivis NU (FASNU) Jawa Timur bersama DPP BariKade Gus Dur meluncurkan “Manifesto Tambakberas 2026′, sebuah dokumen yang berisi seruan agar forum permusyawaratan tertinggi organisasi itu dijadikan momentum mengembalikan arah perjuangan NU sesuai amanah para muassis.

Koordinator FASNU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman, mengatakan manifesto tersebut lahir dari kegelisahan sejumlah aktivis terhadap pentingnya menjaga jati diri NU sebagai organisasi keagamaan yang berpegang pada konstitusi organisasi, kepemimpinan ulama, dan kemaslahatan umat.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Dar itu, Muktamar tidak semestinya dipahami hanya sebagai agenda pergantian kepemimpinan lima tahunan. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap arah perjalanan organisasi.

“Kami mengajak seluruh muktamirin menjadikan Muktamar sebagai momentum mengembalikan NU kepada jalan perjuangan yang telah diwariskan para pendiri,” ujar Sudarsono dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/7/2026).

Dalam “Manifesto Tambakberas 2026”, terdapat lima prinsip yang ditawarkan sebagai fondasi pembaruan organisasi. Pertama, penegakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh peraturan organisasi sebagai pijakan utama kehidupan jam’iyah tanpa pengecualian bagi siapa pun.

Kedua, mengembalikan ulama sebagai penuntun arah organisasi sehingga kepemimpinan bertumpu pada ilmu, akhlak, keteladanan, dan amanah, bukan pada kekuatan modal ataupun kedekatan dengan kekuasaan.

Ketiga, menjaga independensi NU agar tetap mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan bangsa, namun tetap memiliki kebebasan moral dalam menyampaikan kritik dan koreksi kepada penyelenggara negara apabila diperlukan.

Keempat, manifesto itu menyerukan agar Muktamar terbebas dari praktik politik transaksional, termasuk politik uang, intimidasi, maupun mobilisasi kekuasaan yang dinilai dapat mencederai kehormatan organisasi.

Adapun prinsip kelima ialah membangun kepemimpinan yang berorientasi pada peradaban. Menurut Cak Dar, NU memerlukan pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas persoalan pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penguatan pesantren, hingga ketimpangan sosial.

Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992 itu menegaskan bahwa ukuran kebesaran NU tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan pusat kekuasaan, melainkan oleh besarnya kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui kejujuran, keteladanan, dan keberanian menjaga nilai-nilai kebenaran.

Ia juga mengingatkan agar Muktamar tetap menjadi forum yang bermartabat dan bebas dari berbagai kepentingan sesaat.

“Dari Tambakberas kami mengajak seluruh muktamirin meneguhkan kembali bahwa Nahdlatul Ulama adalah rumah besar umat, tempat ulama memimpin dengan ilmu, organisasi berjalan berdasarkan konstitusi, dan pengabdian kepada bangsa dilandasi keikhlasan,” katanya.

Melalui “Manifesto Tambakberas 2026”, FASNU berharap pembahasan dalam Muktamar ke-35 tidak hanya berpusat pada kontestasi kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola organisasi, menjaga independensi jam’iyah, serta mengembalikan NU pada cita-cita para muassis sebagai kekuatan moral, keagamaan, dan kebangsaan.(*)

Kontributor: Tommy

Editor: Abdel Rafi