JAKARTA – Bermasalahnya pemilihan anggota BPH Migas yang disinyalir penuh ketidakjujuran, bahkan adanya anggota pansel yang justru diajukan jadi anggota mengindikasikan bahwa pemilihan anggota BPH Migas ini penuh masalah dan tidak layak diteruskan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean kepada redaksi cakrawarta.com
“Presiden harus membatalkan proses pemilihan anggota BPH Migas yang sarat rekayasa. Presiden tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu begitu saja tanpa adanya tindakan tegas. Presiden harus buktikan Revolusi Mental dengan tindakan nyata dan bukan sekedar jargon basa basi,” kata Ferdinand, Sabtu (6/2/2016).
Menurutnya, apabila Presiden Jokowi membiarkan kasus ini berlalu begitu saja dan bahkan mengesahkan anggota BPH Migas, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden turut mengamini proses pemilihan yang bermasalah dan mendukung kebobrokan tengah terjadi.
“Presiden juga perlu meninjau ulang keberadaan BPH Migas, perlu evaluasi karena berdasarkan pengamatan lapangan, badan ini tidak ada gunanya sama sekali,” imbuhnya.
Justru menurut pria berkumis ini, BPH Migas hanya menambah keruwetan dalam tata kelola migas nasional. Ditambah lagi konsumen BBM dibebani iuran BPH Migas sebesar 0,3%.
Bagi Ferdinand miris apabila sebuah badan yang tidak berguna tapi masyarakat harus membiayai. Kalau dilihat porsentasinya iuran terlihat kecil yakni sebesar 0,3%, namun bila ditotal dari penjualan BBM nasional akan sangat besar angkanya.
“Untuk apa BPH Migas ada? Bukankah fungsi pengaturan cukup berada dibawah Dirjen Migas? Maka itu lebih baik bubarkan BPH Migas, karena tidak berguna dan hanya menambah beban bagi masyarakat,” tegasnya.
Karenanya menurut Ferdinand, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk serius melakukan evaluasi terhadap BPH Migas.
“Ini sangat penting demi perbaikan tata kelola migas nasional,” tutup Ferdinand mengakhiri keterangannya.
(fh/bti)
