JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean merasa heran mengapa hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif dan masih mempertahankan PLT Menteri ESDM hingga hampir 1 bulan lamanya. Padahal menurut Ferdinand, Kementerian ESDM adalah salah satu sektor yang sangat penting dan sarat masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan ilmu coba-coba apalagi terbeban dengan konflik kepentingan.
“Sejak Archandra Tahar menjadi Menteri ESDM selama 20 hari dan sekarang dipegang oleh Luhut Panjaitan sebagai PLT Menteri ESDM, banyak sekali kebijakan yang bersifat coba-coba tanpa indikator jelas keberhasilan serta kebijakan yang mengarah kepada pelemahan negara dan jauh dari konsep kedaulatan energi,” ujar Ferdinand Hutahaean, Jumat (2/9/2016).
Menurut Ferdinand ada beberapa kebijakan Kementerian ESDM yang dinilainya jauh dari konsep kedaulatan energi yang pernah digaungkan Jokowi saat kampanye melalui Program Nawacita yakni upaya pengerahan kapal angkatan laut (TNI AL) untuk mencari minyak dengan teknologi seismik 2D, membuka ruang kompetisi penjualan BBM jenis tertentu seperti Avtur antara Pertamina dengan swasta lain, revisi Undang-Undang (UU) Minerba yang akan memberi ruang relaksasi ekspor konsentrat dan bahkan mungkin akan menghapuskan kewajiban smelter serta revisi UU Migas yang kian tidak jelas.
“UU Minerba, UU Migas dan UU Kelistrikan adalah UU yang sangat vital posisinya untuk menentukan arah kebijakan pemerintah menuju kedaulatan energi. Bila UU-nya dibuat justru melemahkan konsep kedaulatan, maka publik jangan kaget bila 10 tahun ke depan kita akan membayar mahal atas energi yang tidak kita miliki,” tegas Ferdinand.
Ferdinand menilai PLT Menteri ESDM hanya berorientasi pada bisnis dan bagaimana menjadikan komoditas energi sebagai penghasil devisa atau uang semata. Karena, menurutnya dengan membuka ruang relaksasi ekspor konsentrat bahkan kemungkinan menghilangkan kewajiban smelter dari UU Minerba adalah kebijakan yang akan sangat merugikan bangsa dan negara serta akan menguntungkan pihak swasta.
Dari kajian EWI, upaya mengatasi masalah smelter dinilai tidak sulit jika dilakukan secara serius. Dengan argumentasi jika Pemerintah bisa menjadi leader dalam pembangunan smelter ini dengan membangunnya secara komunal.
“Himpun beberapa pengusaha tambang sejenis dan membangun smelter secara bersamaan yang difasilitasi Pemerintah. Saya pikir ini tidak sulit, ini masalahnya pada pola pikir, apakah hanya mau enaknya saja atau mau berpihak kepada bangsa. Relaksasi ekspor konsentrat hanya akan mempercepat habisnya sumber energi bangsa dan kemudian kita akan menjadi bangsa yang krisis energi,” lanjutnya.
Karena itu, agar permasalahan di sektor energi tidak semakin berlarut-larut, pihak EWI berharap kepada Presiden Jokowi agar segera bersikap dan menunjuk Menteri ESDM baru.
“Presiden tidak perlu tergoda oleh gelar-gelar mentereng dan klaim pintar yang tidak berguna jika tidak menguasai peta masalah. Presiden jangan terpengaruh oleh titipan-titipan dari mana pun. Presiden harus yakin dengan dirinya sebagai pemimpin. Memilih orang yang berpihak kepada bangsa harus menjadi tolok ukur utama memutuskan siapa Menteri ESDM yang baru,” pungkasnya.
(fh/bti)
