JAKARTA – Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap mendapatkan perlakuan kurang adil dari aparat pemerintah. Penggusuran seolah menjadi menu rutin PKL. Padahal sebagai bagian dari ekonomi ril Indonesia, semestinya PKL ditata dan diberdayakan serta ditingkatkan daya saingnya melalui sejumlah bantuan dan pelatihan bukannya digusur seperti terjadi selama ini. Oleh karena itu, cetak biru (blueprint) percepatan penataan PKL di sejumlah kawasan ekonomi strategis menjadi sebuah keniscayaan. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), dr. Ali Mahsun, M.Biomed dalam keterangannya kepada redaksi.
“Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa dari cengkraman bangsa asing, serta melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat cetak biru penataan PKL mendesak dilakukan. Untuk itu, APKLI terus lakukan percepatan gerilya di seluruh tanah air dengan menyediakan Kredit Tanpa Agunan Modifikasi Grameen Bank, Pendampingan, serta pergudangan (ware house) baik online maupun offline,” ujar Ali Mahsun, Kamis (1/9/2016) pagi.
Selain itu, Ali Mahsun menambahkan bahwa percepatan penataan PKL itu juga meliputi penyediaan sarana teknologi informasi dan komuniasi (ICT) sebagai dukungan sistem usaha PKL penyediaan perangkat sistem PPOB (Point Payment Online Banking) Kaki Lima Indonesia.
“Kami dari APKLI juga menyiapkan kebutuhan PKL lainnya semisal Perumahaan Kaki Lima Indonesia, alat transportasi dan lainnya. PKL harus tertata rapi, bersih, sehat dan segera maju dan berkembang sehingga bisa kalahkan ritel modern,” imbuhnya.
Untuk merealisasikan semua rencana penataan PKL tersebut, pihak APKLI mentargetkan 4 juta PKL bisa tersentuh program progresif ini.
“Ya, kami targetkan 4 juta PKL bisa dapatkan akses kredit tanpa agunan (KTA) baik berupa KUR Mikro atau pembiayaan modal usaha sistem syariah pada akhir 2017. Ini penting agar PKL bisa bersaing dan mampu menghadapi gerusan kapitalis asing di era global ini,” pungkas Ali Mahsun.
(am/bti)
