JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kelesuan ekonomi di tingkat akar rumput kembali terasa. Pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah mengeluhkan pasar yang semakin sepi, disertai penurunan omzet yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Keluhan tersebut disampaikan jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam pertemuan dengan Maman Abdurrahman, Rabu (28/1/2026) lalu, di kantor Kementerian UMKM, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta.
Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun Atmo mengatakan, melemahnya daya beli masyarakat menjadi persoalan utama yang dirasakan PKL dan UMKM di pasar rakyat, warung kelontong, hingga sentra kuliner di berbagai daerah.
“Pasar semakin sepi dan omzet menurun. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga dirasakan di daerah,” ujar Ali Mahsun dalam keterangannya melalui media ini, hari ini, Rabu (4/2/2026).
Menurut dia, tekanan ekonomi tersebut diperberat oleh perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital yang belum sepenuhnya memberi ruang adil bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, APKLI-P juga mencatat dampak lanjutan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap usaha kuliner di sekitar sekolah.
Berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, sejumlah kantin sekolah terpaksa menghentikan usaha, sementara pedagang makanan di sekitar sekolah kehilangan pelanggan. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok justru mengalami kenaikan sehingga menambah beban pelaku usaha kecil.
Dorong Pembenahan KUR
Dalam pertemuan tersebut, APKLI-P mendorong pemerintah melakukan pembenahan kebijakan pembiayaan usaha kecil, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema KUR dinilai perlu diperkuat dengan pendampingan usaha yang berkelanjutan agar benar-benar mampu mendorong UMKM naik kelas.
Ali Mahsun menilai, sejak diluncurkan pada 2007, KUR telah menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, namun dampaknya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing UMKM masih terbatas.
“Masalah mendasar KUR adalah minimnya pendampingan usaha dari hulu ke hilir. Tanpa pendampingan yang kuat, pelaku usaha sulit berkembang dan risiko kredit macet tetap tinggi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai skema pembiayaan yang ada belum sepenuhnya membuka peluang bagi generasi muda dan pencari kerja untuk memulai usaha baru, padahal Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak bonus demografi.
Selain pembiayaan, APKLI-P juga mengusulkan penguatan dan revitalisasi pasar rakyat melalui Gerakan Pasar Rakyat (GPR) di berbagai daerah. Organisasi ini turut mendukung penguatan satu data nasional UMKM melalui platform SAPA UMKM serta pengelolaan UMKM dalam satu ekosistem terpadu.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah berkomitmen mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan, akses permodalan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha.
Ia juga menginstruksikan jajaran kementeriannya untuk menindaklanjuti masukan APKLI-P secara konkret, termasuk penguatan Gerakan Pasar Rakyat. “Kami terus berupaya agar UMKM memiliki peran sentral dalam program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” kata Maman.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
