Monday, July 15, 2024
spot_img
HomeEkonomikaEWI Desak Menteri BUMN Hentikan Rencana Merger PGN dengan Pertagas

EWI Desak Menteri BUMN Hentikan Rencana Merger PGN dengan Pertagas

Menteri BUMN, Rini Soemarno.(foto: istimewa)
Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.(foto: istimewa)

JAKARTA – Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Rini M. Soemarno berencanakan akan melakukan holding company untuk perusahaan milik negara. Untuk sektor energi bahkan akan disatukan pula dimana Pertamina akan menjadi perusahaan induknya. Kebijakan itu tengah dalam proses pematangan. Menurut rencana Rini, nantinya perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan digabungkan dengan PT PGN.

Tak pelak, rencana penggabungan Pertagas dan PGN tersebut menuai kritik. Salah satunya dari Energy Watch Indonesia (EWI). Melalui Direktur Eksekutifnya, Ferdinand Hutahaean, EWI menilai rencana Rini tersebut terkesan sangat dipaksakan dan tidak melalui kajian matang.

“Kami heran dengan sikap menteri BUMN yang seolah memaksakan pembentukan holding ini tanpa kajian matang dan kompeherensif. Mestinya kementerian BUMN tidak semaunya dan tidak seenaknya terkait pembentukan holding company bidang energi ini. Hingga kini format holding-nya saja belum jelas dan masih coba coba utak-atik, tidak ada formula yang sudah teruji publik dan pas,” papar Ferdinand Hutahaean, Senin (9/5/2016) siang.

Ferdinand meminta Menteri BUMN menyiapkan konsep matang dulu baru di-launching. Selama ini Rini dinilai lebih banyak berwacana di publik tetapi konsepnya belum matang dan terkesan main-main.

“Upaya coba-coba ini terlihat dari beberapa kali upaya untuk merger PT PGN dengan Pertamina sebagai induk. Kemudian berubah lagi bahwa PGN jadi anak usaha di-merger dengan Pertagas. Ini menandakan konsep holding ini masih coba-coba dan asal-asalan,” tegas Ferdinand.

Karenanya, EWI mendesak Rini selaku Menteri BUMN untuk menghentikan rencana merger PT PGN dengan PT Pertagas karena dinilai akan mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal ini Pertamina atau Pertagas yang 100% dimiliki negara sementara itu PT PGN sekitar 47% adalah saham publik. Jika dipaksa merger, Rini didesak untuk menyelesaikan terlebih dahulu soal buy back saham publik di PGN supaya tidak merugikan negara.

“Lagi pula untuk apa PGN dan Pertagas di-merger? Bukankah akan lebih baik jika PGN jadi anak usaha Pertamina dan bermain di Hulu Gas serta Pertagas bermain di Hilir Gas? Janganlah tata kelola migas yang sudah kacau selama ini dibuat makin kacau demi ekspektasi orang per orang. Ini negara bukan perusahaan pribadi, jangan dibuat seenaknya,” tandasnya.

(bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terbaru

Most Popular