Berdayakan Petani Nelayan, APT2PHI Jalin Kerjasama Dengan Kementerian KKP RI dan Korea Selatan Ekonomika|November 11, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Jumat (11/11/2016) Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan
APT2PHI: Polri Harus Profesional Usut Kasus Beras Oplos Pasar Induk Cipinang Ekonomika, Nasional|October 23, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Kasus beras oplosan yang terjadi di Pasar Induk Cipinang Jakarta
Demi Stabilitas, Wiranto Didesak Segera Klarifikasi Isu Pelanggaran HAM Nasional, Politika|September 7, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Desakan mundur kepada Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Peringatannya Terkait Tax Amnesty Diabaikan, Pengamat Ini Nilai Jokowi Masuk Jebakan Konspirator Ekonomika, Nasional|September 3, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Banyak kalangan menilai bahwa penerapan dan target dari Undang-Undang (UU)
Rahman Sabon: Apa Maksud Hendropriyono Membela Archandra Tahar? Hukum, Internasional, Politika|August 15, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Pengamat politik senior Rahman Sabon Nama sangat prihatin dan menyayangkan pernyataan
Usung Reformasi, Kepala BIN Diharapkan Muncul Dari Unsur Angkatan Udara dan Laut Nasional, Politika|August 12, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Terkait merebaknya isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Presiden Joko
APT2PHI: Sejahterakan Dulu Nelayan Lokal, Jangan Asing Saja yang Dipikirkan Ekonomika, Nasional|August 9, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (2/8/2016) yang akan meninjau
Rahman Sabon: Semoga Nawacita Bukan Sekadar Angan-Angan Ekonomika, Nasional|August 2, 2016by Cakrawarta JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan reshuffle 12 menterinya di kabinet jilid
APBN Diperkirakan Defisit 3% Akibat Gugatan UU Tax Amnesty Ke MK Ekonomika, Politika|July 25, 2016by Cakrawarta YOGYAKARTA – Gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty oleh sekelompok masyarakat
Pengamat: Kasihan Presiden Jokowi, Menterinya Terkesan Jalan Sendiri Ekonomika, Internasional|July 15, 2016by Cakrawarta JAKARTA – Pengamat sosial politik senior, Rahman Sabon Naman menyatakan seharusnya