Banggakan Makro Ekonomi, Trik Politis Menteri Agar Tak Kena Reshuffle? Ekonomika, Nasional, Uncategorized|August 17, 2017by Cakrawarta Adonara, Nusa Tenggara Timur – Euforia laporan sektor ekonomi para menteri di Kabinet
Agar Tak Perburuk Citra Pemerintah, Menteri PAN dan RB Diminta Klarifikasi Soal Penerimaan CPNS Politika|July 14, 2017by Cakrawarta JAKARTA – Pengumuman mengenai pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Menteri
Gula Lokal Menumpuk di Gudang Bulog, APT2PHI Desak Presiden Hentikan Impor Ekonomika, Nasional|June 16, 2017by Cakrawarta JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didesak agar
Pemerintah Dinilai Tidak Lindungi Petani dan Pabrik Gula Lokal Ekonomika|June 15, 2017by Cakrawarta JOMBANG – Ditemukannya fakta bahwa gula rafinasi juga dikonsumsi oleh rumah tangga
APT2PHI: Kebijakan Menteri Susi Sudah Bagus, Mari Kita Support! Ekonomika, Nasional|March 28, 2017by Cakrawarta JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura
APT2PHI Nilai Pemerintah Tidak Pro Petani Ekonomika, Nasional|March 10, 2017by Cakrawarta JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar jangan hanya mengejar target
Upayakan Stabilitas, Menkopolhukam Wiranto Terima 7 Ulama Khos Nasional, Politika|February 21, 2017by Cakrawarta JAKARTA – Di tengah Aksi Umat Islam 212 Jilid II yang menuntut
Guna Perkuat Pertahanan Keamanan, Armada Tempur Indonesia Dinilai Perlu Dimekarkan Berita All|January 30, 2017February 16, 2026by Cakrawarta JAKARTA – Situasi bangsa dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengarah pada perpecahan akibat
Eskalasi Gerakan Militer AS dan Cina Berpotensi Ganggu NKRI, Presiden Jokowi Diminta Waspada Internasional, Politika|January 27, 2017February 16, 2026by Cakrawarta MADIUN – Meningkatnya gerakan militer melalui penempatan pesawat militer oleh Amerika Serikat
Soal Pulau Dikelola Asing, APT2PHI Desak Luhut Fokus Pada Kedaulatan Bangsa Ekonomika, Internasional, Politika|January 13, 2017February 16, 2026by Cakrawarta JAKARTA – Pemerintah diharapkan dalam mengeluarkan kebijakan tetap harus melihat kepentingan kedaulatan