JAKARTA – Desakan mundur kepada Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn.) TNI Wiranto dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dengan membawa isu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada Minggu (4/9/2016) lalu dinilai sangat disayangkan.
Karenanya, masyarakat diminta berpikir jernih dan objektif agar isu seperti ditujukan kepada Wiranto tersebut bukan karena gejala “ikut-ikutan” akibat adanya desakan lembaga atau negara asing atas kondisi dalam negeri Indonesia. Apalagi pihak atau negara asing belum tentu memahami kondisi sebenarnya di dalam negeri.
Demikian disampaikan oleh pengamat politik senior Rahman Sabon Nama dalam kesempatan wawancara dengan redaksi, Rabu (7/9/2016) pagi.
“Mari bersikap jernih dan objektif saja. Sebagai anak bangsa seharusnya kita bisa meng-counter isu-isu yang dapat berdampak pada instabilitas dalam negeri. Bila ada bukti dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Wiranto, saya yakin beliau pasti bersedia kooperatif,” ujar Rahman Sabon Nama.
Rahman Sabon justru meminta kepada semua pihak agar penyelesaian permasalahan dalam negeri ada baiknya memakai prosedur yang berlaku di dalam negeri sehingga tidak terkesan memojokkan anak bangsa sendiri. Apalagi asing sangat suka jika ada isu pelanggaran HAM seperti ditujukan ke Wiranto ini. Menurutnya, pihak asing tentu tidak menghendaki Indonesia menjadi bangsa besar, untuk itu dirinya menghimbau agar isu tersebut bisa ditepis.
“Ini soal martabat dan harga diri bangsa. Kita ini hendak “dipreteli” sehingga bisa didikte dan dikendalikan oleh mereka (baca: asing),” tegasnya.
Rahman Sabon Nama, lebih lanjut, meminta pada Wiranto selaku Menkopolhukam agar segera mengklarifikasi isu ini dengan melakukan konferensi pers. Tujuannya jelas yakni agar masyarakat bisa tahu kepastiannya sehingga hal itu dapat kiranya menjamin kredibilitas Pemerintah dan stabilitas dalam negeri.
“Klarifikasi terbuka melalui media massa itu penting dilakukan oleh Wiranto agar rakyat percaya kalau Kabinet Kerja saat ini serius menangani dan menyelesaikan kasus berat seperti tuduhan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada dirinya,” pungkas Rahman Sabon Nama mengakhiri pernyataan persnya.
(bm/bti)
