UMKM Bangkit, Rakyat Kuat: Gubernur Sulbar Luncurkan Gerakan Revolusi Pasar Ekonomika|June 19, 2025by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Angin segar tengah bertiup dari Sulawesi Barat. Di tengah tantangan
Surabaya di Persimpangan: Menata Parkir atau Menindas Usaha? Ekonomika|June 19, 2025by Cakrawarta SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Penyegelan sejumlah minimarket di Kota Surabaya akibat pelanggaran parkir
Guru Besar Unair: Standar Miskin Ala BPS Tak Lagi Relevan! Ekonomika|June 18, 2025by Cakrawarta SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Dua puluh empat juta atau seratus sembilan puluh juta? Di
Countdown ke 9 Juli 2025: Dunia Tunggu Langkah Ekonomi Donald Trump Ekonomika|June 16, 2025June 16, 2025by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dunia tengah menghitung mundur (countdown) menuju 9 Juli 2025,
Tambang Bukan Soal Untung-Rugi, Tapi Soal Keadilan: Kritik Nadirsyah untuk PBNU Ekonomika|June 14, 2025by Cakrawarta SYDNEY, CAKRAWARTA.com – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga dosen senior di
Dukung Presiden Prabowo, APKLI dan ISNU Desak Pembentukan BPN RI Ekonomika|June 12, 2025by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyerukan agar Presiden
9 dari 10 Pekerja Indonesia Tak Siap Pensiun, Ini 3 Penyebab Utamanya Ekonomika|June 12, 2025February 21, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Sebanyak 9 dari 10 pekerja Indonesia ternyata tidak memiliki
Studi Ungkap 60% Pekerja Jakarta Belum Punya Tabungan Pensiun Ekonomika|June 11, 2025February 21, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Sebanyak 60 persen pekerja di Jakarta belum memiliki tabungan pensiun.
Langkah Besar BALAD Grup: Budidaya Lobster di 16 Teluk Kangean Hampir Rampung Ekonomika|June 10, 2025February 21, 2026by Cakrawarta SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Upaya Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) dalam mengembangkan
Salamuddin Daeng Sindir Pemerintah: Bangun Rumah atau Peti Mati? Ekonomika|June 7, 2025by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pengamat ekonomi Salamuddin Daeng melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah