JAKARTA – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono merasa prihatin dengan penangkapan tokoh-tokoh nasional yang dituduh makar hendak menggulingkan Pemerintahan Jokowi-JK saat menjelang aksi damai Bela Islam III Penjarakan Ahok 2 Desember 2016.
“Ini adalah sebuah hal yang tak masuk akal karena mereka tak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubuhkan Jokowi-JK. Belum ada bukti yang membuktikan potensi makar seperti adanya jaringan massa yang bergerak dengan di-back up persenjataan dan logistik,” ujar Arief kepada media, Jumat (2/12/2016) malam.
Dia menerangkan bahwa penangkapan para tokoh tersebut mengkhianati citra Trisakti dan Nawacita dalam membangun sebuah negara demokrasi, serta melupakan semangat reformasi 1998 yang dibayar dengan darah dan nyawa.
“Perlu dicatat, Jokowi adalah produk dari demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama. Karena itu, saya mendesak Presiden Jokowi yang merupakan produk demokrasi untuk mengintervensi dan memberikan diskresi untuk tokoh-tokoh yang dituduh makar,” tutur Arief.
Dalam sebuah negara demokrasi, lanjut dia, perbedaan dalam suatu visi dan misi untuk membangun sebuah negara atau beda cara serta metode berpolitik adalah sebuah hal yang lumrah yang harus dihormati bersama. Namun, dalam berdemokrasi setiap warganegara harus menghormati hukum dan Undang-undang yang berlaku sebagai sebuah penghormatan terhadap demokrasi.
“Saya siap ditahan menggantikan teman-teman tokoh nasional demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Jangan sampai masyarakat internasional memberikan citra yang buruk ke Presiden Jokowi dalam hal pembangunan demokrasi, yang akan berimbas pada dunia ekonomi!” tandas Arief.
(bti)
