BOGOR, CAKRAWARTA.com – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026), berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya pembenahan sistem intelijen dan reformasi kelembagaan Polri.
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mengingatkan bahwa pemerintahan yang kuat tidak cukup hanya ditopang kepemimpinan politik dan kekuatan aparat keamanan. Menurut dia, pemerintahan juga membutuhkan sistem intelijen yang tangguh, profesional, dan terkoordinasi.
Rahman menilai intelijen merupakan mata dan telinga sekaligus radar pemerintahan yang semestinya mampu membaca setiap perkembangan, gejolak, serta potensi ancaman terhadap stabilitas negara.
“Intelijen dalam sebuah pemerintahan merupakan mata telinga dan radar yang setiap detik mengetahui gejolak dan gerakan yang akan terjadi dalam denyut suatu pemerintahan,” ujar Rahman Sabon Nama dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Karena itu, dia menilai pemerintahan Presiden Prabowo harus ditopang kepemimpinan intelijen yang kuat dan memiliki kemampuan mendeteksi ancaman sejak dini.
Penyadapan Jadi Alarm Evaluasi Intelijen
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang diungkap Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menjadi perhatian serius. Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bagi Rahman, perkara tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum individual, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan, koordinasi, dan pengendalian intelijen di lingkungan pemerintahan.
Dia mempertanyakan bagaimana berbagai institusi negara yang memiliki fungsi intelijen masing-masing dapat bekerja secara optimal apabila tidak ditopang mekanisme koordinasi yang efektif dan terpadu.
Rahman bahkan menilai lemahnya koordinasi antarlembaga intelijen berpotensi menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan efektivitas unit-unit intelijen, termasuk menertibkan lembaga atau perangkat yang dinilai tidak memiliki urgensi maupun fungsi yang jelas.
“Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo peran intelijen sangat lemah Presiden bisa kebobolan penyadapan oleh bawahannya,” demikian penilaian Rahman.
Dia juga mendesak pembenahan internal Polri dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Mabes Polri hingga jajaran kepemimpinan kepolisian di daerah. Baginya, integritas, loyalitas konstitusional, dan profesionalisme harus menjadi ukuran utama dalam menentukan kepemimpinan institusi kepolisian.
Dalam pokok pemikirannya mengenai reformasi kepolisian, Rahman mendorong Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk melakukan pembenahan Polri dari hulu hingga hilir.
Dia mendesak agar siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindakan melawan hukum diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila memenuhi persyaratan hukum.
Rahman secara khusus meminta evaluasi serius terhadap kepemimpinan dan jajaran internal Polri yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut dia, pembersihan institusi tidak boleh berhenti pada level pelaksana, tetapi juga harus menyentuh tingkat pengambil keputusan apabila ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Dia menilai reformasi Polri harus diarahkan untuk mengembalikan marwah Korps Bhayangkara sebagai institusi negara yang profesional, berintegritas, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Rahman juga mengingatkan pentingnya mengembalikan fungsi Polri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam kerangka tersebut, Polri harus menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dia berpandangan, transformasi kepolisian membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian moral, integritas, rekam jejak yang bersih, serta kapasitas strategis untuk mengeksekusi perubahan kelembagaan.
Rahman juga menekankan bahwa pembenahan Polri tidak semata-mata menyangkut persoalan organisasi dan pergantian pejabat. Lebih jauh, reformasi harus menyentuh aspek moralitas, tata kelola, budaya kerja, dan komitmen terhadap supremasi hukum.
Menurut dia, agenda tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga integritas pemerintahan dan mengembalikan penyelenggaraan negara pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Sepuluh Mantan Kapolri Berkumpul di Hambalang
Peringatan Rahman tersebut mengemuka bersamaan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sepuluh mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Presiden didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Dalam keterangan resminya, pertemuan itu disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai isu aktual dan pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.
Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo tidak termasuk dalam daftar sepuluh mantan Kapolri yang hadir. Dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal, ia bersama dua perwira tinggi Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan sebagaimana diberitakan dalam pengungkapan perkara oleh aparat penegak hukum.
Bagi Rahman, momentum pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri tersebut semestinya menjadi kesempatan untuk mendorong pembenahan mendasar institusi kepolisian.
Dia menegaskan, pemerintahan yang kuat membutuhkan aparat keamanan dan intelijen yang profesional, loyal kepada konstitusi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Reformasi Polri, menurut Rahman, harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan dan kewibawaan negara tetap terjaga.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
