BADUNG, CAKRAWARTA.com – Pemerintah mulai membidik potensi besar kawasan transmigrasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Dengan dukungan lahan transmigrasi seluas 3,1 juta hektare, Kementerian Transmigrasi membuka peluang kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) untuk mengembangkan peternakan modern yang unggul, sehat, dan produktif.
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Nasional bertema “Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia Dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health” di Badung, Bali, Jumat (6/11/2026).
Di hadapan sivitas akademika dan para pemangku kepentingan bidang kesehatan hewan, Viva Yoga menegaskan bahwa fakultas kedokteran hewan di berbagai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah mewujudkan swasembada protein hewani.
Menariknya, seminar tersebut menjadi momentum kembalinya Viva Yoga ke kampus yang pernah menempa perjalanan akademik dan intelektualnya. Sebagai alumnus FKH Unud, ia mengenang proses pendidikan yang dijalaninya dengan penuh disiplin.
“Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) Saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi, setelah melalui proses itu, sekarang Kita bisa bertemu lagi”, ujar Viva Yoga.
Seminar tersebut dihadiri Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Unud Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, perwakilan FKH dari berbagai perguruan tinggi, pelaku usaha pakan dan obat-obatan hewan, serta mahasiswa.
Dalam paparannya, Viva Yoga mengungkapkan bahwa kebutuhan protein hewani nasional masih menghadapi persoalan serius, terutama pada komoditas daging sapi dan susu.
Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional mencapai 794,29 ribu ton, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 421,21 ribu ton. Sementara itu, kebutuhan susu nasional pada 2025 mencapai 4,7 juta ton, sedangkan ketersediaannya hanya 820,87 ribu ton.
Di sisi lain, Indonesia telah mengalami surplus untuk komoditas daging ayam ras dan telur.
“Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat Kita impor”, kata Viva Yoga.
Menurut dia, kesenjangan antara kebutuhan dan produksi daging sapi serta susu tersebut bukan hanya menjadi tantangan, tetapi sekaligus peluang bagi perguruan tinggi, khususnya 14 fakultas kedokteran hewan yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia.
Viva Yoga berharap Indonesia mampu mengembangkan sektor peternakan seperti Selandia Baru yang dikenal memiliki industri peternakan maju.
“Di Indonesia lahannya lebih luas dari pada New Zealand dan Kita juga punya savana,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong FKH Unud dan fakultas kedokteran hewan lainnya mengambil peran lebih besar, tidak hanya dalam pengembangan ilmu kedokteran hewan, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas peternakan nasional.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Transmigrasi menawarkan potensi pemanfaatan lahan kawasan transmigrasi seluas 3,1 juta hektare sebagai salah satu basis pengembangan peternakan nasional.
Viva Yoga menyampaikan, Kementerian Transmigrasi berencana membangun sinergi dengan FKH Unud untuk mengelola dan mengembangkan potensi lahan tersebut menjadi kawasan peternakan sapi modern yang menghasilkan ternak unggul, sehat, dan produktif.
Menurutnya, realisasi swasembada protein hewani membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pihak swasta, perguruan tinggi, hingga mitra internasional.
Ia menilai keterlibatan fakultas kedokteran hewan menjadi penting karena pengembangan peternakan modern membutuhkan dukungan keilmuan, teknologi kesehatan hewan, pengendalian penyakit, pembibitan, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ternak.
Kawasan Transmigrasi Tak Lagi Sekadar Memindahkan Penduduk
Selain membahas ketahanan pangan, Viva Yoga juga memaparkan arah baru kebijakan transmigrasi yang kini lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi telah menerima 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru.
Salah satu alasan pengajuan tersebut adalah keinginan pemerintah daerah agar tidak ada wilayah yang terisolasi, sekaligus membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Dari sekian proposal yang disepakati oleh Kementerian Transmigrasi baru di Kota Batam, Kepulauan Riau., dan salah satu kabupaten di Sulawesi yang dikabulkan. Di Kota Batam kawasan itu adalah Barelang”, ungkapnya.
Ia mencontohkan, pembukaan kawasan baru di salah satu kabupaten di Sulawesi disambut gembira oleh bupati setempat karena akses menuju wilayah tersebut menjadi lebih terjangkau. Sebelumnya, biaya perjalanan ke wilayah itu bahkan lebih mahal dibandingkan perjalanan ke Jakarta.
Namun, Viva Yoga menegaskan pembukaan kawasan transmigrasi baru tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan potensi ekonomi.
“Membuka kawasan baru juga harus berdasarkan di sana ada potensi ekonomi. Tanpa itu Kita tidak akan buka”, paparnya.
Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, tersebut, orientasi transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Lebih dari itu, program transmigrasi diarahkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Minat masyarakat terhadap program transmigrasi pun disebut masih tinggi. Viva Yoga mengungkapkan sekitar 10.000 kepala keluarga telah mendaftarkan diri untuk menjadi transmigran.
“Ada 10.000 kepala keluarga mendaftar menjadi transmigran”, ungkapnya.
“Program ini belum disosialisasikan, bila disosialisasikan peminatnya akan lebih melimpah”, tambahnya.
Ia juga memaparkan bahwa sejak program transmigrasi dimulai pada 1950, tercatat sekitar 2,2 juta transmigran atau 9,2 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarga telah mengikuti program tersebut. Peserta transmigrasi saat ini pun tidak hanya berasal dari Jawa dan Bali, tetapi juga dari Lampung.
Lebih jauh, Viva Yoga menyebut kawasan transmigrasi selama ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan program swasembada pangan nasional karena banyak kawasan tersebut berkembang menjadi sentra produksi tanaman pangan.
“Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan ini sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan”, tuturnya.
Setelah swasembada beras berhasil dicapai, menurut Viva Yoga, pemerintah perlu memperkuat agenda berikutnya, yakni mewujudkan swasembada atau kecukupan kebutuhan protein hewani.
Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan peningkatan budidaya perikanan air tawar.
“Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini”, ujar mantan Presidium MN KAHMI tersebut.
Ia berharap, kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan FKH Unud dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lahan, meningkatkan produksi peternakan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.(*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
