JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat sipil. Organisasi Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia secara tegas mempertanyakan kelayakan Budi untuk memimpin organisasi kesehatan dunia tersebut, dengan menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat di Indonesia.
Organisasi relawan kesehatan itu menilai, rekam jejak kepemimpinan seorang kandidat Dirjen WHO tidak semestinya hanya diukur dari posisi politik, reputasi diplomatik, maupun capaian administratif. Lebih dari itu, diperlukan integritas, keberpihakan terhadap kelompok rentan, serta kemampuan membangun sistem kesehatan yang adil dan inklusif.
Ketua Umum REKAN Indonesia, Agung Nugroho, mengingatkan bahwa jabatan Direktur Jenderal WHO bukan sekadar posisi prestisius yang dapat dijadikan simbol keberhasilan diplomasi sebuah negara.
“Jangan sampai Indonesia sibuk mengejar kehormatan di panggung kesehatan dunia, sementara persoalan pemenuhan hak kesehatan rakyat sendiri belum terselesaikan,” demikian sikap Rekan Indonesia dalam pernyataan resminya, Jumat (6/11/2026).
Penolakan REKAN Indonesia muncul di tengah keberatan Koalisi Keadilan untuk Kesehatan terhadap pencalonan Budi. Koalisi tersebut sebelumnya mendatangi kantor perwakilan WHO di Jakarta untuk menyampaikan keberatan atas kepemimpinan Menteri Kesehatan yang dinilai belum mampu memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
Bagi REKAN Indonesia, sejumlah persoalan kesehatan nasional semestinya menjadi bahan evaluasi serius sebelum pencalonan Budi memperoleh dukungan lebih luas.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketimpangan akses pelayanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Agung, keberhasilan transformasi kesehatan tidak cukup diukur melalui digitalisasi layanan, pembangunan infrastruktur, maupun pencapaian indikator administratif. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas.
“Transformasi kesehatan jangan hanya terlihat bagus dalam laporan dan presentasi. Rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya ketika membutuhkan pertolongan medis,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian REKAN Indonesia adalah pemulihan pelayanan kesehatan di daerah terdampak bencana. Organisasi tersebut menilai, pelayanan kesehatan pascabencana tidak boleh berhenti pada penanganan korban dalam situasi darurat.
Pemerintah harus memastikan keberlanjutan pelayanan rumah sakit dan puskesmas, ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, ambulans, serta pelayanan bagi pasien penyakit kronis, ibu dan anak, maupun kelompok rentan lainnya.
Menurut REKAN Indonesia, keberlanjutan layanan kesehatan menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara, terutama dalam melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan setelah bencana.
Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti penanganan korban keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu dinilai tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.
REKAN Indonesia meminta pemerintah memastikan korban keracunan memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan pemulihan tanpa hambatan biaya. Investigasi terhadap penyebab kejadian, evaluasi standar keamanan pangan, serta pertanggungjawaban penyelenggara juga dinilai harus dilakukan secara transparan.
“Tujuan program boleh baik, tetapi pelaksanaannya harus menjamin keselamatan masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapatkan manfaat pemenuhan gizi justru menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” katanya.
Bagi organisasi tersebut, persoalan itu bukan semata-mata menyangkut keberhasilan atau kegagalan program pemerintah. Lebih jauh, hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara.
Dirjen WHO Dituntut Punya Legitimasi Moral
Agung menilai, seorang kandidat Direktur Jenderal WHO harus memiliki legitimasi moral untuk mendorong negara-negara anggota memperbaiki sistem kesehatan masing-masing. Pemimpin organisasi kesehatan dunia juga harus mampu bersikap independen dan kritis terhadap kebijakan kesehatan negara mana pun.
Atas dasar itu, REKAN Indonesia mempertanyakan kelayakan pencalonan Budi Gunadi Sadikin apabila berbagai persoalan pelayanan kesehatan di dalam negeri masih membutuhkan pembenahan serius.
Meski demikian, REKAN Indonesia menegaskan bahwa penolakannya bukan merupakan serangan personal terhadap Budi Gunadi Sadikin. Sikap tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap pejabat publik yang memegang tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan kebijakan kesehatan nasional.
REKAN Indonesia mendesak pemerintah Indonesia agar tidak menjadikan pencalonan tersebut semata-mata sebagai instrumen kebanggaan diplomatik. Organisasi itu juga meminta WHO mempertimbangkan rekam jejak kandidat, transparansi proses seleksi, serta pandangan masyarakat sipil dalam menentukan pemimpin organisasi kesehatan dunia tersebut.
“Jabatan internasional bukan hadiah atas kedudukan politik seseorang. Ada tanggung jawab kemanusiaan yang harus dipertaruhkan di sana,” tandasnya.
REKAN Indonesia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan kesehatan bukanlah tingginya jabatan internasional yang berhasil diraih seorang pejabat. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara adil, terjangkau, berkualitas, dan manusiawi.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
