SEOUL, CAKRAWARTA.com – Korea Selatan tengah menghadapi ancaman demografi serius yang dampaknya mulai merembet ke dunia pendidikan. Anjloknya angka kelahiran kini bukan lagi sekadar persoalan kependudukan, tetapi telah menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan sekolah hingga perguruan tinggi di Negeri Ginseng tersebut.
Salah satu gambaran paling mengkhawatirkan terlihat dari proyeksi jumlah siswa baru kelas 1 sekolah dasar (SD) pada 2027. Jumlahnya diperkirakan hanya berkisar 270.000 anak atau untuk pertama kalinya berada di bawah 300.000 sejak pencatatan statistik dimulai pada 1964.
Angka tersebut menjadi potret nyata semakin menyusutnya generasi anak-anak di Korea Selatan. Sebagai gambaran, pada 2020, jumlah bayi yang lahir di negara tersebut hanya mencapai 272.337 jiwa. Kelompok kelahiran inilah yang kini menjadi bagian dari populasi anak yang diperkirakan memasuki usia sekolah dasar pada 2027.
Dampaknya mulai memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan institusi pendidikan, terutama sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.
Dengan jumlah murid yang semakin sedikit, sejumlah sekolah menghadapi ancaman kehilangan peserta didik hingga kemungkinan harus menghentikan operasionalnya. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian sekolah di daerah terpencil bahkan telah berjuang mempertahankan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar akibat minimnya jumlah siswa.
Persoalannya bukan hanya tentang ruang kelas yang semakin kosong. Menyusutnya populasi murid juga berpotensi membuat sekolah kesulitan menyediakan pembelajaran yang memadai, program pendidikan setelah jam sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang perkembangan anak.
Situasi tersebut dikhawatirkan memperlebar kesenjangan pendidikan antara Seoul sebagai ibu kota dan wilayah-wilayah lain, khususnya kawasan pedesaan.
Sekolah di daerah yang kehilangan banyak murid berpotensi semakin tertinggal dalam hal fasilitas, variasi kegiatan pendidikan, hingga kesempatan pengembangan kemampuan siswa. Dengan demikian, krisis kelahiran berisiko menciptakan persoalan baru yang lebih luas, yakni ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.
Ancaman tersebut bahkan diperkirakan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar.
Dalam jangka panjang, menyusutnya jumlah anak usia sekolah berpotensi menjalar ke perguruan tinggi. Universitas-universitas di luar kawasan ibu kota menjadi salah satu institusi yang rentan menghadapi dampak tersebut karena jumlah calon mahasiswa yang tersedia semakin terbatas.
Jika tren penurunan populasi generasi muda terus berlangsung, persaingan mendapatkan mahasiswa diperkirakan semakin ketat. Kondisi ini berpotensi mengubah peta pendidikan tinggi Korea Selatan, terutama bagi perguruan tinggi yang berada di luar Seoul.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Korea Selatan mulai meninjau kembali kebijakan pendanaan pendidikan dan mendorong penggabungan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Namun, langkah tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kalangan guru dan orang tua siswa menyuarakan keberatan terhadap rencana perubahan tersebut karena khawatir penggabungan sekolah justru menyulitkan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat permukiman.
Di tengah perdebatan tersebut, Korea Selatan menghadapi tantangan besar untuk mencari keseimbangan antara efisiensi anggaran, pemerataan pendidikan, dan perlindungan hak anak memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan betapa luasnya dampak krisis kelahiran. Persoalan yang awalnya terlihat sebagai penurunan angka bayi lahir kini berpotensi mengubah struktur masyarakat, mengancam keberlangsungan institusi pendidikan, hingga memengaruhi masa depan sumber daya manusia negara tersebut.
Alarm bahaya demografi Korea Selatan pun semakin nyaring. Ketika jumlah anak yang dilahirkan terus menyusut, pertanyaan besar kini bukan lagi sekadar berapa banyak sekolah yang mampu bertahan, melainkan bagaimana sebuah negara mempersiapkan masa depannya ketika generasi penerus semakin sedikit.(*)
Kontributor: Rika
Editor: Rafel
