Belakangan ini saya menangkap kegelisahan yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mempertanyakan masa depannya. Sopir mencemaskan penghasilan yang tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga. Para pekerja memikirkan harga kebutuhan, kesempatan kerja, dan kepastian hidup. Dengan bahasa masing-masing, mereka seakan mengajukan pertanyaan yang sama: negara ini sebenarnya mau dibawa ke mana?
Kegelisahan itu menemukan ekspresinya di jalanan. Pada 20 dan 28 Oktober lalu, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil berdemonstrasi di sejumlah kota. Mereka menyuarakan persoalan ekonomi, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga kebebasan sipil.
Hampir bersamaan, putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober mengenai surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengundang perdebatan tentang persyaratan pencalonan dan tanggung jawab politik.
Dua peristiwa tersebut memang berbeda. Satu merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan, sedangkan lainnya menyangkut keabsahan dokumen administratif yang berkaitan dengan pencalonan pejabat negara. Namun, keduanya mempertemukan kita pada pertanyaan yang sama: di manakah partai politik ketika rakyat membutuhkan jawaban dan kualitas kepemimpinan sedang dipersoalkan?
Ketika Jalanan Menjadi Ruang Bicara
Sebagai orang yang mengkaji komunikasi politik, saya memandang demonstrasi bukan sekadar kerumunan yang menyampaikan kemarahan. Ia merupakan pesan politik yang harus dibaca, terutama oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Dalam demokrasi, ketidaksetujuan merupakan sesuatu yang wajar. Mahasiswa berhak mengkritik, sementara pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan. Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika jalanan semakin sering menjadi tempat masyarakat menuntut jawaban.
Apakah saluran komunikasi formal sudah bekerja dengan baik? Apakah aspirasi masyarakat sungguh menjadi pertimbangan partai, parlemen, dan pemerintah?
David Easton membedakan specific support, yakni dukungan berdasarkan kepuasan terhadap kebijakan, dan diffuse support, yaitu kepercayaan mendasar terhadap institusi serta sistem politik.
Dukungan yang kedua sangat penting. Masyarakat mungkin tidak menyetujui suatu kebijakan, tetapi tetap mempercayai sistem apabila keputusan dibuat secara adil, kritik diperhatikan, dan mekanisme koreksi bekerja.
Sebaliknya, ketika lembaga politik semakin sulit dipercaya, persoalan kebijakan dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi.
Kegelisahan rakyat karena itu tidak cukup dijawab melalui pidato, konferensi pers, ataupun unggahan media sosial. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan. Demokrasi bukan hanya menyediakan ruang untuk berbicara, melainkan memastikan suara rakyat memiliki jalan menuju kekuasaan.
Partai dan Tanggung Jawab Kepemimpinan
Menyangkut peran partai politik, pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada partai atau gabungan partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Undang-undang juga menugaskan partai menjalankan pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
Dengan kewenangan tersebut, partai bukan sekadar kendaraan memenangkan pemilu. Ia merupakan institusi yang turut menentukan siapa yang memperoleh kesempatan memimpin negara.
Putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi momentum mengevaluasi tanggung jawab tersebut. Putusan administratif tentu tidak otomatis mengubah kedudukan seorang wakil presiden. Persoalan pemberhentian mempunyai mekanisme konstitusional tersendiri.
Namun, secara politik, pertanyaan mengenai proses rekrutmen calon tetap relevan. Bagaimana partai menilai kelayakan seseorang? Seberapa jauh kompetensi, rekam jejak, integritas, dan persyaratan hukum diperiksa sebelum pencalonan?
Penyelenggara pemilu mempunyai kewenangan memverifikasi persyaratan administratif. Namun, hal itu tidak menghapus tanggung jawab politik partai atas proses seleksi calon yang diajukannya.
Dalam demokrasi, kewenangan menentukan calon pemimpin seharusnya sejalan dengan keberanian mempertanggungjawabkan pilihan tersebut.
Partai tidak cukup merasa berhasil ketika calonnya memenangkan pemilu. Ia juga harus bertanggung jawab menjaga mutu kepemimpinan yang dilahirkannya.
Kekuasaan dan Godaan Kartel
Ada kenyataan lain yang perlu dibaca. Dukungan koalisi pemerintah di parlemen sangat besar. Kondisi demikian dapat mempermudah pengambilan keputusan dan memberikan stabilitas politik.
Richard Katz dan Peter Mair melalui konsep cartel party menjelaskan risiko ketika partai semakin bergantung pada sumber daya negara, sehingga kepentingan mempertahankan akses kekuasaan dapat menggeser perhatian terhadap masyarakat.
Pemikiran tersebut bukan alasan menyimpulkan bahwa seluruh partai telah meninggalkan idealisme. Namun, pikiran itu dapat menjadi cermin untuk mempertanyakan hubungan antara prinsip politik, koalisi, dan pembagian kekuasaan.
Apakah kerja sama partai masih didasarkan pada perjuangan program? Apakah perbedaan gagasan memperoleh ruang yang memadai? Seberapa berani partai mengoreksi keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mereka dukung?
Tentu koalisi merupakan pilihan politik yang sah. Partai pendukung pemerintah tidak harus selalu berseberangan dengan kebijakan. Namun, dukungan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pengawasan.
Di sinilah persoalan representasi menjadi penting. Semestinya keterwakilan politik bukan sekadar keberadaan seseorang di parlemen, melainkan tindakannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Partai semestinya menjadi penghubung antara kehidupan rakyat dan pusat pengambilan keputusan. Ketika hubungan tersebut melemah, masyarakat dapat merasa memiliki banyak wakil, tetapi sedikit yang benar-benar mewakili.
Kembali kepada Tujuan Negara
Barangkali kita perlu membaca kembali Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara sesungguhnya telah dirumuskan dengan jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Rumusan tersebut menyediakan ukuran yang sederhana untuk menilai kerja politik. Apakah keluarga semakin sejahtera? Apakah kesempatan kerja semakin terbuka? Apakah pendidikan memberi harapan lebih baik? Apakah hukum menghadirkan rasa keadilan?
Pertanyaan demikian seharusnya menjadi agenda utama percakapan politik, bukan tenggelam dalam perundingan antar elite.
Partai perlu membangun kembali kedekatannya dengan masyarakat melalui pendidikan politik, keterbukaan sikap fraksi, serta pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka dukung. DPR harus memastikan aspirasi yang diterima memperoleh tindak lanjut yang dapat diperiksa publik.
Keutuhan Indonesia juga bertumpu pada kemampuan institusi menjaga kepercayaan. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi memastikan perbedaan dapat diselesaikan melalui hukum, percakapan, dan keputusan yang adil.
Dalam masyarakat yang semakin kritis dan terhubung secara digital, kewenangan formal saja tidak cukup mempertahankan kepercayaan. Kekuasaan membutuhkan legitimasi yang terus diperbarui melalui tindakan.
Saya kembali teringat kegelisahan mahasiswa, sopir, dan para pekerja tadi.
Mereka mungkin tidak mengenal berbagai teori tentang sistem politik atau kartelisasi partai. Namun, mereka merasakan akibat kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka bertanya, negara ini mau ke mana? Partai politik mempunyai kewajiban ikut menjawab. Bukan hanya karena mereka mempunyai kewenangan mengusulkan pemimpin, tetapi karena mereka diberi mandat menghubungkan kepentingan rakyat dengan keputusan negara.
Jangan sampai partai begitu sibuk menentukan siapa yang memimpin negara, tetapi kehilangan keberanian menjaga bagaimana negara itu dipimpin.
Sebab, kegaduhan politik mungkin berlalu. Namun, kerusakan kepercayaan dapat meninggalkan persoalan yang jauh lebih panjang.
Negara ini didirikan bukan untuk membesarkan para penguasanya, melainkan untuk melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyatnya.(*)
SUKO WIDODO
Akademisi Universitas Airlangga
