SURABAYA – Peristiwa penangkapan sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas dan beberapa tokoh lainnya dinilai bentuk kemerosotan kemampuan pemerintahan Joko Widodo dalam melakukan hegemoni, persuasi bahkan sekadar komunikasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
“Saat ini memang sedang terjadi ketegangan dalam situasi politik dalam negeri kita. Penangkapan itu saya lihat sebagai bentuk kemerosotan pemerintahan Jokowi saya kira,” ujar Khairul Fahmi kepada redaksi, Jumat (2/12/2016).
Menurut Fahmi, Indonesia sudah memilih jalan demokrasi sehingga penangkapan para tokoh nasional itu dinilainya sebagai sebuah kekeliruan besar. Cara yang diambil pemerintahan Jokowi ini dinilainya berpotensi menempatkan legitimasi penguasa pada titik terendahnya sejak berkuasa.
“Karena menurut saya, ya memang itulah yang diinginkan oleh pihak yang bersikap oposisi itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fahmi menyatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan soal potensi hadirnya kekuasaan yang ditopang kekuatan militeristik a la Orde Baru. Fahmi menilai kepanikan dan kegagapan bukan hanya pada Pemerintah namun semua aktor dominan menurut alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) ini punya andil terhadap hadirnya langkah-langkah koersif dalam dinamika politik belakangan ini. Cara ‘tangan besi’ dalam pengendalian situasi adalah cara paling mudah dan paling harus dihindari.
“Ingat, rakyat belum sepenuhnya sembuh dari traumatik Orde Baru maupun transisi pemerintahan Gus Dur ke Megawati dulu,” tegasnya.
Fahmi justru lebih menyarankan agar Pemerintah meningkatkan kapasitas dan kualitas komunikasi, persuasi dan hegemoniknya untuk memulihkan situasi. Diplomasi perjamuan ke elit-elit politik dominan yang telah dilakukan Presiden Jokowi kemarin dinilainya sudah tepat, namun menurutnya perlu adanya langkah lanjutan untuk mengonsolidasi masyarakat, agar persepsi positif terbentuk dan legitimasi moral kembali menguat.
“Alih-alih melakukan itu, Jokowi malah menunjukkan kemampuan koersifnya. Diawali dengan kunjungan pasukan itu. Itu langkah yang tidak cerdas,” tandasnya.
(bus/bti)
