JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Peta politik nasional mendadak dihadapkan pada perkembangan mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut bukan sekadar rumor politik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara terbuka mengonfirmasi bahwa Gibran memang menyampaikan niat pengunduran diri ketika bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan kedua pemimpin negara itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Di balik pertemuan tertutup tersebut, ternyata tersimpan pembicaraan serius mengenai masa depan politik Gibran di tengah dinamika hukum dan politik yang sedang berkembang.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Negara.
Pengakuan Mensesneg tersebut sekaligus mengubah arah spekulasi publik mengenai pertemuan Prabowo dan Gibran. Persoalannya kini bukan lagi sebatas apakah keduanya bertemu, melainkan bagaimana kelanjutan posisi Gibran setelah keinginan mundur itu disampaikan langsung kepada Presiden.
Prasetyo juga memberikan klarifikasi mengenai kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Menurut dia, informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang berlangsung dalam pertemuan keduanya.
Presiden, kata Prasetyo, justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pembicaraan di Istana tidak hanya menyangkut kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga langkah hukum yang masih ingin ditempuh Gibran untuk menghadapi polemik dokumen pendidikannya.
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian publik.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi bagian penting dari dinamika yang disinggung dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, situasi politik di parlemen juga berkembang. Sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan posisi Gibran.
Menanggapi perkembangan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Sikap Istana tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari proses konstitusional yang menjadi kewenangan lembaga negara.
Belum Ada Keputusan Final
Meski niat pengunduran diri telah dikonfirmasi oleh Mensesneg, perkembangan ini belum dapat diartikan sebagai keputusan final bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan Prasetyo sejauh ini baru mengonfirmasi adanya keinginan Gibran untuk mengundurkan diri yang disampaikan kepada Prabowo dalam pertemuan keduanya.
Publik kini menunggu perkembangan berikutnya, terutama mengenai sikap resmi Gibran, kelanjutan proses hukum yang ditempuh, serta bagaimana dinamika politik di DPR akan bergerak.
Satu hal yang sudah terang bahwa pertemuan selama 2,5 jam antara Presiden dan Wakil Presiden kali ini bukan pertemuan biasa. Untuk pertama kalinya, Istana secara terbuka mengonfirmasi bahwa kemungkinan pengunduran diri seorang Wakil Presiden menjadi bagian dari pembicaraan langsung dengan Presiden.(*)
Kontributor: Bustomi
Editor: Umar Faruq
