JAKARTA– Polemik mengenai eksistensi Petral dalam dunia permigasan tanah air sepertinya belum usai. Hampir setengah tahun sudah audit terhadap Petral selesai dilakukan. Hasil auditpun sudah dipegang Pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean melihat banyaknya laporan dalam audit tersebut sangat kuat adanya indikasi perbuatan melanggar hukum, perbuatan menyimpang dan berujung pada memperkaya diri, kelompok atau orang lain yang lazim disebut korupsi.
“Adanya satu kelompok usaha yang menguasai kontrak suplai dari Petral hingga lebih dari Rp 250 triliun dalam 3 tahun adalah indikasi paling kuat tentang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan sang pemilik kelompok usaha tersebut kini entah dimana karena kabur sebagai dampak dari kasus papa minta saham Freeport,” ujar Ferdinand kepada redaksi cakrawarta.com di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Ferdinand menyatakan pihaknya sangat menyayangkan ketika hasil audit yang dibiayai uang negara tersebut hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan oleh pemerintahan ini. Ia menilai Pemerintahan Jokowi-JK hanya terkesan serius memberantas praktek kemafiaan dalam sektor migas, tapi fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Hal itu tak lepas dari fakta bahwa kelompok usaha tersebut hingga sekarang masih mendominasi pengadaan minyak dan BBM di tanah air. “Jadi yang diberantas apanya? Jangan mengorbankan anak-anak bangsa ini hanya untuk pencitraan,” sindir Ferdinand.
Ferdinand mewakili EWI mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas terkait hasil audit Petral. Pihaknya tak ingin hasil audit ditelantarkan dan Pemerintah seolah berpuas diri hanya karena telah memenuhi ekspektasi publik yang sempat ramai di media sosial.
“Hingga kini Petral belum resmi bubar, hasil audit sudah ada, indikasi korupsi sangat kuat. Pertanyaannya, mengapa Presiden mendiamkan kasus ini? Ataukah Presiden hanya sekedar memenuhi ekspektasi pegiat media sosial dengan mengaudit Petral?” pungkas Ferdinand dengan nada retoris.
(bti)
