JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, tak perlu meminta maaf. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada awak media di Jakarta, Rabu (19/8).
“Ya akan saya sampaikan ke presiden, ngapain minta maaf,” ujar Ryamizard di kantornya.
Menhan bahkan menekankan penggunaan logika dalam perkara ini. Menurutnya, pemberontak tak perlu dimintai maaf karena telah merugikan negara. Apalagi peristiwa itu telah menewaskan banyak jenderal TNI.
“Pake logika aja, yang berontak siapa, yang bunuh duluan siapa, yang bunuh tentara kita siapa? Masa mereka yang berontak dan membunuh, kita malah minta maaf,” tambahnya.
Menurut Menhan, hal itu sama dengan korban pemukulan yang diharuskan meminta maaf ke pemukul. Untuk itulah, semua pihak diminta melupakan masa lalu, tak ada gunanya mengungkit yang sudah-sudah. Lebih baik, pemerintah dan semua elemen masyarakat membangun bangsa Indonesia.
Menhan juga meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak terjebak masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebaiknya disikapi bijak dengan menjadikan pelajaran. Ia mencontohkan penjajah Indonesia yang tak meminta maaf namun negara ini terus bisa maju.
“Lupakan sajalah, nanti kalau sudah kita minta maaf, nanti mereka minta ganti rugi, gitu aja terus tidak selesai-selesai. Cukup jadikan pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga ga minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus ke depan,” ujarnya.
Mantan KASAD itu
juga mencontohkan sisi negatif menyimpan dendam. Orang tua yang berbuat kesalahan pada anaknya, namun sang anak tak pernah menyimpan dendam. Rasa cinta yang mendasari sifat anak itulah yang harus dicontoh.
“Jadi keluarga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. Harus berfikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita,” pungkas menantu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu.
(msa/bti).
