Monday, February 23, 2026
spot_img
HomeBerita AllAPKLI-P Desak Presiden Cabut Izin Ritel Modern di Desa, Soroti Nasib Warung...

APKLI-P Desak Presiden Cabut Izin Ritel Modern di Desa, Soroti Nasib Warung Rakyat

ilustrasi.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin operasional ritel modern di wilayah pedesaan. Desakan tersebut disampaikan sebagai upaya melindungi keberlangsungan warung kelontong dan pasar tradisional yang dinilai semakin terdesak oleh ekspansi jaringan ritel modern.

Ketua Umum APKLI-P Ali Mahsun Atmo mengatakan pertumbuhan ritel modern sejak akhir 1990-an telah membawa perubahan besar dalam struktur perdagangan nasional, termasuk di wilayah desa. Namun, menurut dia, ekspansi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah warung rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil.

“Warung kelontong dan pasar tradisional merupakan fondasi ekonomi rakyat. Negara perlu hadir untuk memastikan mereka tetap terlindungi dan memiliki ruang untuk bertahan,” ujar Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2/2026) malam.

Ia menyebutkan jumlah warung kelontong mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sementara jumlah gerai ritel modern terus bertambah dan menjangkau wilayah pedesaan. Kondisi ini, menurut dia, memengaruhi perputaran ekonomi lokal yang sebelumnya didominasi oleh pelaku usaha kecil.

APKLI-P juga menilai sejumlah kebijakan yang mengatur operasional ritel modern, termasuk regulasi terkait pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, perlu dikaji ulang. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor ritel modern dan keberlangsungan usaha kecil.

Selain mencabut izin ritel modern di desa, APKLI-P juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dinilai membuka ruang ekspansi luas bagi jaringan ritel modern. Langkah tersebut, menurut Ali, diperlukan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat dan memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat lokal.

“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha kecil di desa,” katanya.

Menurut dia, perlindungan terhadap warung kelontong dan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut kehidupan jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

APKLI-P berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih berkeadilan, sehingga usaha kecil dan ritel modern dapat berkembang secara seimbang tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi rakyat.(*)

Kontributor: Tommy

Editor: Abdel Rafi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Berita Terbaru

Most Popular