SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Memasuki pekan pertama 2026, perbincangan mengenai arah bangsa tidak hanya berhenti pada sasaran pertumbuhan ekonomi. Isu kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan kembali mengemuka di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Pergantian tahun dinilai perlu dimaknai sebagai momentum evaluasi bersama, bukan sekadar seremoni.
Hal itu disampaikan Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, dalam program Ranah Publik di Suara Muslim Radio Network, Senin (5/1/2026). Ia menekankan pentingnya menjadikan awal tahun sebagai ruang “audit spiritual” dan ekologis secara kolektif.
Menurut Suparto, resolusi tahunan kerap berhenti pada pernyataan normatif tanpa tindak lanjut nyata. Padahal, 2026 seharusnya menjadi titik balik untuk memperbaiki relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
“Resolusi tahun baru jangan berhenti sebagai catatan administratif. Ia harus menjadi komitmen yang hidup untuk memperbaiki kualitas kemanusiaan kita. Kita perlu melakukan hijrah, dari perilaku yang eksploitatif terhadap alam menuju sikap yang memuliakan ekosistem,” ujarnya.
Suparto, yang dikenal sebagai pakar hukum lingkungan, juga menyoroti tantangan ruang digital yang semakin padat dan berpotensi memicu polarisasi sosial. Dalam konteks itu, ia menilai ukuran keberhasilan hukum tidak lagi semata pada jumlah sanksi pidana, melainkan pada kemampuannya menciptakan keteraturan dan keadaban publik.
“Hukum seharusnya hadir sebagai instrumen yang merangkul, bukan memukul. Keadaban publik kita diuji dari sejauh mana hak orang lain dihormati, baik di ruang sosial maupun digital,” katanya.
Ia juga merefleksikan peran pendidikan tinggi dalam menjawab persoalan zaman. Menurut Suparto, institusi akademik tidak boleh terjebak dalam ego sektoral, tetapi harus memastikan ilmu pengetahuan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sekolah Pascasarjana UNAIR berupaya menempatkan diri sebagai menara air yang mengalirkan solusi, bukan menara gading yang menjauh dari realitas. Riset dan pendidikan harus berdampak pada kesejahteraan publik,” tuturnya.
Menutup diskusi, Suparto mengakui bahwa 2026 dibayangi ketidakpastian global. Namun, ia optimistis Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui integrasi kecerdasan intelektual dan nilai-nilai religius.
“Dengan kecerdasan intelektual yang berpadu dengan kesalehan sosial, saya optimistis resolusi kolektif menuju Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pencapaian resolusi tersebut menuntut sinergi antara kebijakan publik yang berpihak pada lingkungan, penegakan hukum yang humanis, serta kesadaran warga untuk menjaga etika di ruang publik. Tahun 2026, menurutnya, bukan sekadar penanda waktu baru, melainkan peluang untuk membangun peradaban yang lebih sehat secara spiritual dan ekologis.(*)
Kontributor: Denny R K
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
