JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian pengembalian dana atau refund bagi para jamaah haji furoda yang gagal berangkat tahun ini, menyusul keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda tahun 2025.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyebut banyak konsumen dirugikan karena telah membayar biaya perjalanan haji melalui jalur visa mujamalah atau haji furoda. Oleh karena itu, YLKI mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah.
“Pertama, pemerintah harus memastikan proses refund dilakukan secara adil, wajar, dan transparan,” ujar Niti dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
YLKI juga meminta pemerintah mengawasi secara ketat proses pengembalian dana dan menetapkan tenggat waktu yang jelas agar konsumen tidak dirugikan lebih jauh.
“Ketiga, pemerintah harus segera menghentikan aktivitas agen yang masih menawarkan kuota haji furoda secara ilegal,” tegas Niti.
Sebagai langkah konkret, YLKI juga membuka posko pengaduan haji bagi konsumen yang ingin menyampaikan keluhan dan masukan. Pengaduan dapat disampaikan ke:
- Alamat: Jl. Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan
- Email: [email protected]
“Keluhan para konsumen sangat penting untuk evaluasi penyelenggaraan haji ke depan dan memastikan hak-hak jamaah terlindungi,” ujar Niti.
YLKI juga akan bersurat secara resmi kepada pemerintah untuk meminta pendataan nama dan jumlah jamaah furoda yang gagal berangkat serta turut mengawasi proses refund.
Lebih lanjut, YLKI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan untuk mengawasi potensi praktik usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan ibadah haji.(*)
Editor: Tommy dan Rafel
