JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan rokok elektrik atau vape dan kebijakan Universitas Indonesia (UI) memperketat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus menjadi angin segar bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, di tengah dua langkah progresif tersebut, pemerintah justru mendapat sorotan karena dinilai belum serius menjalankan kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan publik.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, melalui media ini, Rabu (11/11/2026), mengapresiasi kedua institusi nasional tersebut. Dalam refleksi memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 yang jatuh pada 12 November, ia menyebut langkah MUI dan UI sebagai “kado manis” bagi kesehatan publik.
Sebaliknya, Tulus menilai kebijakan pemerintah justru berpotensi menjadi “kado pil pahit” bagi masyarakat karena belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap upaya pencegahan penyakit dan pengendalian produk tembakau.
Tulus secara khusus mengapresiasi keputusan MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang keharaman rokok elektrik atau vape.
Menurutnya, fatwa tersebut bukan sekadar keputusan keagamaan, melainkan juga seruan moral kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi kesehatan publik.
Secara sosiologis, fatwa haram vape diharapkan mampu mendorong masyarakat meninggalkan produk tersebut karena dampak buruknya tidak hanya mengancam kesehatan pengguna aktif, tetapi juga perokok pasif dan lingkungan.
Tulus menilai fatwa MUI juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum positif bagi pelarangan rokok elektrik.
Bahkan, ia mendorong MUI mengambil langkah lebih jauh dengan segera mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok konvensional.
Menurutnya, dampak kesehatan rokok konvensional tidak kalah serius, bahkan memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan rokok elektrik.
Dengan demikian, upaya perlindungan kesehatan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada pengendalian vape, tetapi juga menyasar persoalan konsumsi rokok konvensional yang selama ini menjadi tantangan besar kesehatan nasional.
Apresiasi berikutnya diberikan Tulus kepada Rektor Universitas Indonesia yang menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus UI.
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan nyata institusi pendidikan terhadap kesehatan publik.
Menurut Tulus, berdasarkan ketentuan PP tentang Kesehatan, tempat pendidikan, termasuk perguruan tinggi, merupakan kawasan tanpa rokok. Karena itu, lingkungan kampus semestinya terbebas dari aktivitas merokok.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerbitan peraturan rektor tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Implementasi dan penegakan aturan harus menjadi prioritas.
Seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga unsur lainnya, wajib mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi tegas juga harus diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar.
Tulus berharap kebijakan UI menjadi preseden positif bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia untuk menerapkan peraturan serupa. Kampus seharusnya menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi intelektual, tetapi juga membangun budaya hidup sehat.
Di tengah apresiasi terhadap MUI dan UI, Tulus justru melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai negara belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan regulasi yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disorot adalah belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Padahal, regulasi tersebut telah disahkan pada 2024 dan semestinya menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan kesehatan nasional, termasuk pengendalian konsumsi produk tembakau.
Tulus juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 dan 2026. Bahkan, ia mengkhawatirkan munculnya sinyal bahwa kebijakan serupa berpotensi berlanjut pada 2027.
Menurutnya, cukai rokok merupakan instrumen penting untuk melindungi kesehatan publik dari dampak eksternalitas negatif produk tembakau.
Karena itu, kebijakan cukai tidak semestinya hanya dipandang dari perspektif penerimaan negara atau kepentingan industri, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pengendalian konsumsi rokok dan pencegahan penyakit.
Dalam pandangan Tulus, ketidakseriusan pemerintah mengoptimalkan instrumen fiskal tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara komitmen perlindungan kesehatan masyarakat dan kebijakan yang diterapkan negara.
HKN Jangan Hanya Bicara Rumah Sakit, Pencegahan Lebih Fundamental
Lebih jauh, Tulus mengingatkan bahwa persoalan kesehatan nasional tidak boleh hanya diukur dari pembangunan infrastruktur rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun penyediaan jaminan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, aspek promotif dan preventif justru memiliki urgensi dan kedudukan fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.
Pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas kesehatan dan menyediakan pembiayaan pengobatan ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Negara juga harus memastikan berbagai faktor risiko penyakit dapat dikendalikan sejak awal melalui regulasi yang kuat dan kebijakan pencegahan yang konsisten.
Dalam konteks pengendalian tembakau, keberpihakan terhadap kesehatan publik harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas, mulai dari pengaturan produk tembakau, pengendalian konsumsi, penerapan kawasan tanpa rokok, hingga optimalisasi instrumen cukai.
Momentum HKN 2026 dengan tema kesehatan untuk semua, menurut refleksi Tulus, semestinya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi keseriusan kebijakan kesehatan nasional.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
