Sabtu (27/10/2018) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian untuk menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa (Surabaya) dan Madura (Bangkalan).
Narasi yang dibangun oleh pemerintah mengenai penggratisan ini adalah dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi Pulau Madura, bukan gula-gula pemilihan presiden (Pilpres). Keputusan ini memperdalam kekeliruan kebijakan pemerintah sejak pembangunan Jembatan Suramadu beberapa tahun silam. Narasi yang dibangun pemerintah berpotensi menjadi hoax bagi masyarakat Madura.
Pertama, Jembatan Suramadu terbukti tidak memecahkan persoalan ketimpangan spasial antara Madura dan mainland Jawa Timur. Yang terjadi adalah pengurasan sumber daya Madura yang semakin tinggi ke mainland Jawa Timur. Banyak lahan akan menjadi “bancakan” orang luar Madura. Orang Madura makin dipermudah bergerak ke Surabaya (untuk berbelanja dan rekreasi) dan Jawa Timur, sementara sebaliknya tidak terjadi karena keterbelakangan infrastruktur di dalam Pulau Madura. Yang sesungguhnya dibutuhkan Madura adalah pembangunan jaringan jalan, perlistrikan, air bersih, pelabuhan, revitalisasi jaringan rel kereta api, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Madura. Baru setelah semua infrastruktur ini setara dengan infrastruktur di mainland Jawa Timur, Jembatan Suramadu itu akan berperan positif bagi Madura.
Kedua, ini memperlemah visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Visi ini mensyaratkan kehadiran armada kapal-kapal berbagai jenis dan ukuran serta kecepatan di seluruh perairan Indonesia. Hingga saat ini pemerintahan Jokowi belum hadir secara efektif di laut Nusantara. Lintasan penyeberangan Ujung-Kamal pernah dilintasi oleh belasan ferry yang menjadikan lintasan ini salah satu lintasan tersibuk di dunia dan memberi keuntungan bagi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Sejak Suramadu dioperasikan, lintasan penyeberangan ini menjadi lintasan yang harus disubsidi.
Ketiga, kebijakan ini akan semakin menjerumuskan sistem logistik Jawa Timur ke jebakan moda jalan (pribadi) yang tidak efisien, polutif dan tidak berkelanjutan. Orang Madura akan semakin tergoda membeli mobil dan motor baru terutama melalui hutang. Setiap penurunan biaya angkutan darat pribadi akan meningkatkan konsumsi mobil dan motor. Surabaya akan semakin cepat mengalami kemacetan oleh aliran mobil dan motor asal Madura. Saat ini saja, Surabaya diguyur 100 mobil baru per hari dan 1200 motor baru per hari.
Keempat, kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis.
Kelima, dari perspektif ruang, berbeda dengan jembatan pelintas sungai, jembatan antar-pulau (pelintas selat) justru akan meningkatkan kecekungan ruang (spatial concavity). Dalam ruang cekung, jarak menjadi masalah. Orang Situbondo sesungguhnya tidak perlu harus lewat jembatan Suramadu untuk pergi ke Sumenep, cukup menyeberang dengan kapal ferry dari Pelabuhan Kalbut atau Panarukan ke Pelabuhan Kalianget. Ini akan menghemat biaya transportasi. Artinya, konektivitas Jawa Timur justru menurun akibat adanya jembatan Suramadu (kecekungan ruangnya bertambah). Pemerintah gagal membedakan sungai dengan selat.
Terakhir, kita perlu melihat pembangunan Madura dari Madura, bukan dari Surabaya. Pembangunan infrastruktur di dalam Pulau Madura jauh lebih penting dan efektif dalam menyejahterakan masyarakat Madura daripada pembangunan jembatan Suramadu. Apalagi dengan menggratiskan biaya tolnya. Armada ferry terbaru canggih yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Pulai Madura ke beberapa pelabuhan di mainland Jawa Timur akan menyelesaikan ketimpangan spasial di provinsi paling timur pulau Jawa ini.
Surabaya, 30/10/2018
DANIEL MOHAMMAD ROSYID
Guru Besar dan Direktur Rosyid College of Arts and Maritime Studies
