Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang telah bertumpuk selama puluhan tahun. Namun, dua tahun cukup untuk membaca arah, keberanian, dan kesungguhan sebuah pemerintahan dalam melakukan perubahan. Hari ini , 20 Oktober 2026, evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu ditempatkan dalam perspektif tersebut, yakni bagaimana memahami kerumitan yang dihadapi, mengakui kemajuan yang telah dicapai, sekaligus mempertanyakan persoalan yang belum memperoleh penyelesaian.
Presiden Prabowo tidak memulai pemerintahannya dari keadaan yang sepenuhnya baru. Kehadiranya harus menerima warisan birokrasi, kebijakan, struktur ekonomi, dan jaringan kepentingan politik yang terbentuk melalui perjalanan panjang pemerintahan sebelumnya. Sebagian merupakan modal pembangunan yang perlu diteruskan, sementara sebagian lainnya memerlukan koreksi mendasar. Dalam waktu bersamaan, konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, dan perubahan teknologi menghadirkan tantangan yang tidak sederhana.
Oleh karenanya, menilai pemerintahan hanya melalui daftar keberhasilan atau kegagalan tentu terlalu menyederhanakan kenyataan. Ada kemauan melakukan perubahan yang patut dihargai. Kebijakan harga pembelian gabah Rp 6.500 per kilogram memberikan perlindungan lebih baik bagi petani. Pertumbuhan ekonomi tetap positif, sementara perluasan program gizi, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan upaya menghadirkan pelayanan negara kepada masyarakat.
Namun, kemajuan tersebut berjalan berdampingan dengan persoalan lain. Sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup, kesulitan memperoleh pekerjaan layak, serta ketidakpastian pendapatan. Program besar belum seluruhnya didukung kesiapan pelaksanaan, sedangkan efisiensi anggaran dan berkurangnya ruang fiskal daerah menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pelayanan publik.
Dalam situasi demikian, harapan terhadap pemerintahan tidak semestinya hanya berupa tuntutan melahirkan lebih banyak program, melainkan keberanian memperbaiki cara negara bekerja.
Revolusi dari Dalam
Salah satu perkembangan yang menarik selama dua tahun pemerintahan ialah kesediaan Presiden melakukan perombakan kabinet dan mengganti pimpinan sejumlah lembaga. Tujuh kali reshuffle dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menata kembali organisasi pemerintahan. Pergantian tersebut membuka kemungkinan evaluasi kinerja, pembaruan pendekatan, dan penempatan figur yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Langkah lain yang patut diperhatikan adalah restrukturisasi badan usaha milik negara. Pemerintah melaporkan telah menutup atau mengonsolidasikan ratusan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekaligus mengurangi biaya operasional yang selama ini membebani perusahaan negara. Kebijakan tersebut memperlihatkan arah pembenahan terhadap struktur usaha negara yang terlalu kompleks dan tidak seluruhnya produktif.
Namun, perampingan BUMN tidak cukup hanya dihitung dari jumlah perusahaan yang digabungkan atau dibubarkan. Keberhasilannya harus dibuktikan melalui perbaikan tata kelola, produktivitas, transparansi keuangan, perlindungan pekerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Demikian pula pergantian pejabat. Perombakan kabinet merupakan instrumen kepemimpinan yang sah dan dapat diperlukan, tetapi tidak otomatis menghasilkan perubahan. Dengan struktur pemerintahan yang masih sangat besar, publik membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan, ukuran kinerja, serta alasan mengapa seseorang dipercaya mengemban jabatan tertentu.
Di sinilah gagasan “revolusi dari dalam” memperoleh relevansinya. Perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti orang atau membentuk organisasi baru, melainkan harus menyentuh kebiasaan, budaya kerja, dan hubungan kepentingan yang selama ini memengaruhi penyelenggaraan negara.
Presiden membutuhkan orang-orang yang bukan hanya loyal, tetapi juga jujur, cakap, memiliki rekam jejak yang dapat diuji, dan berani menyampaikan kenyataan, termasuk ketika berbeda dari harapan atasannya. Kesetiaan kepada negara seharusnya ditempatkan lebih tinggi daripada kesetiaan kepada figur atau kelompok politik.
Hal ini tidak sederhana. Dalam praktik pemerintahan, hubungan politik dan kepentingan ekonomi sering saling berkelindan. Karena itu, pembaruan dari dalam memerlukan keberanian menegakkan meritokrasi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan jabatan publik tidak menjadi sarana pembagian keuntungan politik.
Perubahan juga harus disertai kecermatan. Beberapa gagasan kebijakan terkesan bergerak lebih cepat daripada kesiapan kelembagaannya. Inovasi memang diperlukan, tetapi pemerintah harus mampu membedakan antara keberanian mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan ketergesa-gesaan yang justru dapat membebani masyarakat.
Revolusi dari dalam hanya bermakna apabila yang berubah bukan sekadar wajah pejabat, melainkan watak dan cara kekuasaan dijalankan.
Keberanian untuk Adil
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu ujian terpenting bagi pembaruan tersebut. Penanganan sejumlah perkara besar dan pengembalian kerugian negara perlu dihargai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari penangkapan, penyitaan aset, atau besarnya uang yang dikembalikan.
Perkara harus dituntaskan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Lebih jauh, negara harus membenahi sistem pengadaan, perizinan, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme pengawasan yang membuka peluang penyimpangan.
Tantangannya tentu tidak ringan. Jaringan kepentingan ekonomi-politik yang telah lama terbentuk dapat menjadi hambatan bagi reformasi. Namun, justru di situlah keberanian politik diuji. Hukum harus mampu menjangkau siapa pun tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, kedekatan politik, ataupun pengaruhnya terhadap kekuasaan.
Agenda pemberantasan korupsi juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, perlindungan kebebasan sipil, penghormatan terhadap kritik, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang tidak boleh ditunda.
Dalam pemikiran Amartya Sen, pembangunan pada hakikatnya merupakan perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya urusan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan, rasa aman, serta kesempatan hidup secara bermartabat.
Korupsi dan pelanggaran HAM sesungguhnya mempunyai hubungan yang mendalam. Ketika anggaran pelayanan publik diselewengkan, masyarakat kehilangan hak memperoleh pelayanan yang semestinya. Ketika kebebasan dikekang, masyarakat kehilangan kemampuan mengawasi penyelenggaraan negara.
Karena itu, ketegasan terhadap korupsi harus berjalan bersama penghormatan terhadap HAM. Negara tidak boleh menggunakan alasan pembangunan untuk mengurangi kebebasan, sebagaimana kebebasan juga tidak boleh dijadikan alasan membiarkan penyalahgunaan kekuasaan.
Merawat Harapan dan Solidaritas
Tiga tahun berikutnya memberikan kesempatan bagi pemerintahan Prabowo untuk mematangkan berbagai kebijakan yang telah dimulai. Tidak semua kemajuan harus diwujudkan melalui program baru. Menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas, memperbaiki pelayanan, memperkuat pemerintah daerah, dan memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata sering kali jauh lebih diperlukan masyarakat.
Di tengah kerumitan tersebut, Indonesia membutuhkan solidaritas sosial yang melampaui sekat politik. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil.
Khusus bagi perguruan tinggi, situasi ini semestinya membangkitkan kegelisahan intelektual. Kampus tidak boleh hanya sibuk dengan publikasi, pemeringkatan, dan pencapaian akademik, sementara persoalan masyarakat semakin jauh dari perhatian. Kaum terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk menguji kebijakan, menyampaikan kritik berbasis pengetahuan, sekaligus menawarkan jalan keluar.
Pemerintah pun perlu menyediakan ruang bagi kritik tersebut. Dalam perspektif komunikasi, kemampuan mendengar sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pesan. Negara tidak cukup memiliki perangkat komunikasi yang pandai menjelaskan keberhasilan, tetapi membutuhkan mekanisme yang mampu membawa penderitaan, harapan, dan pengalaman masyarakat ke dalam pengambilan keputusan.
Memahami kerumitan pemerintahan Prabowo bukan berarti memberikan pembenaran atas setiap kelemahannya. Sebaliknya, pemahaman itu perlu menjadi dasar untuk menuntut pembenahan yang realistis sekaligus mendasar.
Masih tersedia waktu dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Harapan patut dipelihara, tetapi harus disertai keberanian menghadapi kenyataan, mengoreksi kekeliruan, serta menertibkan penyimpangan, termasuk yang mungkin tumbuh di sekitar kekuasaan sendiri. Keberanian terbesar seorang pemimpin bukan hanya ketika ia sanggup menghadapi lawan-lawannya, melainkan ketika ia bersedia membenahi kekuasaan yang dipimpinnya sendiri. Semoga.(*)
SUKO WIDODO
Akademisi Universitas Airlangga
