Ada satu kebetulan sejarah yang selalu menarik bagi saya. Indonesia dan badan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sama-sama lahir pada 1945. Saat dunia baru saja keluar dari salah satu perang paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 16 November 1945, Konstitusi UNESCO ditandatangani di London dengan sebuah kalimat paling terkenal organisasi ini: “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.”
Keduanya berangkat dari kesimpulan yang sama. Perdamaian tidak cukup dibangun melalui kesepakatan politik dan keamanan. Perdamaian harus mempunyai fondasi intelektual dan moral. Justru di sanalah perdamaian seharusnya mulai dibangun. Pemikiran itu terasa sangat relevan pada hari keenam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris . Kami membahas dua agenda yang saling berkaitan yaitu Supporting the Continuity of UNRWA’s Educational Activities in the Occupied Palestinian Territory serta Impact and Consequences of the Current Situation in the Gaza Strip/Palestine in All Aspects of UNESCO’s Mandate. Kedua dokumen ini memunculkan pertanyaan serupa. Bagaimana sebuah masyarakat dapat mempertahankan masa depannya ketika infrastruktur yang memungkinkan masa depan itu dibangun ikut dihancurkan.
Sekolah yang hilang
Laporan UNESCO memberikan gambaran yang sangat berat. Dalam kajian regionalnya pada 2026, UNESCO memperkirakan sekitar 97,5% sekolah di Gaza telah mengalami kerusakan atau kehancuran. Konsekuensinya lebih dari 637.000 anak kehilangan akses terhadap pendidikan sekolah. Lebih dari satu juta anak membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial. Kerusakan tidak berhenti pada pendidikan dasar. UNESCO mencatat sekitar 95% kampus pendidikan tinggi di Gaza terdampak. Dari 38 kampus yang dinilai, 22 hancur sepenuhnya dan 14 lainnya mengalami berbagai tingkat kerusakan. Dari 206 bangunan perguruan tinggi yang diperiksa, 195 hancur atau rusak berat. Sekitar 90.000 mahasiswa dan lebih dari 5.000 staf akademik terdampak.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) menjadi sangat penting. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar matematika atau membaca. Di tengah konflik berkepanjangan, sekolah juga dapat menjadi ruang aman, ruang sosial, tempat mendapatkan dukungan psikologis, dan salah satu sedikit struktur kehidupan normal yang masih dapat dipertahankan. Indonesia karena itu menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan pendidikan UNRWA dan pentingnya pendanaan yang memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan, disertai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pada September lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap UNRWA dalam pertemuan tingkat menteri di New York. Posisi Indonesia sederhana yakni jutaan pengungsi Palestina masih bergantung kepada lembaga tersebut sehingga UNRWA harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif.
Bukan hanya sekolah
Tetapi persoalan Gaza juga menunjukkan mengapa mandat UNESCO sejak awal dibuat lebih luas daripada pendidikan. Per 15 Oktober 2026, UNESCO telah memverifikasi kerusakan terhadap sedikitnya 164 situs warisan budaya di Gaza. Di saat yang sama, jurnalis, pekerja budaya, pendidik dan mahasiswa bekerja dalam lingkungan yang sangat terbatas untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap pendidikan, kebudayaan dan informasi. Ini penting karena ketika konflik berlangsung lama, yang terancam bukan hanya kehidupan manusia secara fisik. Memori kolektif suatu masyarakat juga dapat hilang.
Bangunan bersejarah, arsip, perpustakaan, universitas, museum dan situs arkeologi merupakan bagian dari ingatan sebuah bangsa. Kehilangannya tidak dapat selalu digantikan dengan membangun gedung baru setelah perang selesai. Demikian pula kebebasan informasi. Tanpa jurnalis yang dapat bekerja secara aman dan tanpa akses terhadap informasi yang dapat diverifikasi, masyarakat internasional semakin sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya pernah menulis tentang epistemicide di palestina di Harian Kompas (30/08/2025). Tragedi Palestina bukan hanya penghancuran manusia dan infrastruktur, tetapi juga ancaman terhadap pengetahuan atau epistemicide. Ketika jurnalis dibunuh, arsip dan warisan budaya dihancurkan, serta akses informasi dibatasi, dunia kehilangan saksi sejarah. Dalam perspektif UNESCO, melindungi jurnalisme berarti mempertahankan kebenaran, ingatan kolektif, dan fondasi perdamaian yang berkelanjutan.
Membangun kembali manusia
Bantuan kemanusiaan tetap sangat penting. Data KBRI Kairo mencatat bahwa hingga Februari 2026 bantuan Indonesia untuk Palestina yang disalurkan melalui Mesir telah mencapai sekitar 2.580 ton dengan nilai sekitar 22,55 juta dollar AS. Pada April 2026, organisasi kemanusiaan Indonesia kembali mengirim 24 truk membawa sekitar 500 ton pangan, paket kesehatan dan selimut senilai sekitar Rp20 miliar untuk sekitar 150.000 penerima manfaat di Gaza. Bahkan pada 6 Oktober lalu, BAZNAS kembali mendistribusikan makanan siap saji bagi sekitar 3.500 warga Gaza. Pada September 2026, BAZNAS bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meluncurkan program beasiswa bagi 200 mahasiswa Palestina untuk melanjutkan pendidikan magister di berbagai universitas Indonesia. Sebelumnya, BAZNAS juga mengalokasikan sekitar Rp22 miliar untuk bantuan pendidikan mahasiswa Palestina.
Bagi saya, ini mempunyai makna yang jauh lebih besar daripada sekadar program beasiswa. Jika bantuan pangan menjaga seseorang agar dapat melewati hari ini, pendidikan mempersiapkan seseorang untuk membangun hari esok. Dokter, guru, insinyur, akademisi, administrator publik dan profesional yang kelak diperlukan untuk membangun kembali Palestina tidak dapat muncul begitu saja setelah perang berakhir. Mereka harus dipersiapkan sejak sekarang. Karena itu kerja sama Indonesia dengan Palestina dalam reformasi pendidikan, pengembangan kapasitas kelembagaan serta pembangunan sistem pendidikan yang inklusif dan tangguh seharusnya dilihat sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sebuah negara.
UNESCO sendiri mulai bergerak menuju arah itu. Per 15 Oktober, lebih dari 6.000 anak memperoleh akses pendidikan melalui 12 Temporary Learning Spaces. Hampir 20.000 mahasiswa telah memanfaatkan lima ruang pembelajaran pendidikan tinggi sementara, sementara sekitar 40.000 mahasiswa disebut telah memperoleh manfaat dari jaringan Gaza Virtual Campus dan ruang belajar sementara. UNESCO dan mitranya juga telah memobilisasi sekitar 5,85 juta dollar AS untuk program pendidikan, kebudayaan serta komunikasi dan informasi di Gaza. Angka itu tentu masih kecil dibandingkan besarnya kebutuhan. Tetapi prinsipnya penting: rekonstruksi Gaza nantinya tidak boleh hanya menjadi proyek membangun kembali gedung.
Yang lebih sulit adalah membangun kembali manusia yang telah bertahun-tahun hidup dengan perang, kehilangan anggota keluarga, kehilangan ruang belajar dan kehilangan rasa aman. Indonesia pun sejak awal kemerdekaannya memahami bahwa kemerdekaan kita tidak akan lengkap jika dunia di sekitar kita masih hidup tanpa perdamaian. Karena, perdamaian adalah ketika manusia kembali mempunyai masa depan.(*)
I GUSTI AGUNG KETUT SATRYA WIBAWA
Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO dan Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga
