Indonesia Perkuat Dukungan Pendidikan Palestina, Desak Keberlanjutan Peran UNRWA

Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, I G A K Satrya Wibawa saat tampil menyuarakan sikap Indonesia dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris,  Senin (19/10/2026). (foto: Perwakilan Tetap RI di UNESCO untuk Cakrawarta)

PARIS, CAKRAWARTA.com – Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional guna memastikan layanan pendidikan bagi pengungsi Palestina yang dijalankan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) tetap berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan pada hari keenam persidangan, Senin (19/10/2026), melalui Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, I G A K Satrya Wibawa. Indonesia mengapresiasi dukungan UNESCO terhadap kegiatan pendidikan UNRWA sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas kehancuran fasilitas pendidikan, pembatasan mobilitas, dan hambatan operasional yang mengancam hak belajar anak-anak Palestina.

“Bagi Indonesia, pendidikan bukan sekadar kebutuhan selama masa konflik, melainkan fondasi bagi pemulihan, pembangunan, dan masa depan Palestina. Anak-anak Palestina tidak boleh kehilangan kesempatan belajar akibat konflik yang berkepanjangan,” tegas Satrya Wibawa.

Krisis pendidikan di Palestina menjadi persoalan mendesak di tengah konflik yang berkepanjangan. UNESCO mencatat sekitar 745.000 pelajar di Gaza kehilangan akses terhadap pendidikan sekolah selama lebih dari dua tahun akademik sejak Oktober 2023. Jumlah tersebut mencakup sekitar 88.000 mahasiswa pendidikan tinggi yang studinya turut terganggu.

Sementara itu, UNRWA pada Maret 2026 memperingatkan sekitar 48.000 pelajar pengungsi Palestina di Tepi Barat menghadapi risiko gangguan pendidikan akibat pengungsian, penutupan sekolah, dan situasi keamanan yang tidak menentu.

Situasi tersebut memperkuat urgensi dukungan internasional untuk menjaga agar pendidikan tidak terputus di tengah krisis kemanusiaan. Bagi Indonesia, keberlanjutan layanan pendidikan bukan hanya menyangkut pemenuhan hak dasar anak-anak Palestina, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan dan pembangunan bangsa Palestina.

Dalam forum UNESCO tersebut, Indonesia menekankan pentingnya dukungan pendanaan UNRWA yang memadai, dapat diprediksi, dan berkelanjutan. Pendanaan itu perlu disertai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar lembaga tersebut dapat terus menjalankan mandatnya, terutama dalam memberikan layanan pendidikan dan perlindungan bagi pengungsi Palestina.

“UNRWA memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menjamin akses pendidikan bagi pengungsi Palestina. Karena itu, solidaritas internasional harus diwujudkan melalui dukungan pendanaan dan kerja sama nyata yang berkelanjutan,” ujar Satrya Wibawa, yang juga merupakan staf pengajar Komunikasi FISIP Universitas Airlangga.

Penegasan Indonesia tersebut menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai bagian penting dari respons internasional terhadap krisis Palestina. Dukungan terhadap UNRWA dinilai perlu diwujudkan melalui komitmen konkret agar layanan pendidikan bagi anak-anak pengungsi tidak semakin tergerus oleh konflik dan keterbatasan sumber daya.

Komitmen Indonesia tidak berhenti pada forum diplomasi multilateral. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa Palestina melalui program beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi Indonesia.

Pada 9 September 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meluncurkan program beasiswa magister bagi 200 mahasiswa Palestina. Program tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar.

Inisiatif ini menjadi salah satu bentuk dukungan konkret Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pendidikan generasi muda Palestina, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan masa depan negaranya.

Selain beasiswa, Indonesia memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Palestina melalui pertukaran pengalaman reformasi pendidikan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan tangguh menghadapi krisis.

Kerja sama tersebut antara lain diwujudkan melalui dialog pendidikan Indonesia–Palestina pada April 2026 yang juga melibatkan Australia. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung keberlanjutan sistem pendidikan Palestina di tengah berbagai tantangan.

Dukungan Indonesia kepada Palestina juga mencakup bantuan kemanusiaan. Berdasarkan catatan KBRI Kairo, hingga Februari 2026, bantuan yang tercatat melalui Mesir mencapai sekitar US$22,55 juta dengan berat total 2.580 ton.

Pada April 2026, konvoi 24 truk membawa tambahan bantuan seberat 500 ton dengan nilai sekitar Rp20 miliar. Bantuan tersebut ditujukan bagi 150.000 penerima manfaat di Gaza.

Di bidang pendidikan, Indonesia mendukung langkah UNESCO untuk memperluas pembelajaran darurat, pelatihan guru, layanan psikososial, pendidikan inklusif, serta pendidikan tinggi dan vokasi. Perhatian khusus diberikan kepada anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan yang menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh akses pendidikan.

Laporan UNESCO pada 15 Oktober 2026 menyebut sekitar 40.000 mahasiswa telah memperoleh manfaat dari jaringan Gaza Virtual Campus dan ruang pembelajaran sementara. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan masih dapat dipertahankan melalui berbagai alternatif pembelajaran, meskipun pemulihan fisik sekolah dan perguruan tinggi tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Pengembangan pembelajaran darurat dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya mempertahankan akses pendidikan di tengah rusaknya infrastruktur. Namun, keberlanjutan langkah tersebut tetap membutuhkan dukungan pendanaan, tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, serta kerja sama internasional yang konsisten.

Indonesia juga menegaskan bahwa pengembangan kurikulum dan pemulihan pendidikan harus menghormati kepemilikan nasional Palestina serta kewenangan Otoritas Palestina. Dalam kerangka tersebut, kerja sama UNESCO dan UNRWA perlu terus diperkuat dengan menempatkan kebutuhan masyarakat Palestina sebagai prioritas utama.

Penekanan ini menegaskan bahwa pemulihan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas dan bantuan jangka pendek. Upaya tersebut juga harus mendukung kemampuan masyarakat Palestina dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun kembali sistem pendidikannya sendiri.

“Mempertahankan pendidikan Palestina berarti menjaga harapan sebuah generasi sekaligus memperkuat kemampuan bangsa Palestina membangun masa depannya sendiri. Indonesia akan terus mendukung upaya internasional agar hak atas pendidikan tidak menjadi korban konflik,” pungkas Satrya Wibawa.

Melalui diplomasi di UNESCO, perluasan beasiswa, kerja sama antarpemerintah, dan bantuan kemanusiaan, Indonesia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas dalam agenda dukungan internasional bagi Palestina. Keberlanjutan pendidikan menjadi bagian penting dari upaya menjaga harapan generasi muda sekaligus mempersiapkan fondasi pemulihan dan pembangunan Palestina.(*)

Editor: Abdel Rafi