SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, mendorong Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyiapkan langkah kolaboratif. Keduanya berencana menggagas program Jogo Pondok, sebuah gerakan perlindungan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan kekerasan, tetapi juga pendampingan dan pemulihan korban.
Rencana kerja sama tersebut mengemuka dalam kunjungan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama jajaran ke Kantor PWNU Jatim, Kamis (5/11/2026).
Kapolda menyebut, program Jogo Pondok akan menjadi pengembangan dari program kepolisian yang selama ini telah berjalan, yakni Jogo Sekolah dan Jogo Omah.
“Selama ini, polisi sudah punya (program) Jogo Sekolah dan Jogo Omah, karena PWNU punya rencana yang sama untuk pondok, nanti kita kerjasamakan juga Jogo Pondok,” kata Dekananto.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Kombes Pol Feri Handoko S., Dirintelkam Kombes Pol Bondan Witjaksono, Dirbinmas Kombes Pol Darman, Wadireskrimsus AKBP Henri Noveri Santoso, serta Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Rombongan diterima Katib Syuriah PWNU Jatim KH Ahsanul Haq, Plh Ketua PWNU Jatim KHM B Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), Wakil Ketua PWNU Masykuri Bakri, Sekretaris PWNU HM Faqih, Bendahara PWNU Yoke Candra Katon, serta perwakilan Lembaga Pendampingan dan Bantuan Hukum PWNU Jatim, KH Sullamul Hadi.
Dekananto mengatakan, kunjungannya merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dan kemitraan antara Polda Jatim dengan PWNU Jatim. Menurutnya, hubungan kedua institusi selama ini telah berjalan baik, termasuk dalam pengamanan Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus 2026.
“Selama ini, saya perhatikan hubungan Polda Jatim dengan PWNU Jatim sudah berjalan dengan baik, hubungan kemitraan yang terakhir adalah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Agustus lalu, karena itu sebagai pimpinan baru, saya sowan ke PWNU untuk melanjutkan hubungan baik itu. Kalau nggak ke sini, bisa kualat,” kata Kapolda sembari tersenyum.
Menanggapi dinamika dan berbagai informasi yang berkembang pasca Muktamar, ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan organisasi NU dan pesantren yang memiliki keragaman tradisi serta pemikiran.
“Terkait ramainya informasi pasca-muktamar, ia menilai hal itu biasa terjadi di kalangan NU dan pesantren yang memang beragam, tapi biasanya pasca-gegeran (perdebatan yang ramai) akan diakhir dengan ger-ger-an (guyon/humor) yang ramai. Itu biasa, karena saya juga pernah membantu pengamanan Muktamar NU di Lampung, jadi paham,” katanya.
Kapolda juga berharap PWNU Jatim dapat terus memberikan arahan, masukan, hingga kritik terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menilai NU memiliki posisi strategis di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah warga maupun pengaruh sosial kemasyarakatannya.
“Saya juga mohon kritik kalau ada anggota saya yang sikapnya kurang berkenan. Saya dan anggota juga membiasakan keliling masjid setiap Jumat, tujuannya pendekatan ke masyarakat,” ujarnya.
Selain Jogo Pondok, Polda Jatim membuka peluang kerja sama dalam sejumlah program lain, termasuk Dai Kamtibmas. Program tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi kepolisian dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan sosial.
“Saya yakin kalau Dai Kamtibmas di Jatim itu mayoritas dari NU. Karena itu, saya juga berterima kasih kepada PWNU, karena Jatim sekarang kondusif pada saat banyak gejolak di Jakarta,” katanya.
Menanggapi kunjungan Kapolda beserta jajarannya, Plh Ketua PWNU Jatim Gus Firjaun berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat ukhuwah dan kerja sama yang selama ini telah terbangun antara PWNU dan Polda Jatim.
Menurutnya, hubungan kemitraan tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga lingkungan pendidikan dan pesantren.
“Warga NU itu bukan cuma terbesar di Jatim, tapi di dunia, karena itu kalau kami merepotkan Polda ya kami mohon maaf. Beberapa hari ini, kami ada kegiatan Hari Santri, tapi sebentar lagi juga ada Harlah NU pada akhir Januari 2027, barangkali kami bisa di-support dalam kegiatan Apel Kader Harlah NU yang dipusatkan di Banyuwangi,” katanya.
PWNU Jatim, lanjut Gus Firjaun, juga tengah menyiapkan Apel Kader NU yang direncanakan diikuti sekitar 35.000 kader dari seluruh Jawa Timur pada peringatan Harlah NU, 30-31 Januari 2027.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan Nahdlatul Ulama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila dari berbagai ancaman ideologi yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan, termasuk kelompok khilafah.
Selain komitmen kebangsaan, Gus Firjaun juga menekankan pentingnya penegakan keadilan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara khusus, ia berharap gagasan Jogo Pondok tidak berhenti sebagai program penjagaan keamanan pesantren. Program tersebut perlu dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kompetensi dalam pencegahan, pendampingan hukum, hingga pemulihan korban perundungan.
“Khusus program Jogo Kali itu bisa dimatangkan lagi dalam tiga kegiatan yakni pencegahan di pesantren melalui pelatihan/pemahaman tentang bullying, pendampingan secara paralegal bila sudah terjadi perundungan, dan pemulihan pasca-kejadian yang melibatkan psikolog dan Bimmas/PPA,” katanya, didampingi LPBNU Jatim KH Sullamul Hadi SH MH.
Tiga pendekatan tersebut menjadi poin penting dalam rancangan kerja sama. Pertama, membangun kesadaran dan pemahaman di lingkungan pesantren mengenai bentuk, dampak, serta pencegahan perundungan. Kedua, menyediakan pendampingan paralegal apabila kasus perundungan telah terjadi. Ketiga, memastikan korban memperoleh pemulihan pascakejadian melalui keterlibatan psikolog dan unsur kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas serta unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Dengan demikian, Jogo Pondok diharapkan dapat menjadi model kolaborasi perlindungan pesantren yang mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, hukum, dan kemanusiaan.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Firjaun juga menyampaikan peluang kerja sama lainnya melalui program PWNU Jatim Sapa Pulau Terluar. Program ini menjadi bagian dari komitmen NU untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial dan kemanusiaan, termasuk kepada masyarakat di luar Jawa Timur.
Ia mencontohkan, PWNU Jatim sebelumnya telah menyalurkan bantuan senilai Rp120 juta bagi para penyintas gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, PWNU Jatim juga memberikan bantuan pembangunan tujuh bangunan fasilitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Aceh. Total donasi untuk program tersebut mencapai sekitar Rp3 miliar.
Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa kemitraan PWNU Jatim dan Polda Jatim tidak hanya diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berpotensi diperluas ke bidang pendidikan, perlindungan kelompok rentan, penguatan kebangsaan, serta pelayanan kemanusiaan.
Rencana Jogo Pondok pun menjadi salah satu agenda strategis yang dinantikan, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan.(*)
Kontributor: Cak Edy
Editor: Abdel Rafi
