JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Eskalasi ketegangan politik di Tanah Air mendapat sorotan serius Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Organisasi yang menghimpun berbagai ormas Islam tersebut menyerukan agar pertikaian politik segera diakhiri dan seluruh pihak yang terbukti bersalah berani mengambil sikap kesatria dengan mengundurkan diri.
Ketua Umum LPOI Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj menegaskan, penyelesaian konflik politik harus mengedepankan kebenaran, keadilan, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat. Ia mengingatkan para elite politik agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk mempertahankan konflik yang berpotensi merusak persatuan bangsa.
LPOI bahkan mengangkat filosofi Jawa “Sopo Salah Seleh” sebagai prinsip moral dalam menyelesaikan pertikaian politik. Artinya, siapa pun yang terbukti bersalah harus berani mengakui kesalahannya dan mundur dari posisi atau jabatan yang dipersoalkan.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Said Aqil menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang dikenal santun dan beradab harus tetap menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang Harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk prilaku dan dalam segala bentuk kehidupan. Hukum dan Peraturan Perundang Undangan Wajib dijalankan secara adil dan tidak boleh pandang bulu. Para Pemimpin Bangsa harus menjalankan politik Adiluhung, Politik yang mengedepankan Kebenaran dan Kekesatriaan,” tegas Said Aqil.
Menurutnya, penegakan hukum harus menjadi fondasi utama penyelesaian setiap persoalan politik. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau pengaruh politik.
Di tengah meningkatnya ketegangan politik, LPOI secara terbuka menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional.
Said Aqil meminta Presiden tidak membiarkan berbagai anasir yang dinilai berpotensi merongrong negara dan mengancam stabilitas nasional.
“Demi dan untuk menjaga Kebenaran wajib hukumnya dilakukan sikap tegas diambil agar kebenaran dapat segera terungkap. LPOI mendukung Presiden Prabowo untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta untuk menjaga stabilitas Nasional agar segera bertindak tegas untuk membersihkan anasir-anasir jahat yang berpotensi merongrong dan berpotensi melakukan tindakan Makar. Karena apapun alasanya ‘Makar tidak dibenarkan oleh semua agama’. Makar haram Hukumnya !!!,” ujarnya.
Namun, bagi LPOI, ketegasan negara harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan keadilan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih ataupun dijadikan instrumen untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain meminta pemerintah menjaga stabilitas nasional, LPOI juga menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik mutakhir agar menunjukkan sikap kesatria.
Menurut Said Aqil, pihak yang terbukti bersalah harus memiliki keberanian moral untuk mundur, menyatakan berhenti, serta menghentikan tindakan yang memicu provokasi dan memperbesar pertentangan.
Ia mengingatkan, konflik elite politik yang terus dibiarkan berlarut-larut berpotensi merembet ke masyarakat dan memicu konflik horizontal yang justru merugikan bangsa dan negara.
“Pararel dengan hal tersebut, dalam mensikapi konflik politik mutaakhir, LPOI menyerukan bagi yang bersalah wajib berani bersikap kesatria untuk segera mundur, atau menyatakan berhenti dan menghentikan sikap sikap yang memicu provokasi serta berpeluang menimbulkan banyak pertentangan serta bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang merugikan bangsa dan negara,” ungkapnya.
LPOI juga menyinggung pentingnya kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan politik. Apabila tidak ada iktikad baik dari pihak yang bersalah untuk mundur, Said Aqil meminta anggota parlemen mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Kalau ternyata tidak ada iktikad baik untuk mundur, demi dan untuk atas nama keadilan, wajib hukumnya bagi Para Anggota Dewan di Parlemen untuk mengawal dan menegakkan Keputusan Hukum Mahkamah Agung Yang Final dan mengikat untuk melakukan tindakan politik yang diperlukan sebagaimana mestinya, demi kepastian Hukum di Republik Indonesia,” lanjutnya.
Rakyat Tak Butuh Drama Politik
Lebih jauh, Said Aqil mengingatkan para elite politik agar tidak melupakan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan konflik kekuasaan yang tidak produktif, melainkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan memiliki masa depan lebih baik.
Ia kembali menegaskan filosofi “Sopo Salah Seleh” sebagai prinsip moral yang harus dijunjung para pemimpin. Siapa yang bersalah harus berani mengakui kesalahan dan tidak mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan bangsa.
“Disisi lain, kita ini bangsa yang mengenal filosofi ‘Sopo Salah Seleh (siapa yang salah wajib mundur)’ wajib tahu diri lah, lalu kalau tidak mundur bagaimana? Ya demi dan untuk atas nama keadilan, kebenaran, dan kekesatriaan yang harus diwariskan pada generasi mendatang wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas dengan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Said Aqil juga berharap seluruh pihak dapat bersikap legawa untuk mengakhiri konflik politik secara baik-baik, sehingga masyarakat tidak terus-menerus disuguhi pertikaian elite yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat.
“Sekali lagi, yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang tidak mendidik, rakyat tidak butuh keserakahan pada kekuasaan, rakyat butuh sandang pangan papan dan kemakmuran yang harus diprioritaskan. Rakyat butuh rasa aman dan ketenangan, butuh Pendidikan yang di gratiskan,” tandasnya.
Ia mengingatkan, Indonesia masih menghadapi berbagai pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata pemerintah. Mulai dari krisis lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan korupsi, hingga pengentasan kemiskinan.
Bagi LPOI, seluruh agenda tersebut jauh lebih penting daripada membiarkan energi bangsa terkuras oleh konflik politik yang berkepanjangan.
Seruan Said Aqil menjadi pengingat bahwa politik seharusnya menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan arena mempertahankan kekuasaan tanpa batas.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
