Pemerintah Minta Maaf Terkait Pelaksanaan PPKM Darurat, Pengamat: Kita Apresiasi Dan Waktunya Memperbaiki Strategi Nasional, Politika|July 19, 2021by Cakrawarta SURABAYA – Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta maaf kepada publik terkait
Tangani Pandemi, Pakar: Komunikasi Krisis Pemerintah Lemah Nasional, Politika|July 14, 2021by Cakrawarta SURABAYA – NGO veteran Indonesia yakni LP3ES kembali mengadakan Seri Diskusi
Dianggap Batasi Masyarakat, Simak Penjelasan Ketua Tim Pembuatan Pedoman UU ITE Prof Henri Subiakto Hukum, Nasional, Politika|July 5, 2021by Cakrawarta SURABAYA– Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) acapkali dianggap
Presiden Jokowi: Kritik Mahasiswa UI Bentuk Ekspresi di Negara Demokrasi! Nasional, Politika|June 29, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik yang dilontarkan Badan
Din Syamsuddin: Rektorat UI Tak Perlu Represif dan Otoriter Hadapi Kritisisme! Nasional, Politika|June 29, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Tokoh nasional Prof. Din Syamsuddin menyatakan bahwa sikap dan
Wacana Jokowi 3 Periode Harus Dihentikan, Pengamat: Jangan Ajari Publik Bertindak Inkonstitusional! Nasional, Politika|June 24, 2021by Cakrawarta SURABAYA – Wacana M. Qodary dari Indo Barometer untuk mendorong agar
Anggaran Jumbo Kementerian PUPR Capai Rp 131,82 T, CBA: Dikorupsi! Nasional, Politika|June 23, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)
Soal Haji 2021, Ali Lubis: Sufmi Dasco Terbukti Benar! Nasional, Politika|June 13, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan secara resmi terkait kepastian
Dugaan Korupsi Dana Haji, CBA: KPK Harus Usut Tuntas Agar Clear! Nasional, Politika|June 10, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Menteri Agama (menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan.
Bebani Rakyat, Dailami Firdaus: Rencana Pemajakan Sembako Sebaiknya Dibatalkan! Ekonomika, Nasional, Nasional, Politika|June 10, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo kembali membuat kontroveversi dalam membuat kebijakan