Wednesday, April 17, 2024
HomePolitikaNasionalPemuda: Jika Eksekutif Dibatasi Dua Periode, Legislatif Harusnya Sama!

Pemuda: Jika Eksekutif Dibatasi Dua Periode, Legislatif Harusnya Sama!

Himas el Hakim saat menyampaikan gagasannya pada reformasi di tubuh partai politik yang diselenggarakan International Republican Institute (IRI) yang bekerjasama dengan Perludem dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings, Minggu (5/9/2021). (foto: Zoom)

 

JAKARTA – Beberapa politisi muda menyampaikan gagasan dan paparannya terkait dengan reformasi partai politik khususnya di sektor lingkungan hidup. Agenda diskusi yang diselenggarakan oleh International Republican Institute (IRI) bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diadakan secara daring, hari ini, Minggu (5/9/2021) menghadirkan Anggota DPR RI, Luluk Hamidah dan Kordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Khalisah Wahid sebagai penanggap.

Salah satu yang menyampaikan gagasan reformasi partai politik di sektor lingkungan, Himas el Hakim membuka dengan membawa ajaran manusia harus jadi rahmatan lil ‘alamin.

“Jangan karena generasi sekarang mengekspolitasi dan tidak terdampak langsung oleh bencana, kemudian menzalimi anak cucu generasi mendatang yang mendapatkan akibatnya, ini harus dicegah sekarang juga,” ujar pemuda yang akrab dipanggil Cak Hakim.

Cak Hakim juga memberikan catatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan meski banyak penolakan dari ragam kalangan termasuk akademisi.

“Telah disahkannya UUCK ini bukan akhir. Hal ini berarti kita semua harus mengawal dan memastikan bahwa aturan ini dan turunannya harus on the track sesuai dengan amanah konstitusi,” ajak alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut.

Pengacara muda yang mendalami isu demokratisasi ini juga menegaskan pentingnya merealisasikan gagasan green-constitution dengan kebijakan berwawasan lingkungan, eco-democracy melalui e-voting, dan sustainable politics dalam reformasi partai politik di Indonesia.

“Jika kekuasaan eksekutif saja dibatasi dua periode, maka sudah saatnya kekuasaan lain termasuk legislatif baik pusat atau daerah juga dibatasi agar regenerasi politik bisa berjalan dan pengawalan lingkungan bisa lebih berkelanjutan,” tegas Hakim.

Beberapa politisi muda dari partai lain sepert PPP, PSI dan Nasdem turut menyampaikan ide mereka soal isu lingkungan hidup. Hal tersebut juga didukung oleh Luluk selaku Anggota DPR RI yang mengatakan, “Saya berharap ada kaukus lingkungan yang menghubungkan politisi lintas partai agar agenda lingkungan menjadi prioritas menjadi kebijakan yang hijau dan maslahat,” ajaknya.

Diskusi yang ditutup dengan tanggapan dari Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid memaparkan bahwa reformasi parpol harus mampu memutus relasi kuasa antara penguasa modal dengan politik yang berakibat pada eksploitasi.

“Partai politik juga harus membuka peran masyarakat lebih luas tanpa harus takut kekuasaannya hilang dalam rangka mengawal lingkungan,” tandas Khalisah.

(bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular