Setelah mendapat kritik keras dari publik soal dugaan praktik kotor bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan LBP), kini kelompok di lingkaran LBP ramai-ramai pasang badan. Terbaru muncul nama Septian Hario Seto (SHS) dengan tulisan panjangnya sampai 23 poin. Ia muncul membela habis-habisan Menko LBP.
SHS yang baru saja diangkat menjadi komisaris Bank Negara Indonesia (BNI), sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan, dan jauh sebelum masuk lingkaran pejabat pemerintahan SHS sudah 10 tahun bekerja dengan LBP di Toba Bara Sejahtera.
Bahkan dengan karir cemerlangnya bekerja mengikuti LBP saat menjadi staf tercatat kekayaan SHS mencapai Rp 5,1 miliar, setelah menjadi komisaris kekayaan SHS tentunya bisa semakin melejit. Sama halnya dengan kekayaan LBP yang terus meroket, yang hanya dalam 5 bulan naik Rp 67,7 miliar meskipun lagi pandemi, sekarang total kekayaannya Rp 745 miliar.
Dalam pembelaan SHS soal proyek PCR yang melibatkan nama LBP, ia berusaha keras meyakinkan publik bahwa dirinya dan Menko LBP begitu peduli dengan persoalan negeri dalam menghadapi pandemi, bahkan secara emplisit tanpa uluran tangan LBP negeri ini tidak berdaya.
SHS berusaha keras menyampaikan ke publik bahwa LBP sudah banyak memberikan donasi seperti alat PCR, ekstraksi ribonucleic acid (RNA), reagen dan alat laboratorium ke Fakultas Kedokteran, meskipun tidak dijelaskan rinciannya. Termasuk didirikannya PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) ia menjelaskan meskipun ini adalah perusahaan bukan yayasan, seperti namanya ada unsur solidaritas keuntungan dari proyek yang didapat dari GSI nanti digunakan untuk amal.
Jadi SHS ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak LBP sebagai pejabat memang memiliki kaitan kuat dengan perusahaan GSI, dan benar mendapatkan proyek PCR “, tapi dia mengingatkan keuntungannya nanti didonasikan ke Fakultas kedokteran seperti alat PCR dan lainnya “atas nama Pak LBP, tentunya”. Jadi benar kalau Pak LBP bilang ke publik bahwa dia tidak ambil untung dari bisnis PCR.
Pembelaan SHS ini sangat aneh karena memang berangkat dari logika yang aneh serta banyak hal yang tidak dia ungkapkan. Toh ini memang hanya pembelaan, sebatas bawahan yang membela atasannya.
Publik tidak perlu berharap lebih, LBP dan lingkarannya yang tajir-tajir menjelaskan kepada publik, kenapa saat harga PCR yang harganya sampai Rp 2,5 juta sebelum Oktober 2020, pihak pemerintah termasuk mereka tampak adem ayem saja. Setelah Oktober 2020 harga PCR berubah-ubah tidak jelas harga standarnya berapa. Mulai dari Rp 900 ribu dari Oktober 2020 sampai Agustus 2021, kemudian berubah lagi jadi Rp 495.000 – Rp 525.000 sampai Oktober, dan terakhir ternyata harga PCR bisa dipatok Rp 275.000 -Rp 300.000 sejak akhir Oktober 2021, bahkan ada yang mengatakan tes PCR kalau mau bisa saja Rp 10.000.
Publik juga tidak perlu berarap lebih LBP dan lingkarannya menjelaskan dengan jujur, apakah betul sebatas urusan PCR, negara ini tidak mampu lagi dan benar-benar tidak ada uang. Padahal data menunjukan soal anggaran untuk penanganan kesehatan di tahun 2020 yang digelontorkan pemerintah mencapai angka Rp 99,5 triliun yang dipakai atau terealisasi hanya 63,6 persen. Di tahun 2021 dari Rp 193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen. Padahal sekarang menjelang akhir tahun.
Belum lagi soal temuan terbaru, dari bisnis PCR saja uang yang berputar sampai Rp 23 triliun dan keuntungan yang diperoleh dari kelompok yang berbisnis soal PCR bisa mencapai Rp 10 triliun lebih. Dari sini bisa disimpulkan, saat pandemi Covid-19, pejabat kita tidak serius bekerja untuk rakyat, justru mereka dan kelompoknya sibuk berbisnis kemudian untuk menutupi “borok” sesekali mereka berdonasi dari hasil untung ini.
JAJANG NURJAMAN
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA)
