Di sebuah negeri yang bangga menyebut pendidikan sebagai pilar utama bangsa, ada satu fenomena yang seolah jadi lelucon kolektif yaitu gaji pendidik negeri. Kita bicara tentang pahlawan tanpa tanda jasa yang digaji cukup untuk tetap hidup jika hidupnya hanya dituntun pada kebutuhan dasar minimal, tanpa ruang untuk bunga keingintahuan yang seringkali menjadi bahan bakar kreativitas mereka. Ironi ini bukan sekadar soal angka di slip gaji, melainkan soal nilai yang disematkan masyarakat dan negara pada profesi yang mestinya terhormat itu.
Dan begitulah keajaiban negeri kita bahwa dengan gaji yang serba hemat kreativitas plus sedikit bumbu kompromi pada tagihan listrik dan cicilan motor para pendidik tetap berjasa melahirkan insan-insan inovator; mereka mengajarkan murid cara berkreasi dari limbah plastik, memecahkan soal kimia dengan meja yang menempel lakban, dan menanam semangat kewirausahaan dari warung kelas samping sekolah.
Ironisnya, kecerdasan itu tumbuh subur bukan karena negara memberi modal memadai, melainkan karena guru-guru mengubah keterbatasan menjadi pelajaran hidup menguji ketangguhan, memupuk rasa ingin tahu, dan tanpa sadar menunjukkan bahwa inovasi sejati lahir ketika sumber daya tipis namun tekad tak ternilai harganya; hanya saja, kalau negara benar-benar ingin maju, mungkin sudah saatnya membayar sedikit lebih pantas untuk resep ajaib itu.
Persoalannya adalah berapa nominal tambahan yang harus dicari untuk menutup kebutuhan bulan ini? Ada yang bercanda bahwa menjadi guru negeri adalah cara efektif untuk menjaga tubuh tetap sehat karena jarang bisa makan enak; ada juga yang tersenyum getir ketika menerima notifikasi transfer gaji. Lucunya, ketika diskusi bergeser ke topik pendidikan berkualitas, semua orang sepakat bahwa guru adalah kunci. Tetapi ketika anggaran dibahas, guru lagi-lagi menjadi variabel fleksibel yang bisa diperas di sana-sini.
Kalau kita lihat data, cerita getir ini punya peta yang jelas. Menurut statistik terbaru yang kerap diulang dalam laporan keuangan daerah, rata-rata gaji pokok guru PNS di banyak kabupaten masih berada di kisaran yang membuat mereka harus memutar otak. Misalnya, rata-rata gaji pokok guru golongan III/a sampai III/c kategori yang banyak dihuni oleh guru sekolah dasar dan menengah memang meningkat secara nominal selama dekade terakhir, tapi setelah disesuaikan dengan inflasi dan biaya hidup di kota-kota besar, kenaikannya terasa kurang. Jika biaya hidup naik 40% dalam sepuluh tahun terakhir, sementara kenaikan gaji pokok hanya 20%, jurang real yang tercipta cukup membuat kantong bolong. Di beberapa daerah, selisih antara kebutuhan dasar keluarga dan total pendapatan seorang guru dipenuhi oleh pekerjaan sampingan mulai dari les privat, menjadi pengawas ujian, menulis bahan ajar komersial, atau bahkan berjualan kecil-kecilan di pasar malam akhir pekan.
Kontrasnya, jika kita bandingkan rasio pengeluaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto antar negara, Indonesia telah meningkatkan komitmen anggarannya, namun distribusi dan prioritas belanja masih menunjukkan ketidakseimbangan. Anggaran yang besar seringkali tersangkut pada infrastruktur yang megah gedung sekolah baru, lab modern, seragam yang bagus secara simbolik, tetapi tak selalu menyentuh perbaikan kesejahteraan guru. Ini bukan kritik kosong terhadap pembangunan fisik; sekolah yang layak memang penting. Namun jika upah pendidik tetap di tingkat yang memaksa mereka menunda investasi pendidikan diri sendiri mengikuti pelatihan berbayar, membeli buku terbaru, atau menyediakan lingkungan belajar inovatif maka hasil pembangunan itu terasa setengah jadi.
Ironi lainnya muncul ketika meritokrasi dijadikan jargon. Pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan gemar mengangkat konsep kinerja sebagai dasar penghargaan, tapi implementasinya seringkali tersendat oleh indikator yang dilemparkan dari atas tanpa memerhatikan konteks lokal. Seorang guru di sekolah pelosok diberi target angka yang sama dengan rekan di kota besar tanpa kompensasi geografis yang proporsional. Pernah suatu ketika penulis membaca laporan tempat di mana guru yang merangkap sebagai kepala sekolah kecil harus mengurus administrasi, memperbaiki atap bocor, sambil mengajar dua kelas berbeda semuanya dibayar satu tarif tetap. Konsep “prestasi” jadi semacam hiasan administratif seperti ada sertifikat penghargaan, foto bersama bupati, lalu lupa untuk menaikkan gaji yang relevan.
Sifat kontradiktif ini juga menempel pada kebijakan tunjangan. Tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional dibuat untuk melengkapi gap gaji pokok, tetapi mekanisme pencairannya seringkali berbelit. Bahkan ketika tunjangan itu tiba, besaran dan konsistensi pembayarannya bergantung pada variabel politis dan administratif. Pegawai negeri sipil di satu daerah bisa menerima tunjangan yang lumayan stabil, sementara di daerah lain tunjangan seolah menjadi hadiah musiman. Akibatnya, guru menjadi ahli strategi administrasi mereka belajar bagaimana menyusun proposal yang menarik, berjejaring dengan aparat, dan kadang mengalihkan energi dari pembelajaran siswa ke urusan birokrasi yang memakan waktu.
Bukan berarti para pendidik luput dari upaya profesionalisasi. Banyak yang rela berinvestasi pada diri sendiri dengan mengikuti pelatihan, menulis publikasi, serta melanjutkan studi dengan harapan profesionalisme akan diakui secara finansial. Namun realitasnya, pengakuan formal sering datang lambat atau sekadar simbolis. Sertifikat pelatihan menggantung di dinding ruang guru, tapi nilai tambahnya belum tentu berbanding lurus dengan kenaikan gaji. Situasi ini menciptakan paradoks bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau kemampuan profesional seorang guru, seringkali mereka semakin terdorong untuk mencari peluang di luar negeri atau sektor swasta, meninggalkan ruang kelas yang paling membutuhkan sentuhan kualitas mereka.
Di satu sisi institusi pendidikan dipanggil untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global; di sisi lain, pencetak lulusan tersebut diberi insentif ekonomi yang membuat mereka mempertimbangkan pindah profesi. Logika ini tidak hanya mengurangi moral tenaga pendidik, tetapi juga mengekang efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan. Bagaimana mungkin kita berharap inovasi pembelajaran menyebar ketika guru yang ingin berinovasi harus memikirkan tagihan listrik dan biaya sekolah anak?
Ada pula fenomena menarik yang lebih politis yaitu waktu kampanye dan event pemerintahan. Ketika pemilihan kepala daerah datang, janji-janji manis tentang kenaikan gaji guru sering menjadi hiasan retorika. Anggota legislatif dan calon kepala daerah berlomba menyatakan komitmen pada peningkatan kesejahteraan guru, lengkap dengan momen seremonial pembagian bantuan. Setelah pemilu berlalu, komitmen itu sering hilang seperti pasta gigi yang ditekan sekali lagi di tutupnya. Pola ini mencerminkan masalah sistemik: kesejahteraan pendidik menjadi alat politik musiman, bukan kebijakan berkelanjutan yang berasal dari perencanaan anggaran jangka panjang.
Kalau kita bicara solusi, ada beberapa garis besar yang wajar mulai dari penyesuaian gaji pokok sesuai inflasi dan biaya hidup, sistem tunjangan yang transparan dan berbasis kebutuhan geografis, penghargaan finansial bagi guru yang terus meningkatkan kompetensi, hingga pengurangan beban administratif yang tidak perlu. Tetapi lebih dari itu, perubahan paradigma diperlukan. Kita harus berhenti memandang guru hanya sebagai “biaya” dalam anggaran; mereka adalah investasi produktif yang pengembalian jangka panjangnya berupa kualitas generasi masa depan. Perlakukanlah guru seperti investor strategis dengan memberi mereka modal yang cukup, insentif yang adil, dan lingkungan kerja yang memungkinkan ide-ide mereka tumbuh.
Ironi gaji pendidik negeri bukan sekadar masalah ekonomi; ia cerminan nilai sosial yang perlu direfleksikan kembali. Ketika sebuah bangsa ingin membangun peradaban cerdas dan beretika, ia tidak cukup memajang slogan tentang mutu pendidikan di dinding gedung kementerian. Ia harus memastikan bahwa mereka yang di seberang papan tulis, yang menghabiskan hidupnya membentuk masa depan, tidak hidup dalam ketidakpastian finansial yang mengekang semangatnya. Mungkin lucu, mungkin getir, tapi kenyataannya sederhana bahwa menghargai guru berarti menghargai masa depan.
Karenanya, siapa pun yang berpikir bahwa gaji bukan masalah utama bagi guru mungkin belum bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin generasi penerus dipimpin oleh mereka yang dipaksa memilih antara passion dan penghidupan? Jika jawabannya adalah tidak, maka langkah selanjutnya bukan sekadar wacana indah, melainkan tindakan fiskal yang konsisten dan berkelanjutan. Dan kalau masih terasa sulit, ingatlah bahwa setiap rupiah yang diberikan lebih pantas diarahkan pada mereka yang setiap hari menabur ilmu bukan untuk retorika politik yang habis di akhir periode. Semoga.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan UNAIR
