Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, perhatian warga Nahdliyin tersedot pada dinamika kontestasi calon Ketua Umum PBNU. Panitia bekerja menyiapkan perhelatan lima tahunan terbesar NU, sementara para kandidat bersilaturahmi kepada para masyayikh, PWNU, dan PCNU untuk memohon doa restu serta dukungan.
Nama-nama yang muncul merupakan tokoh-tokoh yang telah lama dikenal publik, seperti KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Nazaruddin Umar, KH. Muh Yusuf Chudori, KH. Abdussalam Shohib, KH. Abdul Hakim Mahfudz (Ketua PWNU Jatim), KH. Abdul Ghaffar Rozin (Ketua PWNU Jateng) serta DR KH Marzuki Mustamar (Mantan Ketua PWNU Jatim & Pengasuh PonPes Sabilur Rosyad Malang) serta sejumlah nama lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa NU tidak pernah kekurangan kader dan ulama yang siap mengabdi.
Namun, di tengah riuhnya kontestasi itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang akan menang.
Apakah Muktamar kali ini juga akan menjadi momentum lahirnya regenerasi kepemimpinan NU?
NU kini telah memasuki abad keduanya. Tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dibandingkan satu abad yang lalu. Artificial Intelligence atau akal imitasi (AI) transformasi digital, perubahan geopolitik dunia, krisis lingkungan, disrupsi ekonomi, hingga perubahan karakter generasi muda menuntut NU memiliki pemimpin yang tidak hanya memahami kitab kuning, tetapi juga mampu membaca perubahan zaman.
Di sinilah kita perlu kembali membuka lembaran Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, karya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari.
Dalam Qanun Asasi, pendiri NU itu mengingatkan bahwa kemuliaan suatu umat sangat ditentukan oleh hadirnya para ulama yang berilmu, berakhlak, amanah, serta mampu membimbing masyarakat menuju kemaslahatan. NU tidak didirikan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menjaga agama (hifzh ad-din), membangun akhlak, mempersatukan umat, dan menghadirkan kemanfaatan bagi bangsa.
Karena itu, ukuran kepemimpinan NU sejatinya bukan semata senioritas, popularitas, ataupun besarnya jaringan politik. Yang lebih utama adalah kapasitas keilmuan, keluasan wawasan, keteladanan moral, keberanian menjaga independensi organisasi, serta kemampuan mengayomi seluruh warga Nahdliyin.
Hari ini NU membutuhkan pemimpin yang mampu berdialog dengan para kiai sepuh tanpa kehilangan kedekatan dengan generasi muda.
NU membutuhkan pemimpin yang fasih membaca kitab turats, tetapi juga memahami bahasa zaman.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga tradisi sekaligus melahirkan inovasi.
NU membutuhkan pemimpin yang mengerti bahwa dakwah hari ini berlangsung bukan hanya di mimbar dan pesantren, tetapi juga di ruang digital, pusat riset, kampus, media sosial, hingga panggung peradaban dunia.
Karena itu, sudah saatnya Muktamirin mulai memberi perhatian kepada kader-kader muda NU yang memenuhi syarat keilmuan, memiliki integritas, pengalaman organisasi, dan visi besar untuk membawa NU memasuki abad kedua.
Munculnya banyak kandidat menunjukkan sehatnya kaderisasi NU. Namun, NU juga memerlukan sosok muda yang alim, cerdas, visioner, berintegritas, mampu diterima oleh para masyayikh sekaligus dekat dengan generasi muda.
Salah satu nama yang memiliki karakter tersebut adalah Prof. Dr. KH Asrorun Ni’am Sholeh, dengan kapasitas akademik, pengalaman organisasi, kedekatan dengan kalangan pesantren, serta karakter tawadu’ yang dimilikinya, ia menjadi salah satu contoh bahwa NU memiliki stok kader muda berkualitas yang layak dipertimbangkan, tentu keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para Muktamirin.
Yang paling penting sesungguhnya bukan siapa orangnya, melainkan apakah pemimpin yang dipilih benar-benar mampu mengembalikan NU kepada cita-cita pendirinya.
Muktamar ke-35 hendaknya tidak hanya menjadi arena pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum menghidupkan kembali ruh Qanun Asasi.
Sebab, NU didirikan bukan untuk membesarkan individu, melainkan membesarkan ilmu.
NU tidak dibangun untuk melahirkan penguasa, tetapi melahirkan pelayan umat.
NU tidak diwariskan agar diperebutkan, melainkan agar dijaga sebagai amanah para ulama.
Jika Muktamirin menjadikan Qanun Asasi sebagai kompas moral dalam memilih pemimpin, insyaallah NU akan tetap menjadi rumah besar Islam yang teduh, mandiri, berwibawa, dan relevan menghadapi tantangan zaman.
Memasuki abad kedua, NU tidak hanya memerlukan pemimpin yang dikenal banyak orang. NU memerlukan pemimpin yang dikenang sejarah karena ilmu, akhlak, keberanian, dan pengabdiannya kepada umat. Itulah pesan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari yang patut kita ingat kembali menjelang Muktamar ke-35.(*)
Sidoarjo’ 12 Juli 2026
KH. AHMAD KHOIRI MAHFUD
Mantan Wakil Ketua PCNU Sidoarjo, Mantan Wakil Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo & Pembina DPW BariKade Gus Dur Jawa Timur
