SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Masa depan demokrasi, tantangan kedaulatan digital, hingga persoalan ketimpangan hak warga perkotaan menjadi bagian dari perbincangan dalam Temu Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya.
Forum yang berlangsung mulai hari ini, Senin (2/11/2026) hingga Kamis (5/11/2026) di ASEEC Tower, Kampus B UNAIR tersebut tidak hanya mempertemukan kalangan akademisi, tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh pemerintahan dan lembaga negara untuk membicarakan tantangan politik Indonesia di tengah perubahan zaman.
Berdasarkan pantauan wartawan Cakrawarta.com di lokasi, sejumlah tokoh yang hadir pada hari pertama, Senin (2/11/2026), di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D, tenaga ahli Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta Bupati Kutai Kartanegara.
Perhatian peserta juga tertuju pada sesi refleksi politik masa depan yang menghadirkan dua akademisi, Prof. Ramlan Surbakti dan Prof. Burhan Muhtadi. Duet keduanya memberikan perspektif akademik mengenai dinamika dan arah politik Indonesia ke depan.
Mengusung tema “Kedaulatan Digital, Keamanan Siber, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, APSIPOL 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai perspektif untuk membaca perubahan politik, hubungan negara dan masyarakat, serta tantangan tata kelola pemerintahan di era digital.
Berbagai isu dibahas dalam konferensi ini, mulai dari politik digital dan pemerintahan elektronik (e-government), keamanan siber dan privasi, literasi politik, demokrasi digital, hingga perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi.
Salah satu perspektif yang menarik datang dari Dr. Galang Geraldy, S.IP., M.IP., akademisi Program Studi Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Dalam presentasinya bertajuk “Citizenship and Uncertainty Regarding Spatial Rights: The Politics of Citizen Recognition in the Dupak Magersari Railway-adjacent Settlement, Surabaya”, Galang mengangkat persoalan pengakuan kewargaan dan ketidakpastian hak atas ruang hidup masyarakat yang bermukim di kawasan sekitar jalur kereta api Dupak Magersari, Surabaya.
Persoalan yang diangkat cukup mendasar bahwa pengakuan seseorang sebagai penduduk secara administratif ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian hak atas ruang tempat mereka hidup.
Galang menunjukkan bahwa kepemilikan KTP, pencatatan dalam kartu keluarga (KK), maupun administrasi perpajakan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak serta-merta menjamin kepastian hukum atas tanah yang telah lama dihuni masyarakat.
Di kawasan Dupak Magersari, persoalan tersebut memperlihatkan persinggungan antara kepentingan pengamanan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), keselamatan operasional perkeretaapian, dan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidupnya.
Penelitian alumnus FISIP UNAIR dari jenjang S-1 hingga S-3 tersebut, menggunakan pendekatan studi kasus kritis dengan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis arsip dan dokumen kebijakan dalam rentang 2023–2025.
Secara teoretis, Galang menghubungkan pemikiran T.H. Marshall mengenai dimensi kewargaan yang mencakup hak sipil, politik, dan sosial dengan perspektif James Holston mengenai ketimpangan realisasi hak warga dalam kehidupan perkotaan.
Ia juga menggunakan pemikiran Partha Chatterjee tentang political society untuk membaca bagaimana masyarakat membangun klaim dan melakukan negosiasi dengan negara melalui perantara, representasi, advokasi, dan kompromi administratif.
Sementara itu, perspektif Henri Lefebvre digunakan untuk memahami bagaimana ruang hidup diproduksi dan direproduksi melalui praktik keseharian, keterlekatan sosial, solidaritas, akses layanan, serta negosiasi ruang.
Melalui rangkaian perspektif tersebut, kewargaan tidak semata-mata dipahami sebagai status yang diberikan negara, tetapi juga sebagai arena perjuangan masyarakat untuk memperoleh pengakuan, mengakses hak, dan mempertahankan keberlanjutan ruang hidupnya.
Dari Ruang Akademik Menuju Kebijakan Publik
Persoalan yang diangkat Galang menjadi salah satu gambaran bagaimana ilmu politik dapat membaca persoalan masyarakat secara lebih konkret. Tidak hanya berbicara mengenai kekuasaan, demokrasi, dan institusi negara, ilmu politik juga dapat menjelaskan bagaimana kebijakan dan relasi kekuasaan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Perspektif tersebut sejalan dengan semangat konferensi yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membicarakan persoalan strategis bangsa.
Sebelumnya, sesi konferensi juga menghadirkan Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022-2024, yang berbagi pengalaman mengenai transformasi digital dan penyelenggaraan pelayanan publik. Anas pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2022 dan Bupati Banyuwangi selama periode 2010-2020.
Pembahasan mengenai ketahanan digital turut diangkat dalam sesi bertajuk “Ketahanan Digital: Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Baru” bersama Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D., dari Lembaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lemhannas RI.
Dalam pemaparannya, Caturida menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap persoalan strategis nasional.
“Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu terlibat dalam memberikan perspektif dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa, termasuk kedaulatan digital dan keamanan siber,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan hari pertama juga diisi dengan peluncuran dua buku, pemberian APSIPOL Award, Konferensi I bertajuk Digital Politics & E-Government yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diskusi panel bersama pemerintah daerah, serta Simposium Peserta. Untuk hari kedua, Selasa (3/11/2026) besok, Menteri Komdigi Meutya Hafid bersama Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan hadir.
Sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan hari pertama tersebut.
Melalui Temu Nasional APSIPOL 2026, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam merespons berbagai perubahan politik dan sosial.
Dari forum APSIPOL ini, tantangan demokrasi Indonesia tidak hanya terletak pada bagaimana negara mengelola teknologi, menjaga keamanan siber, dan mempertahankan kedaulatan digital. Lebih dari itu, bagaimana negara memastikan setiap warga memperoleh pengakuan, perlindungan, dan akses yang adil terhadap hak-haknya juga menjadi bagian penting dari masa depan demokrasi itu sendiri.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
