JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah kembali menghadapi tekanan dari masyarakat sipil terkait kebijakan pengendalian rokok dan rokok elektronik. Koalisi Save Our Surroundings (SOS) Indonesia resmi melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena menilai pemerintah belum optimal menjalankan mandat hukum perlindungan masyarakat dari bahaya zat adiktif, khususnya produk tembakau dan nikotin.
Somasi tersebut bukan sekadar teguran administratif. Koalisi yang terdiri dari perwakilan 20 organisasi masyarakat sipil dan tujuh individu itu menuntut Presiden mengambil langkah konkret untuk memastikan berbagai kewajiban hukum pengendalian tembakau benar-benar dilaksanakan.
Somasi disampaikan pada 10 November 2026. Koalisi memberikan waktu paling lama 25 hari kerja sejak somasi diterima Presiden untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan. Jika tidak ada tanggapan maupun tindakan nyata, mereka menyatakan siap menempuh langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi kesehatan masyarakat.
“Regulasi sudah dibuat, tetapi perlindungan rakyat tidak boleh berhenti di atas kertas. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga menjalankan kewajiban hukumnya. Jika kewajiban itu dibiarkan tidak terlaksana, kepada siapa lagi pertanggungjawaban harus dimintakan jika bukan kepada Presiden?” tegas Tulus dalam konferensi pers Koalisi SOS Indonesia di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional, Kamis (12/11/2026).
Koalisi SOS menyoroti belum tuntasnya sejumlah aturan pelaksana dan mekanisme implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Padahal, regulasi tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara tegas mengamanatkan pengamanan zat adiktif untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
Menurut Koalisi, setelah berakhirnya masa transisi PP 28/2024 pada 26 Juli 2026, sejumlah ketentuan penting masih belum dituntaskan.
Persoalan yang disoroti meliputi pengaturan batas maksimal kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan tertentu, larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan, standardisasi kemasan, serta pengaturan peringatan kesehatan bergambar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengendalian tembakau. Sebab, tanpa aturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang memadai, mandat perlindungan kesehatan masyarakat berisiko tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Koalisi juga menyoroti pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dinilai masih menghadapi persoalan serius.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2025, baru 377 kabupaten/kota yang memiliki Peraturan Daerah tentang KTR. Angka tersebut masih di bawah target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2025, yakni 397 kabupaten/kota.
Padahal, target pemerintah dalam RPJMN 2025–2029 adalah seluruh 514 kabupaten/kota memiliki regulasi KTR pada 2029.
Cukai Rokok Tak Naik, Konsumen Justru Beralih ke Rokok Murah
Kritik Koalisi SOS tidak hanya menyasar aspek regulasi, tetapi juga kebijakan fiskal pemerintah.
Mereka mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 dan 2026. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang mengamanatkan peningkatan tarif cukai secara bertahap sekaligus penyederhanaan struktur tarif.
Perwakilan Seknas FITRA, Betta Anugrah, menegaskan bahwa fungsi cukai hasil tembakau semestinya dikembalikan pada tujuan utamanya sebagai instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau, bukan semata-mata sumber penerimaan negara.
“Fungsi utama CHT harus dikembalikan pada khitahnya, yakni sebagai instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau demi pencegahan dampak kesehatan, bukan semata-mata hanya sebagai sumber penerimaan negara,” tegas Betta.
Ia juga menyoroti fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk rokok dengan harga lebih murah akibat struktur tarif cukai yang dinilai belum efektif.
“Tidak adanya peningkatan tarif cukai hasil tembakau selama dua tahun terakhir ini bertentangan dengan target RPJMN 2025-2029. Akibat tertahannya tarif cukai dan struktur yang masih terdiri dari 8 golongan, produk tembakau menjadi semakin terjangkau, sehingga mendorong 31,2% perokok beralih ke rokok yang lebih murah (downtrading), dan memiliki kecenderungan 5,75 kali lebih mungkin untuk tetap terus merokok.,” kata Betta.
Ia menambahkan, fenomena tersebut bukan hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara.
Menurut data yang disampaikan Betta, potensi kerugian penerimaan negara akibat fenomena downtrading mencapai Rp24,4 triliun hingga Rp26,1 triliun per tahun.
Betta juga menyoroti maraknya praktik penjualan rokok tanpa pita cukai yang menurutnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan integrasi digital. Selain itu, belanja rokok dinilai turut memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga dan berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan.
Dalam siaran persnya, Koalisi menyebut belanja rokok berkontribusi pada pemiskinan rumah tangga yang pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin sebanyak 8,75 juta orang.
Dampak konsumsi rokok, menurut Koalisi SOS, tidak berhenti pada kesehatan perokok aktif. Perempuan dan anak dalam keluarga juga ikut menanggung konsekuensi kesehatan maupun ekonomi.
Ketua Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), Adriana Veni, mengingatkan bahwa pengeluaran untuk rokok dapat mengurangi alokasi anggaran rumah tangga yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.
“Ketika pengeluaran untuk rokok mengurangi anggaran keluarga, kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak ikut terancam. Perempuan dan anak juga menanggung risiko paparan asap rokok meskipun mereka tidak merokok. Mereka tidak seharusnya menanggung kerugian dari konsumsi rokok orang lain. Negara harus memastikan perlindungan nyata bagi keluarga,” tegas Veni.
Pernyataan tersebut memperluas persoalan pengendalian rokok dari sekadar isu kesehatan menjadi persoalan perlindungan keluarga dan keadilan sosial.
Anak-anak dan perempuan yang tidak mengonsumsi rokok tetap berisiko terpapar asap rokok di lingkungan rumah maupun ruang publik. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga untuk produk tembakau dapat menggeser prioritas kebutuhan dasar keluarga.
Karena itu, Koalisi menilai kebijakan pengendalian tembakau harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan kelompok rentan, bukan hanya urusan industri dan penerimaan fiskal negara.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses terhadap produk tembakau dan nikotin bagi generasi muda.
Rama Tantra dari Gerakan Muda FCTC menilai terdapat kontradiksi antara imbauan agar anak muda menjauhi rokok dengan lingkungan sosial yang justru masih menormalisasi konsumsi tembakau dan nikotin.
“Anak muda terus diminta menjauhi rokok, tetapi lingkungan justru menormalisasi konsumsi tembakau dan nikotin serta mempermudah aksesnya. Negara tidak bisa hanya meminta kami menolak rokok tanpa menciptakan lingkungan yang melindungi. Presiden harus memastikan aturan pengendalian tembakau benar-benar dilaksanakan,” tegas Rama.
Sementara itu, pemerhati hak dan perlindungan anak Reza Indragiri Amriel mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum melindungi anak, termasuk mereka yang terpapar zat adiktif.
Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Reza menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya.
“Namun sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh, belum sepenuh hati atau tidak memiliki ketakutan ketika belum melakukan tanggung jawab perlindungan anak tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan Koalisi SOS bukan tindakan berlebihan ataupun langkah yang bertujuan menentang pemerintah.
“Kepada merekalah kita mengingatkan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Termasuk dengan melakukan somasi ini sesuai langkah perundang-undangan. Ini bukan hal berlebihan dan bukan langkah kontra. Tetapi untuk memastikan semua pemangku kepentingan tidak abai untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak dari bahaya rokok.”
Lima Tuntutan Koalisi SOS kepada Presiden
Melalui somasi tersebut, Koalisi SOS Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, memastikan penyelesaian seluruh peraturan pelaksana PP 28/2024, terutama mengenai batas maksimal nikotin dan tar, zat tambahan yang dilarang, standardisasi kemasan, larangan penjualan rokok batangan, serta peringatan kesehatan bergambar.
Kedua, memastikan pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai target 514 kabupaten/kota pada 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029.
Ketiga, meningkatkan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap dan menyederhanakan struktur tarif sesuai arah kebijakan RPJMN 2025-2029.
Keempat, memastikan pencapaian target pengendalian tembakau dalam RPJMN, termasuk penurunan prevalensi merokok pada usia muda, perluasan layanan berhenti merokok, serta penyediaan farmakoterapi di puskesmas.
Kelima, menyampaikan rencana aksi dan langkah konkret, termasuk target waktu serta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab.
Perwakilan tim legal Koalisi SOS Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto, menegaskan bahwa somasi tersebut didasarkan pada kewajiban konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan pemerintah.
“Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab memastikan kementerian dan lembaga menjalankan kewajiban hukumnya. Kami menduga belum terlaksananya sejumlah mandat pengendalian tembakau merupakan bentuk kelalaian yang berpotensi melanggar kewajiban hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Karena itu, kami menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden,” tegas Tubagus.
Koalisi SOS memberikan waktu paling lama 25 hari kerja sejak somasi diterima Presiden untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut.
Apabila tidak terdapat tanggapan dan/atau tindak lanjut yang nyata, koalisi menyatakan akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena bagi Koalisi SOS, persoalan ini menyangkut tanggung jawab negara yang tidak boleh berhenti pada penerbitan regulasi. Pemerintah harus memastikan aturan benar-benar dijalankan, pengawasan diperkuat, dan masyarakat memperoleh perlindungan nyata.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
