JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dinilai harus menjadi momentum memperkuat rekonsiliasi nasional dan persatuan bangsa. Di tengah dinamika politik yang berkembang, BariKade Gus Dur mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden RI.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman. Ia berpandangan, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas politik dan pemerintahan, tetapi juga otoritas moral, kedalaman pemikiran keagamaan, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Dar itu, pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 harus disikapi secara dewasa dan konstitusional. Kepentingan bangsa, kata dia, harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kalkulasi politik jangka pendek.
Ia mengingatkan, perhatian publik tidak semestinya berhenti pada polemik yang mengiringi pengunduran diri tersebut. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berubah menjadi arena pertarungan baru antar kekuatan politik.
Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Karena itu, BariKade Gus Dur mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Prof. Dr. KH Said Aqil Sirodj sebagai salah satu calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegas Cak Dar dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, usulan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kapasitas personal Said Aqil Siroj, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan bangsa terhadap sosok yang mampu menjadi jembatan di tengah perbedaan dan polarisasi masyarakat.
“Indonesia hari ini membutuhkan lebih dari sekadar figur yang mampu mendampingi Presiden dalam urusan pemerintahan. Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjadi jembatan di tengah polarisasi, merawat kebhinekaan, memperkuat dialog antar kelompok, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Sudarsono menilai, Said Aqil Siroj memiliki rekam jejak panjang dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan Indonesia. Pengalamannya memimpin Nahdlatul Ulama (NU), pemikiran Islam moderat, serta komitmennya terhadap Islam rahmatan lil alamin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai menjadi modal sosial yang penting dalam kepemimpinan nasional.
Selain pengalaman organisasi keagamaan, Sudarsono juga menyoroti pengalaman Said Aqil dalam lingkungan pertimbangan kenegaraan. Menurutnya, kapasitas dan pengalaman kebangsaan menjadi aspek penting yang patut diperhitungkan dalam menentukan figur Wakil Presiden.
Ia melihat kehadiran Said Aqil Siroj berpotensi menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan kekuatan moral, kepentingan pemerintahan dan aspirasi masyarakat, serta dinamika politik nasional dan kebutuhan menjaga keutuhan bangsa.
“Saya melihat ada nilai strategis dari kehadiran KH Said Aqil Siroj dalam kepemimpinan nasional, yakni menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan kekuatan moral, antara kepentingan pemerintahan dan aspirasi masyarakat, serta antara dinamika politik nasional dan kebutuhan menjaga keutuhan bangsa,” ungkap Ketua PW IPNU 1988-1992 itu.
Bagi Sudarsono, kebutuhan terhadap figur pemersatu menjadi semakin penting di tengah beragam tantangan kebangsaan. Wakil Presiden mendatang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pendamping Presiden dalam pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat.
Meski mengajukan nama Said Aqil Siroj, Sudarsono menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusi.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab strategis untuk mengajukan dua nama calon terbaik kepada MPR.
Namun, Sudarsono berharap penentuan calon tidak semata-mata didasarkan pada representasi kekuatan politik koalisi. Kapasitas kenegarawanan, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menjaga persatuan nasional juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Dua nama tersebut semestinya tidak hanya merepresentasikan kalkulasi politik koalisi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas kenegarawanan, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menjaga persatuan nasional,” tegasnya.
Ia berharap Presiden Prabowo menjadikan momentum ini sebagai kesempatan melakukan konsolidasi kebangsaan. Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden justru memperpanjang kompetisi politik yang melelahkan masyarakat.
Lebih jauh, Sudarsono mengingatkan bahwa semangat pemikiran Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun kehidupan kebangsaan yang inklusif.
Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa besar yang tidak seharusnya hanya dikelola berdasarkan kepentingan satu golongan. Perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan bersama.
“Kita berharap Presiden Prabowo menjadikan momentum ini sebagai kesempatan melakukan konsolidasi kebangsaan. Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden justru memperpanjang kompetisi politik yang melelahkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kekuasaan seharusnya menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat, bukan alat untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu.
“Semangat Gus Dur mengajarkan bahwa Indonesia terlalu besar untuk hanya dikelola oleh satu golongan. Perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan. Kekuasaan harus menjadi instrumen pelayanan, bukan alat mempertahankan dominasi,” ungkap Sudarsono.
Atas dasar itu, ia mengajak seluruh kekuatan politik, tokoh agama, masyarakat sipil, dan berbagai elemen kebangsaan untuk mengedepankan kepentingan Indonesia dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, sudah saatnya Indonesia menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kekuatan moral untuk merawat persatuan dan menjembatani perbedaan.
“Saatnya menghadirkan Wakil Presiden yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga kuat secara moral; bukan sekadar menjadi pendamping Presiden, melainkan menjadi perekat bangsa,” tandasnya.
Sudarsono kembali menegaskan bahwa KH Said Aqil Siroj layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan tersebut.
“KH Said Aqil Siroj layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan untuk mengisi kebutuhan tersebut,” pungkasnya.
Ia berharap momentum pergantian Wakil Presiden tidak sekadar menjadi bagian dari dinamika pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi titik awal penguatan rekonsiliasi dan persatuan nasional.
Sebab, bagi BariKade Gus Dur, jabatan dan kekuasaan merupakan bagian dari dinamika politik dan ketatanegaraan. Namun, keutuhan bangsa harus tetap menjadi kepentingan tertinggi yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik mana pun.
“Jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi keutuhan bangsa harus tetap menjadi kepentingan tertinggi kita bersama.” pungkas Koordinator Forum Aktifis NU Jatim itu. (*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
