Timur Tengah kembali menarik perhatian dunia internasional. Pada 26 Oktober 2026, terdapat pertemuan antara negara-negara anggota aliansi Pakta Pertahanan Bersama Mekkah atau Mecca Joint Defence Agreement dengan Iran. Momentum tersebut mempertemukan delegasi pejabat tinggi dari Arab Saudi, Turkiye, Pakistan, dan Iran. Menurut beberapa laporan media internasional, diantara agenda pembicaraan adalah gagasan kerjasama keamanan regional, pembentukan jaringan non agresi regional, deeskalasi dan pencegahan eskalasi Iran-AS, permasalahan Palestina dan Lebanon, serangan Houthi terhadap Saudi, dan akses Selat Hormuz. Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan joint statement yang berisi kesepakatan para pihak untuk melanjutkan dialog demi stabilitas dan keamanan regional.
Pertemuan tersebut menarik karena beberapa hal. Pertama, pertemuan tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat (AS) bukan lagi satu-satunya negara yang dominan dalam arsitektur keamanan regional di Timur Tengah kontemporer. Sistem pertahanan AS di Timur Tengah yang berbasis pada keberadaan pangkalan militer dan kecanggihan alutsista terbukti gagal mengantisipasi serangan masif angkatan bersenjata Iran. Setidaknya 15 situs militer AS di kawasan Teluk, rusak akibat serangan Iran. Selain itu, AS harus kehilangan serangkaian peralatan tempur canggih akibat serangan Iran. Berbagai laporan independen juga mengonfirmasi bahwa AS mengalami penipisan cadangan rudal pertahanan untuk menangkis serangan masif dari Iran. Karena itu, alih-alih mengandalkan payung perlindungan keamanan dari AS, Arab Saudi justru menggandeng Turki dan Pakistan untuk membentuk pakta pertahanan sendiri. Pakta pertahanan ini kemudian bersama-sama mencari formulasi keamanan regional dengan Iran.
Kedua, pertemuan ini juga menandakan bahwa AS bukan lagi satu-satunya aktor dominan dalam politik global. Pertemuan Arab Saudi, Turkiye, Pakistan, dan Iran menjadi miniatur dari semakin terdesentralisasinya tata kelola politik global. Negara-negara tersebut proaktif melakukan pembicaraan regional tanpa melibatkan AS secara langsung. Isu-isu penting di kawasan, seperti masalah Houthi, Lebanon, Palestina, Hormuz, dan sebagainya, dibahas dalam pertemuan tersebut tanpa melibatkan AS. Mekanisme tata kelola Timur Tengah tidak lagi dapat didikte secara satu arah oleh Washington, tetapi harus melibatkan banyak pusat kekuasaan seperti Ankara, Riyadh, Islamabad, dan tentunya Teheran. Jalur diplomasi dan mekanisme regional dikonstruksi oleh negara-negara tersebut tanpa melibatkan AS sebagai aktor utama.
Ketiga, pertemuan ini juga menandakan ketahanan bangsa Iran. Bayangkan, akibat serangan AS-Israel, Iran kehilangan pimpinan tertinggi negara sekaligus jajaran pimpinan tinggi di angkatan bersenjata. Iran juga kehilangan serangkaian aset militer strategis. Belum ada lagi korban jiwa maupun korban luka di kalangan masyarakat sipil. Iran juga harus menghadapi sanksi ekonomi yang jauh lebih berat dari AS. Namun, di tengah tekanan tersebut, Iran mampu beradaptasi, melawan, dan mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar di kawasan. Karena itu, Iran tetap menjadi negara yang diperhitungkan dan tidak dapat diabaikan di Timur Tengah. Hal ini tercermin ketika Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan memilih datang bersama-sama menghadap Iran untuk membuka pintu dialog.
Keempat, pertemuan tersebut juga membuktikan bahwa keamanan suatu negara sulit dipisahkan dari keamanan negara lain. Ketika AS-Israel menyerang Iran, hal itu diikuti oleh serangan balasan Iran terhadap kedua negara tersebut. Konsekuensinya, dampak perang tidak hanya terbatas pada Iran, AS, atau Israel. Namun dampak perang kemudian meluas yang mengakibatkan gangguan keamanan terhadap negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Bentuk gangguan keamanan regional bervariasi, mulai dari blokade Selat Hormuz, gangguan terhadap pelayaran kapal, terhentinya ekspor energi, serta serangan terhadap infrastruktur nonmiliter seperti hotel, bandara, pelabuhan, jaringan pipa, atau fasilitas energi. Dampak lainnya adalah kenaikan harga energi dan barang secara global. Karena itu, pertemuan aliansi Pakta Keamanan Bersama Mekkah dan Iran dapat dibaca sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak kompleks yang timbul akibat perang Iran-AS/Israel.
AS memang masih berstatus sebagai negara adidaya. Kekuatan politik, ekonomi, dan militer AS tetap signifikan. Misalnya, pada September 2026, AS mengancam akan memberikan sanksi ekonomi kepada pihak-pihak yang melayani kepentingan maskapai Iran. Akibatnya, banyak negara atau perusahaan menghentikan layanan penerbangan ke dan dari Iran. Karena itu, kekuatan AS, baik militer, politik, maupun ekonomi, tidak dapat diabaikan. Namun, yang pasti, pertemuan antara anggota Pakta Pertahanan Bersama Mekkah dan Iran menjadi salah satu indikator semakin terdesentralisasinya tata dunia global. AS tetap menjadi kekuatan signifikan, tetapi aktor-aktor regional semakin memiliki ruang untuk bermanuver dalam menentukan nasib kawasan. AS tidak lagi dapat memaksakan agenda secara sepihak. Sebaliknya, masa depan Timur Tengah akan semakin ditentukan oleh aktor-aktor regional di dalamnya.(*)
PRIHANDONO WIBOWO
Staf Pengajar Hubungan Internasional UPN ”Veteran” Jawa Timur
