SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini berlangsung di tengah situasi yang tidak sepenuhnya berpihak pada pekerja. Alih-alih menjadi momentum perayaan, May Day justru merefleksikan kian melemahnya daya tawar buruh di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda.
Pakar sosiologi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menilai posisi buruh saat ini semakin rentan. Dalam banyak kasus, pekerja masih dipandang sebagai komponen biaya yang perlu ditekan, bukan sebagai elemen kunci dalam penggerak ekonomi.
“Masih ada kecenderungan buruh dilihat sebagai beban. Karena itu, muncul berbagai upaya untuk menahan kenaikan upah. Padahal, buruh adalah bagian penting dari produktivitas,” ujar Bagong dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Melemahnya daya tawar buruh juga terlihat dalam praktik kerja di sektor ekonomi digital. Pekerja berbasis aplikasi, seperti pengemudi ojek daring, kerap disebut sebagai “mitra”, namun dalam praktiknya berada dalam relasi kerja yang tidak seimbang.
Menurut Bagong, istilah tersebut sering kali menutupi kenyataan bahwa pekerja tetap berada di bawah kendali sistem aplikasi tanpa perlindungan yang memadai.
“Mereka disebut mitra, tetapi seluruh aturan kerja ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Di sisi lain, risiko pekerjaan justru ditanggung sendiri oleh para pekerja,” katanya.
Di sektor formal, kondisi serupa muncul melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing. Skema ini dinilai membuat posisi tawar buruh semakin lemah karena terbatasnya jaminan kerja dan perlindungan.
“Dengan sistem kontrak, sejumlah kewajiban perusahaan menjadi longgar. Ini menempatkan buruh pada posisi yang subordinat,” ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.
Ketidaksesuaian dan Ancaman Pengangguran Terdidik
Persoalan daya tawar buruh juga berkaitan dengan struktur pasar kerja yang belum seimbang. Banyak industri baru berkembang dengan karakter padat modal, sementara tenaga kerja yang tersedia lebih sesuai untuk sektor padat karya.
Ketidaksesuaian ini berdampak pada tingginya angka pengangguran, termasuk di kalangan terdidik. Lulusan perguruan tinggi, yang sebelumnya dianggap memiliki peluang lebih besar, kini turut menghadapi ketidakpastian.
“Pengangguran terdidik terus meningkat, terutama dalam situasi ekonomi yang melambat,” kata Bagong.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan struktur tenaga kerja nasional. Pergeseran orientasi dari industri padat modal menuju padat karya menjadi salah satu langkah yang dinilai mendesak.
“Tanpa langkah yang jelas, persoalan lemahnya daya tawar buruh dan tingginya pengangguran akan terus berulang,” ujarnya.(*)
Kontributor: Khefti
Editor: Abdel Rafi
